Baterai Lithium: Sebuah Optimisme Penuh Kecemasan
Pemerhati kebijakan publik dan lingkungan.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Agus Pambagio tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPada tanggal 29 Juni 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah melaksanakan Groundbreaking pembangunan Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi oleh Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Apa betul Indonesia dapat menjadi produsen baterai lithium untuk Electronic Vehicle atau EV terbesar di dunia? Bagaimana dengan bahan baku utama lain, seperti cobalt, mangan, lithium, dan lain-lain? Apakah harus impor atau bisa diproduksi lokal? ini perlu dipastikan untuk mempersiapkan CAPEX/OPEX produksi dan manajemen risikonya.
Dalam sambutannya, kepala negara meyakini bahwa kunci dari pembangunan suatu bangsa berasal dari kemampuan untuk mengolah sumber daya alam menjadi bahan yang bermanfaat untuk industri hilir. Presiden juga menyoroti groundbreaking ini sebagai suatu kerja sama kolosal antarnegara yang ditandai kerja sama dengan China. Namun kalau melihat skema bisnisnya, patut diduga groundbreaking ini sebagai sebuah pemaksaan yang berisiko.
Pengalaman kita bekerja sama dengan China di pembangunan infrastruktur, sampai saat ini masih penuh dengan ketidakpastian terkait dengan risiko investasi, misalnya di proyek pembangunan dan pengoperasian Kereta Whoosh Cepat. Secara fisik terbangun, tetapi dalam pengoperasiannya masih in limbo, karena tingginya biaya operasi dan besaran investasi yang dibiayai oleh dana pinjaman berbunga jumbo dari China.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadia, juga menyampaikan bahwa proyek ini adalah gagasan awal untuk melakukan kolaborasi antara negara yang kaya sumber daya alam, dengan negara yang unggul dalam teknologi. Saya khawatir awal optimisme ini akan menghadapi kecemasan yang serius menyangkut teknologi, produk yang dihasilkan dan pasar yang harus diatur melalui kebijakan yang menunjang keinginan Presiden Prabowo dan tidak membuat publik cemas terkait dengan kerusakan lingkungan. Perlu diingat bahwa nikel kita adalah jenis fero nikel yang menjadi bahan dasar pembuatan stainless steel bukan baterai lithium. Bisa sih jadi baterai EV, hanya saja biayanya mahal. Sebuah optimisme penuh kecemasan.
Jalan Terjal dan Berisiko Menuju Industri Baterai Berbahan Dasar Nikel
Menurut Menteri ESDM, Indonesia mempunyai sumber daya alam semua jenis logam yang dibutuhkan untuk membuat baterai lithium EV, seperti nikel, mangaan, kobalt, kecuali lithium, kita tidak punya. Begitu pula secara teknologi, Indonesia belum mampu secara komprehensif. Karena itu kita bekerja sama dengan China, khususnya dari perusahaan teknologi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).
Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi terdiri dari enam subproyek proyek utama, di mana lima proyek dikembangkan di Kawasan Feni Haltim (FHT) Halmahera Timur, Maluku Utara, dan satu proyek dikembangkan di Karawang, Jawa Barat.
Kedua proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar USD 5,9 miliar dan mencakup area seluas 3.023 hektare. Proyek ini diharapkan mampu menyerap 35.000 tenaga kerja langsung dan tak langsung yang menunjang pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk pembangunan 18 proyek infrastruktur, seperti dermaga multifungsi.
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sudah selayaknya mengembangkan industri baterai lithium berbasis nikel sendiri. Kebutuhan nikel sebagai bahan baku baterai lithium EV di dunia masih akan meningkat secara signifikan.
Pertanyaannya, selagi jenis nikel kita adalah fero nikel, apakah efisien membuat baterai lithium, tipe NCL atau LFP untuk EV di Indonesia? Jangan-jangan impor lebih murah, mengingat tingginya teknologi dan bahan baku yang digunakan serta memerlukan smelter yang berbeda.
