Upaya Pengelolaan Sidat yang Berkelanjutan

Pemerintah mulai melaksanakan implementasi dari Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2021 melalui penetapan daerah larangan penangkapan ikan sidat.

Foto. Survei Lokasi Pencanangan Larangan Penangkapan Sidat. Foto Afzil

Maksud dari tujuan dari pencanangan ini adalah, agar Ikan sidat dapat berkembang dan dikelola dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan prinsip keberlanjutan serta peningkatan nilai ekonomis yang tinggi dan konsumsi dalam negeri.

Dengan melaksanakan survei di beberapa 8 lokasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Daerah, serta didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengidentifikasi titik yang akan ditetapkan sebagai pencanangan daerah larangan penangkapan.

Metode scoring dengan beberapa variabel pun digunakan sebagai salah satu dasar penetapan pencanangan kegiatan ini. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah berbasis ilmu pengetahuan.

Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi antar lembaga serta peran pemangku kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang berprinsip pada keberlanjutan.

Foto. Diskusi Penetapan lokasi Pencanangan. Foto Afzil

Pencanangan ini juga perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, karena kegiatan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah . Perlu ada dukungan secara masif dan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan ikan sidat. Karena pencanangan ini tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh masyarakat sekitar perairan tersebut.

Harapan dari penulis, dengan adanya kegiatan ini optimalisasi dari pemanfaatan ikan sidat dapat memberikan peningkatan ekonomi disekitar wilayah dengan mengedepankan unsur kelestarian dan keberlanjutan.