Sebuah Kontemplasi Libur Lebaran

Kendaraan pemudik antre melintas saat puncak arus mudik H-2 Lebaran di Jalan Gentong Bawah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026). Foto: Adeng Bustomi/ANTARA FOTO

Sesuai data dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6% dari total penduduk Indonesia. Ini sebuah angka yang dahsyat bahwa pergerakan manusia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H sangat menjanjikan dalam mendongkrak perekonomian, terutama perekonomian rakyat di daerah melalui UMKM juga pariwisata.

Menurut BKT, pergerakan Mudik Lebaran bergerak menggunakan Mobil Pribadi sebanyak 76,24 juta orang, Sepeda Motor sebanyak 24,08 juta orang, Bus sebanyak 23,34 juta orang dan sisanya menggunakan Kereta Api, Kapal Penyeberangan, serta Kapal Laut sebanyak 20,25%. Menurut BKT angka tersebut meningkat jumlahnya dari tahun 2025 atau 1446 H. Jika angka tersebut benar, seharusnya pertumbuhan ekonomi daerah khususnya daerah tujuan atau sentra pemudik (Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) akan meningkat. Namun hingga hari kedua Lebaran kota kota sentra pemudik di Jawa tersebut sepi. Pertanyaan saya, apa betul angka-angka di atas? Kalau betul mengapa daerah sentra pemudik sepi?

Kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan atau tol Trans Jawa Tol dan sedikit di Selatan Trans Sumatera Tol maupun di jalan Arteri cukup padat. Lalu di mana masalah sunyinya kota kota tujuan pemudik di Empat Provinsi tersebut. Demikian juga dengan okupansi Hotel , sangat rendah atau di bawah 50% tidak seperti kalau Lebaran suka cari kamar kosong. Sebagian penginap hanya menginap 1 malam untuk melepas lelah setelah terkena kemacetan panjang, sebelum melanjutkan perjalanan ke kota tujuan.

Kondisi tersebut merupakan sebuah anomali di angkutan Lebaran 2026. Apa artinya memang ekonomi Indonesia sudah tidak baik baik saja atau menjelang tidak baik? Jalanan di Jogja, Semarang, Surabaya, Solo, Magetan, Bandung, dan kota-kota lain di P. Jawa bagian Selatan lengang. Turunnya index pasar modal, melemahnya nilai rupiah, maraknya PHK dan tak kunjung datangnya 19 juta lapangan pekerjaan baru disusul dengan kemungkinan akan langkanya BBM dan LPG 3 Kg atau harga BBM dan LPG bersubsidi naik, memang membuat kita semua cemas dan berhemat. Pertanyaan selanjutnya, ke mana pemudik dan pelancong perginya?

Berita dari Pusat Pemudik

Libur Lebaran kali ini aroma krisis multi sektor semakin menyengat, sementara para pembantu Presiden Prabowo masih menjanjikan hal hal positif yang sebenarnya menurut publik data yag disampaikan tidak akurat. Masukkan yang Asal Bapak Senang (ABS) atau takut dimarahi Presiden itu kami khawatirkan akan menjerumuskan Presiden dalam waktu dekat. Kondisi ekonomi pasca Lebaran sepertinya akan memburuk, apalagi jika beberapa fasilitas produksi dan kilang crude/BBM/LPG di Timur Tengah di bom dan Selat Hormuz ditutup. Dampaknya harga crude/LPG naik di atas US $ 100 per barel, sementara nilai Rupiah terus merosot hingga sekitar Rp. 17.000 atau bahkan lebih per US $.

Dalam APBN 2026 harga crude per barel sedikit di bawah US $ 100, jika minggu ini setelah Lebaran terus naik katakan hingga US $ 120 per barel, saya tidak tahu bagaimana pemerintah menutupnya melalui APBN 2026. Menurut penjelasan pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, setiap kenaikan harga crude termasuk LPG per 1 US $ akan ada tambahan sekitar Rp6,7 triliun dari APBN. Dari data publik, kebutuhan crude termasuk LPG 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri hanya 600 ribu barel per hari. Bisa “boncos” APBN 2026, silakan pembaca menghitungnya sendiri. Angka resmi dari pemerintah ke publik belum muncul. Sementara program utama Presiden tidak akan di stop.

Di tingkat masyarakat bawah kesunyian ekonomi sudah menggerus kelas menengah menjadi miskin karena selain 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan saat kampanye belum terlihat “hilal”nya juga harga berbagai kebutuhan pokok sudah merangkak naik di minimarket atau pasar. Daya beli juga turun diikuti dengan PHK yang semakin rame, terakhir PHK terjadi di salah satu pabrik rokok terbesar, PT Gudang Garam Kediri.

Beberapa Hotel yang saya pantau hingga Lebaran malam ini, tingkat hunian rata ratanya di bawah 50%, umumnya mereka hanya tinggal untuk satu malam karena kelelahan korban kemacetan di jalan tol, itupun dengan harga yang sudah diturunkan lebih dari 30% dari harga normal Hari Lebaran. Teman-teman pemilik Homestay yang biasanya penuh untuk selama libur Lebaran, juga sepi. KA yang biasanya padat juga masih terlihat banyak kursi kosong di H – 1 Lebaran. Jalan utama, seperti Malioboro berikut Pasar Beringharjo yang biasanya penuh sesak sekarang lengang kehilangan riuhnya.

Resto atau warung di Rest Area jalan tol omzet turun karena banyak yang tidak jajan tetapi membawa bekal, paling berhenti untuk salat atau ke toilet. Tempat wisata juga tidak padat yang biasanya membuat kemacetan parah sampai H + 2. Begitu pula toko oleh-oleh dan warung makan atau restoran. Mal yang ada hanya dipadati pengunjung yang “ngadem” duduk-duduk dan hanya beberapa mampir makan ke restoran. Lalu muncul pertanyaan saya lagi, ke mana perginya jutaan pemudik?

Langkah Pemerintah

Lebaran kali ini adalah sebuah gambaran bagaimana kondisi ekonomi beberapa bulan ke depan. Menteri-Menteri Perekonomian sudah seharusnya mengambil langkah cepat dan bicara dengan Presiden secara “sincere” dengan data-data yang asli bukan data polesan. Saya pun sudah tidak percaya dengan data yang dibuat oleh BPS. Otoritas sudah seharusnya mengambil langkah cepat, memotong anggaran program-program kampanye yang belum jelas manfaatnya tetapi memakan porsi APBN paling banyak. Misalnya MBG, KDMP, Gentengisasi, Tiga Juta Rumah, Alutsista (pembelian Kapal Laut, Kapal Induk renta yang biaya operasinya mahal, Pesawat tempur dsb).

Kalaupun sebuah pilihan, katakan bulan April 2026, skenario pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM/LPG harus jelas. Apakah harga BBM/LPG dan Listrik bersubsidi harus naik atau BBM/LPG dikurangi dan rakyat harus antre panjang BBM serta LPG atau pemadaman listrik bergilir, publik harus diberi tahu, apa yang harus dilakukan. Mari kita tunggu kontemplasi ekonomi pemerintah pasca Lebaran secepatnya.