Dejokowisasi: Babak Baru Politik Prabowo?

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah Menteri, Wamen dan Kepala Lembaga Kebinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Sumber: Kumparan.com

Kamis, 1 Oktober 2026, berjalan seperti naskah yang ditulis rapi dan dieksekusi tanpa jeda. Pagi hari, Komisi III DPR menguji Komjen Suyudi Ario Seto, calon tunggal Kapolri yang surat pengusulannya baru diterima Senayan sehari sebelumnya. Persetujuan diberikan secara aklamasi, rapat paripurna mengesahkannya, dan selepas zuhur Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi di Istana Negara. Pada rangkaian yang sama, Prabowo merombak Kabinet Merah Putih: Sugiono menggantikan Pratikno sebagai Menko PMK, Arrmanatha Nasir naik menjadi Menteri Luar Negeri, Dudung Abdurachman bergeser dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ke kursi Menko Polkam, dan Listyo Sigit Prabowo—Kapolri yang beberapa jam sebelumnya disetujui DPR untuk diberhentikan—dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam hitungan jam, peta kekuasaan bergeser. Pertanyaannya: apakah ini sekadar rotasi jabatan yang lazim, atau penanda bahwa pemerintahan Prabowo memasuki babak baru, babak ketika ia mulai melangkah keluar dari bayang-bayang pendahulunya? Untuk menjawabnya, kita perlu lebih dulu menjernihkan istilah yang kini ramai dipakai publik.

Dejokowisasi: Istilah Politik atau Realitas Kekuasaan?

"Dejokowisasi" beredar sebagai cara publik membaca berkurangnya figur-figur yang lekat dengan era Joko Widodo dari pusat pemerintahan. Sebagian media bahkan membingkai reshuffle ini sebagai tersingkirnya "orang Jokowi". Istilah ini menarik karena ringkas, tetapi berbahaya justru karena keringkasannya: ia menyederhanakan proses yang rumit menjadi narasi dua kubu.

Ilmuwan politik Stephen Skowronek (1993) menawarkan lensa yang lebih tajam. Dalam The Politics Presidents Make, ia menunjukkan bahwa presiden yang naik dengan janji melanjutkan rezim pendahulunya—yang ia sebut politik artikulasi—selalu menghadapi dilema serupa. Terlalu setia, ia tampak sekadar penerus; terlalu cepat berbeda, ia dituding mengkhianati koalisi yang membesarkannya. Prabowo naik pada 2024 dengan tema keberlanjutan dan dukungan Jokowi, sehingga wajar jika di dua tahun pertamanya banyak figur era Jokowi tetap duduk di kabinet.

Namun, pernah menjabat di era Jokowi tidak otomatis berarti membawa agenda politik Jokowi. Birokrasi diisi orang-orang yang melayani presiden yang sedang berkuasa; loyalitas institusional berbeda dengan loyalitas personal. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan "siapa orang Jokowi", melainkan apakah pergantian ini mengubah arah kebijakan atau hanya mengubah siapa yang duduk di kursi. Jawabannya paling mudah dibaca dari satu nama yang paling sarat makna simbolik.

Pergantian Pratikno: Menggeser Simbol Kedekatan

Nama itu adalah Pratikno. Guru besar ilmu politik UGM tersebut menjabat Menteri Sekretaris Negara sepanjang dua periode Jokowi—posisi di jantung administrasi kepresidenan yang mengatur arus surat, keputusan, dan akses menuju presiden. Di kabinet Prabowo, ia dipercaya sebagai Menko PMK. Kini kursi itu diisi Sugiono, politikus Gerindra dan mantan sekretaris Prabowo yang kerap disebut "anak ideologis" sang presiden.

Kontras inilah yang bermakna. Literatur presidensialisme koalisi, misalnya Chaisty, Cheeseman, dan Power (2018), menempatkan penunjukan kabinet sebagai perkakas utama presiden untuk mengelola koalisi sekaligus menjaga kendali. Terry Moe (1985) menambahkan bahwa presiden cenderung mengisi posisi koordinasi dengan orang kepercayaan agar mesin pemerintahan lebih responsif terhadap kehendaknya. Pola 1 Oktober cocok dengan kedua tesis itu: orang dekat ditempatkan di posisi koordinasi, sementara kementerian teknis seperti Luar Negeri diserahkan kepada diplomat karier.

Tetapi simbol bukan bukti konflik. Tidak ada pernyataan publik yang menunjukkan perselisihan antara Pratikno dan Presiden. Pembacaan yang lebih hemat adalah bahwa, memasuki paruh kedua masa jabatan, Prabowo tengah membangun struktur yang mencerminkan identitas politiknya sendiri. Jika di kabinet sinyal itu masih bersifat simbolik, di sektor keamanan ia jauh lebih konkret.

