Laut Cina Selatan dan Dilema Keamanan ASEAN

Foto: Pixabay

Ketegangan di Laut Cina Selatan kembali meningkat dan menarik perhatian kawasan Asia Tenggara. Dari pengibaran bendera China di Scarborough Shoal, patroli militer yang makin sering, hingga penemuan drone bawah laut misterius, situasi ini menunjukkan eskalasi yang terus berjalan. Di sisi lain, Filipina memperkuat patroli dan menggelar latihan militer bersama dengan sekutu seperti Amerika Serikat

dan Jepang. Semua ini menggambarkan bagaimana ASEAN terjebak dalam lingkaran ketegangan yang sulit diakhiri, di mana setiap langkah defensif justru memicu respons ofensif dari pihak lain.

Isu Laut Cina Selatan dapat dijelaskan lewat dua konsep utama dalam studi keamanan internasional, yaitu security dilemma (dilema keamanan) dan regional security complex (kompleks keamanan kawasan). Ketika satu negara meningkatkan pertahanannya untuk merasa aman, negara lain menilainya sebagai ancaman. Akibatnya, semua pihak memperkuat militer, menciptakan situasi spiral ketegangan padahal awalnya hanya ingin bertahan. Pola inilah yang kini mendefinisikan dinamika strategis di Laut Cina Selatan, di mana tindakan defensif kerap dibaca sebagai agresi.

Respons Filipina dan sekutunya seperti patroli gabungan serta latihan bersama sebenarnya bertujuan memperkuat posisi pertahanan dan menegaskan kedaulatan. Namun, di mata Beijing, langkah ini tampak seperti provokasi. Sebagaimana dicatat oleh Blazevic (2024) dalam Navigating the Security Dilemma, “tindakan defensif sering kali memperburuk ketegangan jika dianggap agresif oleh pihak lain.” Inilah akar dari spiral ketidakamanan di Laut Cina Selatan, ketika kedua pihak sama-sama merasa terancam meski tidak ada yang benar-benar menginginkan perang terbuka.

Sepanjang tahun 2025, pola aksi–reaksi ini terus berulang. Saat Filipina memperkuat kerja sama pertahanan, China menanggapinya dengan patroli intensif dan retorika keras soal kedaulatan. Akibatnya bukan stabilitas, melainkan ketidakpastian strategis yang terus meningkat. Penggunaan water cannon, tabrakan kapal, dan intersepsi agresif kini dianggap lumrah. Ironisnya, kehadiran militer yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga keamanan justru dinormalisasi dan mempersempit ruang diplomasi. Narasi bahwa keamanan harus dijaga dengan kekuatan semakin memperdalam spiral ketegangan di kawasan.

Dalam konteks ini, peningkatan kekuatan militer perlu diimbangi dengan aturan interaksi yang jelas. Negara-negara di kawasan membutuhkan hotline antar-angkatan laut, protokol pertemuan kapal di laut, serta mekanisme investigasi bersama jika terjadi insiden. Tanpa komunikasi terbuka, langkah pertahanan mudah disalahartikan sebagai provokasi. Karena itu, transparansi operasi maritim menjadi kunci mencegah salah tafsir dan menjaga stabilitas di tengah ketegangan yang meningkat.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari dalam ASEAN sendiri. Organisasi ini menghadapi kesulitan menjaga solidaritas di tengah perbedaan kepentingan politik dan ekonomi antarnegara anggota. Secara geografis, keamanan negara-negara ASEAN saling terhubung, tetapi pendekatan terhadap China sangat beragam. Beberapa negara memilih pendekatan lunak, sementara Filipina dan Vietnam bersikap lebih konfrontatif. Perbedaan ini membuat ASEAN sulit berbicara dengan satu suara di forum internasional, melemahkan posisi kolektifnya dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan.

Padahal, pembahasan Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan China telah berlangsung lebih dari dua dekade tanpa hasil yang mengikat. Keterlambatan ini membuat beberapa negara ASEAN mencari jaminan keamanan melalui kerja sama bilateral dengan mitra luar kawasan seperti Amerika Serikat dan Jepang. Langkah ini efektif untuk jangka pendek, tetapi dapat menggerus kemandirian strategis ASEAN dan memperkuat ketergantungan terhadap kekuatan eksternal, yang justru berpotensi memperbesar rivalitas geopolitik.

Selain aspek militer, China juga semakin aktif menggunakan taktik grey-zone, yakni strategi di antara diplomasi dan militer. Strategi ini meliputi patroli simbolis, penggunaan kapal penjaga pantai dan kapal nelayan sebagai alat tekanan, hingga penyebaran disinformasi. Pendekatan ini membuat batas antara tindakan damai dan agresif semakin kabur. Diplomasi dan hukum internasional sering kali tertinggal dalam merespons perubahan cepat di lapangan, sehingga memperbesar kesenjangan antara kebijakan dan realitas strategis.

Menghadapi situasi yang semakin kompleks ini, ASEAN perlu merumuskan respons yang lebih kreatif dan terkoordinasi. Langkah-langkah konkret seperti membangun sistem intelijen maritim bersama, membentuk mekanisme cepat untuk menangani penemuan peralatan asing, serta melawan disinformasi di ruang digital dan maritim harus segera dilakukan. Konflik di Laut Cina Selatan tidak akan selesai hanya dengan menambah kapal perang; penyelesaiannya memerlukan aturan bersama, transparansi, dan diplomasi kolektif yang efektif.

Ketegangan di Laut Cina Selatan menjadi cermin tantangan keamanan regional di Asia Tenggara. Dilema keamanan tidak akan berhenti jika setiap negara hanya mengandalkan kekuatan militer. ASEAN perlu memperkuat solidaritas dan mempercepat penyelesaian Code of Conduct agar kawasan tidak terus menjadi ajang rivalitas kekuatan besar. Jika mampu bersatu dan bertindak kolektif, ASEAN berpeluang memutus spiral ketegangan sebelum berubah menjadi konflik terbuka di Asia Tenggara.