Dari beberapa kajian, terdeteksi bahwa baterai lithium jenis NCM (Nickel Cobalt Manganese) dan LFP (Lithium Iron Phosphate) memiliki target pasar yang berbeda, dan diperkirakan memiliki rasio bauran penggunaan 50:50 di tahun 2030. Dari aspek ketersediaan bahan baku, baterai LFP yang terdiri dari unsur Lithium & Phosphate cukup riskan, mengingat Indonesia tidak mempunyai keduanya.
Artinya harus impor sehingga ongkos produksinya akan tidak efisien. Baterai LFP lebih banyak dikembangkan di China karena China memiliki keterbatasan sumber daya nikel dan cobalt, namun kaya akan lithium. Makanya China mengimpor nikel kita hanya untuk bahan dasar stainless steel, bukan untuk baterai lithium EV.
Perlu dipahami juga bahwa bahan baku baterai EV tidak hanya sebatas lithium, nickel, cobalt, iron dan phosphate. Komponen/material pembuatan baterai lainnya, seperti grafit (30% berat baterai), aluminium (18% berat baterai), tembaga (12% berat baterai) juga diperlukan dan sumbernya ada di Indonesia. Namun perlu dilakukan hilirisasi lebih lanjut melalui smelter terpisah, misalnya untuk hilirisasi bauksit menjadi Aluminum foil dan Copper menjadi Copper foil.
Baterai LFP secara harga lebih murah dari NCM, namun LFP dari aspek density energy lebih rendah dan lebih berat karena bentuknya besar. Untuk kendaran EV diperlukan tempat yang lebih luas. Dengan volume baterai yang sama, baterai LFP memiliki jarak tempuh yang lebih rendah dibandingkan baterai NCM.
Sayangnya proyek groundbreaking di atas ditujukan untuk memproduksi 70% LFP dan 30% NCM. Lha jadi kita akan impor besar besaran Lithium dan Phospate? Katanya dengan nikel yang ada Indonesia akan jadi raja baterai lithium. Namun yang dibangun justru menggunakan bahan baku impor yang mahal untuk jenis LFP Jadi apa gunanya proyek PSN di atas?
Selain itu untuk aplikasi penggunaannya, baterai LFP lebih cocok digunakan untuk BESS (battery energy storage and support intermittency pada PLTS dan PLTB) serta kendaraan berat seperti bus dan truk. Sementara baterai NCM lebih banyak dipakai untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Roda 2 (KBLBB R2) dengan jarak tempuh >50 km dan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Roda 4 (KBLBB R4) dengan high performance. Nah, kita butuh baterai lithium untuk kendaraan pribadi atau transportasi umum/kendaraan berat? Membingungkan. Artinya kebijakan membangun pabrik di Halmahera Timur dan Karawang kurang tepat dong?
Sebenarnya NCM lebih dibutuhkan di Indonesia karena cocok dipakai untuk EVTOL, Data Centre high performance seperti yang dimiliki google dan Amazon, high performance EV, robots dan home appliances. Sehingga ketersediaan nikel Indonesia (khususnya limonite) jangan diumbar untuk ekspor seperti sekarang, gunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan atau demand.
Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah
Kebijakan dan tata kelola Industri nikel harus dibenahi, supaya hilirisasi nikel Indonesia terjadi dengan mulus dan memenuhi kebutuhan pasar, APBN serta publik. Tata ulang kebijakan ekspor nikel. Misalnya, jangan hanya melarang ekspor ore atau bijih besi atau lemonite tetapi juga harus melarang ekspor Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) karena MHP yang dimurnikan melalui smelter tersendiri (harus di Indonesia) akan menghasilkan Nickel Sulfate, Cobalt Supfate, Manganese Sulfate dan kandungan rare earth lain, seperti scandium yang berharga tinggi.
Harga scandium saat ini di pasar tinggi, sekitar USD 500,000/kg. Scandium banyak digunakan sebagai bahan baku oleh industri penerbangan dan ruang angkasa, sport, elektronik, dan lain-lain. Bayangkan kalau smelter MHP ada di Indonesia (termasuk di proyek di atas), alangkah hebatnya Indonesia.
Lalu sebaiknya proyek ini membuat lebih banyak baterai NCM bukan LFP yang mahal karena bahan baku harus impor dari China. Sebuah sumber devisa dan optimisme yang dahsyat, asal tidak dikorupsi atau ditambang dengan serampangan.