Pergantian Kapolri dan Posisi Baru Listyo Sigit

Karier puncak Listyo Sigit Prabowo bertaut erat dengan Jokowi: Kapolresta Solo ketika Jokowi masih wali kota, ajudan presiden pada 2014, lalu Kapolri sejak Januari 2021. Ia memimpin Polri selama lima tahun delapan bulan—salah satu masa jabatan terpanjang di era reformasi—dan diberhentikan sebelum memasuki usia pensiun.

Alasan resminya singkat. Ketua DPR Puan Maharani menyebut pemberhentian dilakukan dengan hormat karena "memang sudah waktunya", dan membantah alasannya terkait pensiun tanpa merinci lebih jauh. Jokowi, dari kediamannya di Solo, menyebut pergantian itu hak prerogatif Presiden dan memuji Suyudi sebagai pengganti. Respons yang tenang dari dua arah ini justru membuat langkah berikutnya lebih menarik untuk dibaca.

Listyo tidak pulang ke masa purnatugas, melainkan masuk ke KSP. Lembaga ini tidak mengelola anggaran besar, tetapi berada di titik paling strategis: dekat dengan meja presiden, memantau program prioritas, dan menjadi simpul arus informasi politik. Ada dua tafsir yang sama-sama masuk akal. Pertama, penghormatan; pada Agustus lalu Prabowo sendiri memuji Listyo pantas berada di puncak Polri karena prestasi dan pengabdiannya. Kedua, konsolidasi: Polri kini dipimpin figur pilihan Prabowo, sementara pemimpin lamanya tetap berada dalam orbit presiden, bukan di luar sistem. Pola serupa tampak pada mantan Wakapolri Dedi Prasetyo yang digeser ke Badan Reforma Agraria Nasional.

Pergantian pimpinan keamanan sebelum masa tugas berakhir pun bukan hal baru. Pada awal 2015, Jokowi mengganti Kapolri Sutarman beberapa bulan sebelum pensiun—keputusan yang kala itu dibaca sebagai upaya presiden baru menata aparat keamanan sesuai kebutuhannya. Setiap presiden pada akhirnya ingin institusi keamanan dipimpin orang yang ia percayai; yang berbeda hanya waktu dan caranya. Namun, ketika Prabowo sibuk menata struktur, panggung simbol justru diisi oleh orang lain.

Gibran dan Simbol Politik di Ruang Publik

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belajar politik dari guru yang paling piawai memainkan simbol: ayahnya sendiri. Jokowi membangun citra lewat kemeja kotak-kotak, kemeja putih lengan tergulung, blusukan, hingga diplomasi meja makan dan naik MRT bersama Prabowo pada 2019. Banyak pesan politiknya tidak pernah diucapkan; pesan itu ditampilkan.

Gibran tampak mewarisi gaya tersebut. Dalam unggahan Instagram-nya, saat turun ke daerah bencana hingga menjenguk korban keracunan MBG, ia kerap tampil berbaju hitam. Di Batang, 28 September lalu, ia mengenakan kemeja hitam ketika menjenguk korban dan meminta maaf kepada keluarga mereka. Seorang pengamat yang dikutip Jawa Pos bahkan membacanya sebagai kontras: ketika Prabowo identik dengan putih, Gibran memilih hitam. Ironisnya, kemeja putih dulu justru menjadi "seragam" khas Jokowi.

Murray Edelman (1964) dalam The Symbolic Uses of Politics menjelaskan bahwa politik bekerja bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat simbol yang membentuk persepsi publik tentang siapa yang peduli dan siapa yang berkuasa. Erving Goffman (1959) menyebutnya pengelolaan kesan di "panggung depan". Dalam kebudayaan Jawa yang dianalisis Benedict Anderson (1972), kekuasaan sejati bahkan lebih sering ditunjukkan secara halus ketimbang dinyatakan terbuka. Dibaca dengan kerangka ini, warna hitam dalam kunjungan duka dapat berfungsi sebagai bahasa empati, sekaligus penanda pembeda di tengah kerumunan pejabat berkemeja putih.

Namun di sinilah batas analisis. Simbol bersifat polisemik: maknanya lahir dari mata yang membaca, bukan semata dari tangan yang mengirim. Pakaian hitam bisa sekadar pilihan pantas di tengah suasana duka. Ia tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan suasana hati, kondisi psikologis, apalagi keretakan politik seseorang. Yang dapat diuji bukan warna bajunya, melainkan ucapan yang menyertainya—dan di Batang, ucapan itu menyentuh program terpenting pemerintah.

