Tidak Elok, Berkoalisi Tapi Menikam dari Belakang

Jumat siang, lewat tengah hari, tiba-tiba Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirimkan pesannya ke grup WhatsApp (WA) para wartawan yang biasa meliput di Kementerian Dalam Negeri. Di grup WA itu, Menteri Tjahjo jadi salah satu anggotanya. Pesannya lumayan panjang, menyorot soal etika politik berkoalisi. Sebuah pesan yang mirip unek-unek.

" Catatan saya etika politik berkoalisi yang semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek. Enteng atau ringan saja meninggalkan etika berkoalisi. Koalisi pemerintah harusnya semua keputusan politik bisa dilasanakan diamankan diperjuangkan bersama--beriringan. Tapi tidak ditinggal lari sendiri ditengah jalan. Inikah etika politik berkoalisi? Harusnya mengedepankan kepentingan pemerintah kepentingan masyarakat bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten. Harusnya tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang," begitu pesan WA Menteri Tjahjo yang mirip sebuah unek-unek yang dikirimkan Jumat siang ke grup WA wartawan.

Tentu saja pesan itu memantik banyak tanggapan dan pertanyaan dari para wartawan yang ikut grup WA tersebut. Banyak yang kemudian bertanya, pesan itu ditujukan ke partai mana dan dalam isu apa. Seperti diketahui dalam isu RUU Pemilu, sikap partai pendukung pemerintah terbelah. Khususnya menyikapi isu presidential threshold. Partai Amanat Nasional misalnya yang paling kentara menunjukan sikap berbeda dengan sikap pemerintah. Partai berlambang matahari terbit ini memilih opsi presidential treshold nol persen. Pun terkait Perppu Ormas, PAN juga berbeda sikap. Partai ini mempertanyakan urgensi keluarnya Perppu. Bahkan suara PAN itu diungkapkan langsung oleh ketua umumnya, Zulkifli Hasan.

" Izin kutip pak. Sekalian tanya apakah partai yang meninggalkan etika koalisi layak dievaluasi alias direshuffle dari kabinet?" tanya seorang wartawan.

Masih via grup WA wartawan, Tjahjo membalas. Kata Tjahjo, ia tidak dalam posisi menyampaikan pendapat terkait dengan reshuffle kabinet. Itu hak mutlak Presiden yang tak boleh diintervensi oleh siapapun. Apalagi komentar seorang pembantu Presiden seperti dirinya.

" Tugas saya kerja melaksanakan amanat atau kebijakan Presiden atau berkomentar juga bukan jadi hak seorang pembantu Presiden menurut saya tidak elok. Siapapun pembantu presiden berhak diganti oleh Presiden setiap saat," jawab Tjahjo.

Tjahjo kembali mengirimkan pesan. Masih soal etika berkoalisi." Pemahaman etika politik berkoalisi tidak hanya konteksnya dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Pemerintahan siapa pun, kapan pun komitmen berkonsistensi yang harus dibangun," ujarnya.

Mendapat pesan seperti itu grup WA wartawan pun kian ramai. Beberapa wartawan berlomba mengirimkan pesan berisi pertanyaan. Tanya jawab pun terjadi. " Siap pak. Tanpa bermaksud menyimpulkan, saya ingin tanya apakah soal etika politik itu konteksnya adalah ketidakkompakan partai dalam pembahasan RUU Pemilu?" tanya seorang wartawan.

Tjahjo langsung merespon. " Yang saya sampaikan tidak pada masalah RUU Pemilu. Berkoalisi dalam konteks yang lebih luas. Apalagi koalisi politik dan pemerintahan."

" Apakah RUU Pemilu bs dijadikan sebagai salah satu contohnya Pak?" Kembali seorang wartawan mengirimkan pertanyaan.

" Izin Pak Menteri, apakah ini konteksnya soal ada salah satu partai pendukung yang tidak mendukung Perppu Ormas?" Seorang wartawan lain ikut nimbrung bertanya.

Tak ada jawaban dari Menteri Tjahjo. Justru yang dikirim Tjahjo kemudian adalah gambar lucu. "Ha ha ha Pak Tjahjo ademin timeline-nya oke banget ha ha ha ha," seorang wartawan mengomentari gambar lucu yang dikirimkan Tjahjo.

"Pernyataan saya tidak dalam konteks RUU Pemilu. Secara umum saja etika politik berkoalisi. Ada teman yamg masuknya ke teknis. Terlalu kecil kalau hanya soal RUU Pemilu," setelah beberapa menit tak berkirim pesan, kembali Tjahjo kirimkan pesan ke grup WA wartawan. " Seru nih politik nasional," komentar seorang wartawan.