Reorientasi Pendidikan untuk Menyambut 19 Juta Harapan

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja sebagai prioritas strategis nasional. Target tersebut relevan mengingat data BPS (2026) mencatat 7,46 juta pengangguran terbuka, mayoritas berusia 15 hingga 29 tahun. Namun angka tersebut mengindikasikan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia bukan terletak pada sisi penawaran, melainkan pada kesiapan SDM yang akan mengisi lapangan kerja tersebut. Esai ini berargumen bahwa sistem pendidikan nasional secara sistemik telah mengondisikan peserta didik ke dalam pola learned helplessness, dan reformasi atas kondisi tersebut merupakan prasyarat struktural bagi terwujudnya target 19 juta lapangan kerja yang berkualitas.

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur (Sumber: BPS, Diolah Penulis)

Konsep learned helplessness diperkenalkan oleh psikolog Martin Seligman (1967) untuk mendeskripsikan kondisi di mana individu yang secara berulang tidak mampu memengaruhi hasil tindakannya akan berhenti berupaya, bahkan ketika peluang sesungguhnya telah terbuka. Abramson, Seligman, dan Teasdale (1978) memperinci bahwa kondisi ini merusak tiga dimensi sekaligus, yaitu motivasi, kapasitas kognitif adaptif, dan kestabilan emosional. Ketiga dimensi inilah yang paling dibutuhkan oleh pasar kerja abad ke-21.

Sistem pendidikan berbasis hafalan menempatkan peserta didik dalam kondisi yang oleh Seligman disebut response-outcome independence, yakni upaya berpikir kritis tidak menghasilkan perbedaan dalam penilaian sehingga peserta didik secara rasional memilih strategi paling aman, yakni menyalin dan mengulang. Disposisi ini, apabila terbentuk selama lebih dari satu dekade, menjadi karakter intelektual yang sulit diubah hanya dengan memasuki dunia kerja. Hal ini menjelaskan paradoks yang ditunjukkan data BPS bahwa tingkat pengangguran terbuka justru paling tinggi di kalangan lulusan pendidikan kejuruan, kelompok yang secara konseptual dirancang paling siap memasuki dunia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sumber: BPS, Diolah Penulis)

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, reformasi sistem asesmen dari model ujian hafalan menuju portofolio dan pembelajaran berbasis masalah nyata perlu dijadikan kebijakan nasional. Ketika peserta didik menyaksikan secara langsung bahwa upaya mereka menghasilkan konsekuensi yang berbeda, siklus pasivitas intelektual mulai terganggu.

Kedua, perguruan tinggi perlu mengintegrasikan kurikulum yang secara eksplisit melatih toleransi terhadap kegagalan produktif dan pengambilan risiko terkalkulasi, mengingat inovasi dan kewirausahaan tidak dapat tumbuh dari individu yang tidak pernah diizinkan gagal dalam lingkungan yang aman.

Ketiga, pemerintah perlu mereformasi standar rekrutmen ASN dan BUMN dari berbasis indeks prestasi kumulatif dan tes tertulis menuju berbasis portofolio kompetensi. Negara sebagai pemberi kerja terbesar memiliki kapasitas untuk menggeser sinyal pasar secara sistemik sehingga seluruh ekosistem pendidikan akan merespons dengan menyesuaikan orientasi kurikulumnya.

Penutup

Target 19 juta lapangan kerja adalah visi yang tepat. Namun visi tersebut hanya akan terealisasi apabila dibarengi dengan reformasi sistem pendidikan yang selama ini secara tidak disadari mengajarkan generasi muda untuk menyerah sebelum mencoba. Reformasi pendidikan bukan hambatan bagi janji tersebut, melainkan fondasi yang memungkinkan janji itu berdiri kokoh. Agenda penciptaan lapangan kerja dan agenda reformasi pendidikan harus berjalan paralel sebagai satu kesatuan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan.