Konten dari Pengguna

Yang Satu Takut KPK, Yang Satu Takut Api: Tukinnya Kok Beda?

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari AGMA YUSKA YS tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Dok. Ilustrasi AI
zoom-in-whitePerbesar
Dok. Ilustrasi AI

Kesenjangan tunjangan kinerja (tukin) ASN antara pusat dan daerah memang selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik. Bukan karena ASN tidak suka menerima tunjangan tentu saja tidak ada manusia normal yang alergi terhadap tambahan penghasilan tetapi karena muncul pertanyaan sederhana: sebenarnya risiko pekerjaan ASN itu dihitung berdasarkan apa?

Di kementerian pusat saja, besaran tukin bisa berbeda-beda. Ada kementerian yang tunjangannya membuat ASN kementerian lain menatap slip gaji sambil menarik napas panjang. Alasannya tentu beragam: beban kerja, tanggung jawab, kompetensi, hingga risiko pekerjaan.

Dan yang paling menarik adalah soal risiko.

Konon, pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, pajak, perizinan, dan penerimaan negara memiliki risiko korupsi yang tinggi. Karena itu, tunjangannya pun dibuat tinggi. Logikanya kira-kira begini: semakin besar peluang seseorang tergoda, semakin besar pula kompensasinya agar tidak tergoda.

Sebuah logika yang menarik.

Kalau begitu, apakah nanti tukin bisa menjadi semacam “imunitas moral”?

“Tenang saja, Pak. Tukinnya sudah tinggi. Jadi godaan korupsinya sudah kami antisipasi.”

Masalahnya, ASN bukan hanya menghadapi risiko korupsi.

Ada ASN yang setiap hari bekerja di belakang meja, ditemani komputer, pendingin ruangan, dan kopi. Ada pula ASN yang bekerja di lapangan, ditemani panas matahari, hujan, debu, massa yang marah, api, bahkan kadang-kadang hewan liar.

Yang satu kalau salah pencet komputer mungkin mendapat teguran.

Yang lain kalau salah langkah bisa mendapat ambulans.

Di sinilah perdebatan tentang keadilan tukin menjadi menarik.

Bayangkan seorang petugas ketertiban umum harus turun ke lapangan menghadapi demonstrasi. Suasana panas, massa emosi, dan petugas harus tetap berdiri di depan sambil berusaha menjaga ketertiban.

Di atas kertas mungkin namanya “penertiban.”

Di lapangan bisa berubah menjadi “semoga hari ini

pulang dengan selamat.”

Begitu pula petugas pemadam kebakaran.

Ketika masyarakat melihat asap mengepul dan api membesar, sebagian orang memilih menjauh sambil merekam video.

Petugas pemadam justru bergerak mendekat.

Orang lain berkata, “Api! Bahaya!”

Petugas pemadam menjawab dalam hati, “Memang itu kantor saya.”

Belum lagi jika harus menangani ular, tawon, biawak, atau hewan lain yang tiba-tiba ikut meminta pelayanan publik.

ASN yang bekerja di ruangan mungkin menghadapi risiko salah mengetik angka.

Petugas lapangan menghadapi risiko yang kalau salah sedikit bisa bukan lagi soal revisi dokumen, tetapi soal revisi wasiat.

Tentu saja bukan berarti pekerjaan administrasi tidak memiliki risiko. Semua pekerjaan memiliki tekanan, tanggung jawab, dan tantangannya masing-masing. Begitu pula ASN yang mengelola keuangan atau perizinan tentu menghadapi godaan, tekanan, serta konsekuensi hukum yang serius.

Namun pertanyaannya adalah: apakah risiko korupsi harus selalu menjadi risiko yang paling mahal untuk dihargai?

Sebab ada risiko lain yang juga nyata: risiko kecelakaan, risiko kesehatan, risiko tekanan psikologis, risiko konflik di lapangan, bahkan risiko kehilangan nyawa.

Ironisnya, risiko kehilangan nyawa tidak bisa diselesaikan dengan audit internal.

Tidak ada petugas yang setelah tertimpa musibah kemudian berkata, “Tenang, Pak, nanti kita evaluasi SOP.”

Karena orangnya sudah tidak ada.

Sering kali kita mendengar berita tentang ASN atau petugas pelayanan publik yang mengalami kecelakaan atau bahkan kehilangan nyawa ketika menjalankan tugas. Setelah itu biasanya muncul ucapan belasungkawa, penghargaan, karangan bunga, dan berita di media.

Indah memang.

Tetapi ada satu pertanyaan yang kadang terlupakan:

Apakah penghargaan terhadap risiko harus menunggu seseorang menjadi korban terlebih dahulu?

Jangan sampai sistem kita memiliki rumus yang aneh.

Risiko korupsi: dihitung.

Risiko kehilangan penerimaan negara: dihitung.

Risiko pekerjaan: dihitung.

Risiko keselamatan jiwa: “Nanti kita bahas dalam rapat.”

Padahal kalau mau jujur, ASN di lapangan juga mempunyai “tukin” dalam bentuk lain.

Bukan tunjangan kinerja.

Melainkan tunjangan keberanian.

Setiap pagi berangkat kerja membawa surat tugas.

Pulang membawa harapan.

Kalau beruntung, membawa cerita.

Kalau tidak beruntung, membawa nama dalam berita duka.

Mungkin sudah waktunya formula tunjangan kinerja ASN melihat risiko secara lebih utuh. Bukan hanya menghitung seberapa besar potensi seseorang melakukan pelanggaran, tetapi juga seberapa besar kemungkinan seseorang mengalami bahaya ketika menjalankan tugas negara.

Karena negara membutuhkan ASN yang mengelola uang.

Tetapi negara juga membutuhkan ASN yang berdiri ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.

Negara membutuhkan pegawai yang mengurus pajak.

Tetapi negara juga membutuhkan pegawai yang masuk ke gedung terbakar untuk menyelamatkan orang.

Negara membutuhkan pelayanan perizinan.

Tetapi negara juga membutuhkan petugas yang menghadapi kerumunan ketika situasi mulai tidak terkendali.

Semua memiliki fungsi.

Semua memiliki risiko.

Dan mungkin sudah waktunya kita berhenti membuat hierarki seolah-olah risiko korupsi adalah risiko paling berbahaya di antara seluruh risiko pekerjaan ASN.

Sebab ada risiko yang bisa dicegah dengan integritas.

Ada risiko yang bisa dikurangi dengan pengawasan.

Tetapi ada risiko yang ketika terjadi, tidak bisa diperbaiki dengan uang sebanyak apa pun.

Risiko kehilangan nyawa.

Jadi, kalau suatu hari pemerintah menyusun kembali formula tukin, mungkin jangan hanya bertanya:

“Berapa besar risiko korupsinya?”

Tambahkan beberapa pertanyaan lain:

“Berapa besar risiko keselamatannya?”

“Seberapa sering pegawai harus bekerja di lapangan?”

“Seberapa besar tekanan fisiknya?”

“Seberapa besar ancaman terhadap keselamatan jiwa?”

Dan yang paling penting:

“Apakah orang yang kita minta menjaga keselamatan masyarakat juga sudah cukup kita jaga keselamatannya?”

Karena jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung harga sebuah risiko, tetapi lupa bahwa di balik risiko itu ada manusia.

Dan manusia itu bukan angka dalam tabel tukin.

Ia adalah ASN yang setiap pagi berangkat kerja dengan seragam, lalu berharap bisa pulang dengan seragam yang sama dan masih dalam keadaan baik-baik saja.