MBG dan Tantangan Memisahkan Warisan Lama dengan Agenda Baru

Dinas Kesehatan Batang mencatat 674 kasus dugaan keracunan di Kecamatan Bawang per 28 September setelah warga menyantap menu MBG. Gibran datang, meminta maaf, memastikan biaya pengobatan ditanggung negara, dan mendesak investigasi yang transparan. Namun yang paling viral justru potongan videonya meminta orang tua korban membawakan bekal dari rumah dan tidak dulu memakan MBG. Sebagian publik memujinya sebagai sikap membela anak; sebagian pengamat membacanya sebagai isyarat perbedaan pandangan di pucuk pemerintahan.

Teori pembingkaian Robert Entman (1993) membantu menjelaskan mengapa potongan itu meledak: framing bekerja dengan menyeleksi satu aspek realitas lalu menonjolkannya. Ucapan yang disampaikan kepada keluarga korban dalam masa pemulihan, setelah dipotong, berubah seolah menjadi sikap terhadap program. Potongan video tidak membawa konteks; ia membawa kesan. Di sinilah ujian sebenarnya. Berbeda dari banyak kebijakan yang diwarisi dari era sebelumnya, MBG adalah program yang paling identik dengan Prabowo sendiri. Fritz Scharpf (1999) membedakan legitimasi input, yang bersumber dari mandat elektoral, dan legitimasi output, yang bersumber dari kemampuan memberi hasil. Mandat elektoral MBG sudah kuat; yang kini diuji adalah legitimasi output-nya: dapur yang higienis, pengawasan yang jelas, dan respons cepat ketika terjadi kegagalan. Legitimasi semacam ini tidak bisa dibangun dengan slogan atau kontranarasi di media sosial.

Perlu ditegaskan pula, kritik terhadap program tidak sama dengan penolakan terhadap pemerintahan. Orang tua yang mengkhawatirkan makanan anaknya bukan oposisi; mereka pemangku kepentingan yang paling langsung. Memperlakukan kritik semacam itu sebagai serangan politik hanya akan menggerus kepercayaan yang hendak dibangun. Pertanyaannya kemudian, apakah gesekan tafsir di sekitar Gibran menandakan sesuatu yang lebih besar di antara Prabowo dan Jokowi?

Apakah Ini Konflik Jokowi-Prabowo?

Sejauh ini, tidak ada bukti memadai untuk menyimpulkan keretakan. Respons Jokowi atas pergantian Kapolri datar dan suportif, dan tidak ada pernyataan terbuka dari kedua pihak yang menunjukkan perselisihan. Tafsir atas warna baju atau potongan video belum bisa menggantikan bukti.

Yang lebih masuk akal adalah membaca fenomena ini sebagai pergeseran pusat gravitasi kekuasaan. Dalam bahasa Max Weber, otoritas yang bertumpu pada figur perlu dilembagakan menjadi otoritas legal-rasional yang melekat pada jabatan. Presiden yang pada 2024 membutuhkan restu pendahulunya untuk menang, pada 2026 membutuhkan kendali penuh atas mesin pemerintahan untuk mewujudkan agendanya sendiri. Kembali ke Skowronek, presiden yang naik lewat politik artikulasi pada akhirnya harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar penjaga warisan. Jokowi pun menempuh jalan serupa setelah 2014, ketika perlahan membangun jaringannya sendiri di luar bayang-bayang partai pengusungnya.

Konsolidasi semacam itu tidak memerlukan konflik; ia hanya memerlukan waktu. Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan siapa yang menang atau kalah, melainkan apakah kita sedang menyaksikan konflik personal, atau proses alamiah ketika matahari kekuasaan berpindah orbit.

Penutup: Era Prabowo Mulai Berdiri Sendiri

Rangkaian keputusan 1 Oktober menunjukkan pemerintahan Prabowo memasuki fase baru. Dari Trunojoyo hingga Bina Graha, dari Pejambon hingga Kemenko PMK, wajah-wajah di posisi strategis kini lebih mencerminkan pilihan Prabowo sendiri. "Dejokowisasi", jika istilah itu hendak dipakai, mungkin bukan soal menghapus nama, melainkan simbol bahwa setiap pemerintahan pada akhirnya harus membangun identitas, jaringan, dan prioritasnya sendiri.

Namun sejarah tidak menilai sebuah pemerintahan dari seberapa jauh ia meninggalkan masa lalu. Ukurannya adalah apakah perubahan itu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, stabil, taat konstitusi, dan sanggup menjawab persoalan publik—termasuk memastikan tidak ada lagi anak yang jatuh sakit karena makanan dari program negara. Mengganti orang itu mudah; yang sulit adalah membuktikan bahwa pergantian itu sepadan.