'How Democracies Die': Pemimpin Otoriter Membunuh Demokrasi

Anies Baswedan membaca buku How Democracies Die. Foto: Instagram/aniesbaswedan

Di Minggu (22/11) pagi yang cerah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto di Instagramnya. Yang menarik perhatian, bukan foto sang gubernur yang sedang duduk santai sarungan, melainkan buku di tangannya berjudul How Democracies Die.

Namanya media sosial, ada saja yang berkomentar. Salah satu komentar populer yakni kala warganet bilang kalau judul bukunya “kode keras”. Ini adalah komentar khas anak muda kasmaran yang kerap ditolak cintanya, makanya ia sering kode-kode atau isyarat-isyaratan.

Kembali ke buku. How Democracies Die memang memberi kode keras mengenai bagaimana demokrasi di suatu negara bisa mati. Buku yang ditulis duo profesor Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, ini bertesis kalau demokrasi bisa wassalam pelan-pelan lantaran terpilihnya pemimpin otoriter.

Otoriter yang dimaksud tak mesti berlangsung karena kudeta militer atau kekuasaan yang tercipta atas todongan senjata. Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara demokratis sekali pun bisa berlaku otoriter dengan mengakali institusi dan norma-norma demokrasi.

Bagaimana caranya?

Levitsky dan Ziblatt punya analogi menarik yang mengibaratkan jalannya negara demokrasi seperti permainan sepak bola. Pemimpin otoriter akan berperan bak mafia bola yang akan menguasai seluruh isi pertandingan di belakang layar dan menentukan hasilnya sesuai dengan kepentingannya.

Strategi menjadi mafia bola pertama-tama yakni menguasai seluruh perangkat pertandingan. Mulai dari wasit, hakim garis, bahkan penyelenggara liga. Jika perlu, menarik pemain bintang dari tim lawan bisa dilakukan agar performa permainan mereka gembos di lapangan.

Begitu pula pemimpin otoriter di negara demokrasi versi Levitsky dan Ziblatt. Ia akan menguasai seluruh perangkat negara demokrasi, mulai dari legislatif, yudikatif, intelijen, hingga perangkat pertahanan-keamanan agar berlaku sesuai kehendak dan kepentingan pemimpin tersebut.

Tak penting jikalau perangkat tersebut berlaku tak sesuai undang-undang. Pemimpin otoriter bisa saja membuat undang-undang baru yang bisa melegitimasi perilaku tertentu dari sebuah lembaga.

Menarik tokoh oposisi untuk bergabung ke pemerintahan juga bisa dilakukan. Selain untuk menggembosi kritik terhadap pemerintah, ini juga dimaksudkan supaya terjadi konsolidasi kekuasaan agar semakin kuat.

Tentu saja, praktik semacam ini menjadi senjata yang kuat bagi pemimpin otoriter di negara demokrasi. Biasanya, pemimpin otoriter dengan moncong senjata acapkali tidak disukai masyarakat. Namun, pemimpin otoriter yang mengendalikan institusi demokrasi justru bisa mendapatkan dukungan legal-rasional.

Salah satu praktik menguasai “wasit” demokrasi yang populer dilakukan ialah memecat para pejabat nonpartisan bawahan pemimpin otoriter dan menggantinya dengan sosok yang prorezim. Levitsky dan Ziblatt memberi contoh Hungaria melakukan ini kala Perdana Menteri Viktor Orbán menempatkan loyalis di Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, BPS, dan MK saat menjabat 2010.

Salah satu akibat dari menempatkan loyalis di institusi yudikatif, misalnya, MK di Hungaria menjadi penuh dengan hakim yang mendukung agenda-agenda pemerintah. HRW merangkum, selama 8 tahun menjabat, pemerintahan Orbán telah membuat 400 hakim pensiun secara paksa dan mengemas MK sesuai hakim pilihannya.

Idealnya, berbagai institusi di negara demokrasi tersebut berjalan sebagai perangkat netral yang memiliki tugas dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Bahkan, secara filosofis, hakikat institusi itu ialah untuk memastikan berlangsungnya check and balance dari sistem kekuasaan.

Pemimpin otoriter akan menempatkan para loyalis di berbagai institusi tersebut sehingga tindak-tanduk institusi dapat dikendalikan sesuai keinginan pemimpin negara, bukan rule of the game yakni konstitusi dan undang-undang.

Jika negara sudah memiliki ciri-ciri semacam itu, berarti demokrasi telah mati. Apakah Anda setuju?