Global Sumud Flotilla oleh Israel dalam kacamata liberalisme

R.M.Agil Fahrezi, Universitas Sriwijaya

Foto: Pixabay (Lisensi bebas hak cipta)

Global Sumud Flotilla adalah konvoi lebih dari 40 kapal pembawa bantuan dan ratusan aktivis internasional yang dicegat oleh Angkatan Laut Israel di Laut Mediterania Timur pada awal Oktober 2025. Intersepsi ini menandai kemunduran serius dalam tata kelola kemanusiaan global. Alih-alih menjamin keamanan, tindakan itu justru menunjukkan rapuhnya komitmen terhadap norma dan hukum internasional. Sebagai negara yang menonjolkan legitimasi keamanan, Israel kini menghadapi krisis moral dan reputasi di mata dunia.

Perspektif Liberalisme

Dari perspektif liberalisme, kerja sama antarnegara hanya bisa berjalan jika setiap pihak patuh pada aturan yang disepakati. Ketika sebuah negara menembus hukum laut atas nama keamanan, yang runtuh bukan hanya kepercayaan global, tetapi juga legitimasi moralnya sendiri. Dalam pandangan ini, kepatuhan terhadap norma internasional bukan sekadar idealisme, melainkan fondasi bagi stabilitas regional yang berkelanjutan.

Reaksi Internasional dan Biaya Legitimasi

Kritik keras dari organisasi HAM dan penyelenggara flotilla seharusnya menjadi peringatan serius bagi Israel. Dunia kini menilai tindakan militer bukan lagi semata urusan keamanan, tetapi cermin dari komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Setiap pelanggaran terhadap hukum laut adalah kerugian reputasi yang mahal bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi kepercayaan global terhadap tatanan dunia yang seharusnya menjunjung keadilan.

Peran Aktor Non-Negara

Di tengah kontroversi intersepsi Global Sumud Flotilla, peran aktor non-negara seperti NGO, jaringan advokasi, dan media internasional justru semakin menonjol. Di era digital, bukti visual dan kesaksian para aktivis dengan cepat membentuk opini publik global. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan moral dan solidaritas warga lintas negara mampu menandingi logika kekuatan militer yang digunakan negara.

Untuk mencegah tragedi serupa, dunia perlu memperkuat mekanisme verifikasi bantuan dan menciptakan jalur aman kemanusiaan yang diawasi bersama. Setiap negara seharusnya terbuka terhadap pengawasan independen agar misi kemanusiaan tidak disalahartikan sebagai ancaman. Transparansi, kerja sama lintas negara, dan pelibatan aktor non-negara menjadi kunci agar keamanan dan kemanusiaan dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan krisis kepercayaan global.

Kelemahan Institusi dan Kebutuhan Reformasi Global

Kasus ini juga menyoroti kelemahan mekanisme institusional yang ada, termasuk minimnya prosedur verifikasi muatan netral, ketiadaan jalur aman regional, dan rapuhnya kepercayaan antar-pihak. Dunia perlu memperkuat kerja sama dan pengawasan melalui lembaga internasional seperti PBB, ICRC, dan badan maritim agar konflik operasional dapat dikelola tanpa kekerasan sepihak. Dengan transparansi dan koordinasi yang lebih baik, misi kemanusiaan dan keamanan bisa berjalan berdampingan, sekaligus menjaga kepercayaan global.

Jalur Aman dan Transparansi Operasional

Jalur aman dan perjanjian teknis regional perlu dibangun agar prosedur akses bantuan berjalan terjadwal. Kesepakatan bilateral atau regional akan mencegah tindakan unilateral, sementara forum multilateral seperti komisi ad hoc PBB dapat menjadi jalur penyelesaian jika perselisihan muncul, sehingga stabilitas regional tetap terjaga.

Transparansi operasional juga harus ditingkatkan. Saat intersepsi terjadi, negara perlu menerapkan SOP yang jelas, memberikan akses bagi pengamat independen, dan menjamin perlakuan manusiawi terhadap awak serta aktivis untuk meminimalkan dampak reputasional.

Kolaborasi Aktor Transnasional untuk Keadilan Global

Keterlibatan aktor non-negara dalam dialog teknis dan prosedural menjadi kunci agar mekanisme lebih inklusif dan dipercaya semua pihak. Partisipasi mereka juga membantu meningkatkan legitimasi internasional terhadap misi kemanusiaan, sekaligus menegaskan bahwa solidaritas global dapat menyeimbangkan logika kekuatan militer negara.

Kesimpulan

Bila dilihat dari perspektif liberalisme, intersepsi Global Sumud Flotilla mencerminkan kegagalan institusi dan norma internasional dalam menengahi benturan antara keamanan negara dan hak kemanusiaan. Solusi jangka panjang bukan mengandalkan kekuatan militer, melainkan memperkuat mekanisme institusional, prosedur normatif, dan keterlibatan aktor transnasional agar akses kemanusiaan terjamin tanpa merusak legitimasi dan kerja sama internasional.