WAJIB BACA : Dari Indonesia untuk Rohingya

Release Penanganan Kemanusiaan bagi Masyarakat Rohingya di Rakhine Myanmar

Kami Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) merupakan Aliansi dari 11 lembaga

kemanusiaan di Indonesia yang terdiri dari Muhammadiyah Disaster Management Centre, Lembaga

Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim - Nahdlatul Ulama, PKPU Human Initiative, Dompet

Dhuafa, Rumah Zakat, Dompet Perduli Ummat – Daarut Tauhiid, LAZIS Wahdah, Laznas LMI, Aksi

Cepat Tanggap, Lazis Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Social Trust Fund – UIN Jakarta. Secara

bersama-sama berkomitmen membantu penanganan pemasalahan kemanusiaan di Myanmar.

Berkaitan dengan maraknya pemberitaan tentang masalah Rohingya di Myanmar ada beberapa hal

yang bisa diperlu dijadikan pemahaman bersama berbagai pihak dalam membantu penanganan

masalah konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar, yaitu :

1. Pernyataan keras berupa kecaman/tekanan politik dan lain-lain, akan berimplikasi menjadi

kontra produktif terhadap rintisan kerja kemanusiaan yg dibangun baik oleh Pemerintah RI dan

berbagai Organisasi Kemanusiaan yang akan membantu Masyarakat Rohingya.

2. Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) akan berkerja secara konkrit dalam

membantu penanganan masalah konflik dan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State,

Myanmar, melului pendekatan humanitarian development yang akan menyasar 4 isu dasar

yaitu ; Kesehatan, Pendidikan, mata pencahariaan (livelihood) dan pemenuhan layanan dasar

(relief).

3. Program ini menjadi bagian dari Soft Diplomacy bukan "Silent Diplomacy" karena pendekatan

inilah yang selama ini selalu bisa diterima oleh pemerintah union myamar dalam membantu

mengatasi dampak konflik sosial yang terjadi. Saat ini negara satu-satunya yang masih dan

dapat diterima oleh Pemerintah Myanmar adalah Indonesia.

4. Berbagai hujatan, cacian, tekanan dan tuduhan “Genocide” kepada pemerintah Myanmar tidak

akan membantu dalam upaya kerja kemanusiaan dan penyelesaian konflik yang terjadi, hal ini

malah semakin menekan etnis Rohingya di Myanmar.

5. Masalah Rohingya adalah masalah yg komplek, etinis rohingya sendiri tidak homogen atau

tunggal. Kajian yang dilakukan 2 juta warga etnis ini, 1,1 juta sudah memiliki status warga

kewarganegaraan terutama Rohingya yang memang asli Rakhine dan Rohingya yang datang

400an tahun lalu. Sementara Rohingya yang belakangan menjadi imigran baru ini yang jadi

persoalan karena banyak dari mereka berinteraksi dan tidak bisa berbahasa Myanmar dan

mereka menggunakan bahasa Bengali.

6. Rakhine state adalah salah satu dari negara bagian termiskin urutan ke – 2 di Myanmar dengan

disertai indeks gizi buruk yang cukup tinggi.

7. Ledakan demografi etnis Rohingya yang tinggal berada di Rakhine state mengalami

pertumbuhan yang signifikan dengan komposi 30% Rohingya : 70% Rakhine pada tahun

1940an, berubah menjadi 70% Rohingya : 30% Rakhine. Kesenjangan demografi dan ekonomi

inilah, dari beberapa hal yang menyulut konflik sosial. Oleh karena itu pernyataan yang keras

tidak akan membantu penyelesaian masalah dan akan mendorong militer menghabisi Rohingya

karena mereka justru beranggapan Rohingya Muslim melakukan "genocide" terhadap etnis

rakhine melalui "pendudukan" dan menguasai ekonomi bukan sebaliknya

8. Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri, berupaya melakukan diplomasi untuk mencari

solusi terbaik dalam penyelesaian konfilik ini, termasuk loby-loby dalam penyelesaian

permasalah pengungsi di perbatasan, baik di Myanmar maupun di Bangladesh.

9. Saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 soal Pengungsi, sehingga pengelolaan

pengungsi dan pencari suaka politik akan menimbulkan berbagai tantangan.

10. Kami berharap semua pihak merespon dengan tepat, menahan diri terhadap upaya provokatif

untuk menjamin keselamatan etnis Rohingya, serta melakukan usaha dan strategis agar dapat

membantu kerja-kerja kemanusian serta mendorong pemecahan masalah yg lebih panjang.

11. Himbauan untuk penggalangan dana kemanusiaan dan pembangunan bagi masyarakat di

Rakhine Myanmar. Dukungan ini akan diberikan kepada dua komunitas (rohingya dan Rakhine),

karena hakikatnya keduannya sama-sama hidup dalam kemiskinan.

12. Proses penggalangan dana diharapkan tidak mengeksploitasi secara berlebihan gambar victim

(korban) yang mengganggu nilai-nilai kemanusiaan.

AKIM bersama-sama Pemerintah dan Masyarakat Indonesia bersama-sama mendorong

"Kemanusiaan tanpa batas, membantu dengan menebar cinta bukan dengan menebar kebencian"