Membangun Budaya Berpikir Kritis dalam Perumusan Kebijakan Publik
Musyrif Pondok Pesantren Al-Majidiyah NWDI Majidi
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Agung Pajar Sidiq tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap kali bencana alam atau persoalan sosial melanda, respons publik dan pemangku kebijakan publik sering kali terjebak dalam pola yang sama. Perdebatan riuh dipenuhi aksi saling tuduh, pencarian sosok yang disalahkan, atau ajakan bertobat secara massal tanpa diikuti perbaikan sistem yang konkret. Ketiadaan budaya berpikir kritis membuat kita sering melihat masalah hanya dari permukaan, tanpa pernah benar-benar meneliti akar permasalahan untuk menemukan penyelesaian masalah yang berjangka panjang.
Padahal, penyelesaian masalah bangsa yang berkelanjutan tidak dapat lahir dari cara berpikir yang reaktif semata. Di sinilah pentingnya membangun budaya berpikir kritis dalam setiap perumusan kebijakan publik.
Kerangka Pohon Berpikir Kritis dalam Menelaah Masalah
Untuk memahami sebuah persoalan secara utuh, kita dapat membayangkan cara berpikir seperti sebuah pohon. Bagian akar adalah ontologi atau pemahaman dasar mengenai hakikat suatu hal. Batang pohon melambangkan epistemologi atau cara kita memperoleh pengetahuan. Ranting-ranting mewakili teori dan metodologi, sedangkan daun-daunnya adalah kumpulan data serta informasi.
Ketika terjadi bencana alam seperti banjir atau kebakaran lahan, pertanyaan yang muncul seharusnya tidak sekadar "siapa yang membakar" atau "salah siapa" di tingkat permukaan. Pertanyaan kritis yang mestinya diajukan adalah mengapa lahan tersebut begitu rentan dan bagaimana pola penanganan yang presisi agar dampak bencana dapat diprediksi serta dicegah sejak awal. Tanpa kerangka berpikir kritis yang dalam dan konsisten, setiap kebijakan publik yang diambil akan cenderung bersifat meraba-raba dan tambal sulam.
Mengedepankan Kompetensi untuk Penyelesaian Masalah Bangsa
Tantangan lain dalam perdebatan publik kita adalah kecenderungan untuk memprioritaskan "kemenangan berdebat" atau adu gengsi ketimbang pencarian solusi nyata. Kita perlu menggeser fokus dari sekadar pamer indikator formal menuju pengakuan atas kompetensi teruji—yakni kemampuan praktis untuk menghadirkan penyelesaian masalah di tengah masyarakat.
Selain itu, kemajuan sebuah bangsa tidak bisa terus-menerus diserahkan penuh kepada pihak luar atau pemerintah semata melalui tradisi mengalihkan tanggung jawab. Pemerintah dan masyarakat adalah dua sisi dari koin yang sama. Setiap individu memiliki kewajiban moral untuk mengasah kapasitas diri, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi nyata sesuai bidang yang ditekuni.
Belajar dari Keteladanan Lokal demi Kebijakan Publik yang Bijaksana
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan warisan intelektual dan keteladanan. Naskah-naskah klasik Nusantara mencatat figur-figur masa lalu yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pengetahuan dan keteraturan tanpa didorong oleh keserakahan material. Semangat untuk mencintai ilmu demi kebermanfaatan bersama itulah yang perlu kita hidupkan kembali dalam tatanan modern.
Membangun budaya berpikir kritis membutuhkan proses panjang. Namun, langkah ini harus dimulai sekarang: dari ruang-ruang diskusi akademis, meja perumusan kebijakan publik, hingga interaksi sehari-hari di media sosial. Dengan membiasakan diri bertanya secara kritis, menguji logika, dan menuntut akuntabilitas berbasis kompetensi, kita dapat menghadirkan respons publik yang dewasa serta kebijakan publik yang benar-benar bijaksana bagi seluruh masyarakat.