Etika Politik Lembaga

Ilustrasi etika. Foto: iStock

Dalam dinamika kehidupan sosial yang semakin maju dan berkembang dengan cepat karena kemajuan teknologi dan komunikasi, tentunya dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu menjadi tempat berprosesnya aktivitas kehidupan manusia. Di mana setiap lembaga yang menaungi aktivitas tersebut mampu memberi ruang gerak teratur pada setiap orang yang berada di dalamnya.

Sejatinya sebuah lembaga harus mampu mempunyai acuan bagi siapa pun yang terikat dengan lembaga tersebut dalam melakukan aktivitas, ikatan dimaksud berupa rambu-rambu atau yang menjadi batasan suatu perilaku. Batasan yang menjadi aturan main dalam beraktifitas dikenal dengan istilah Etika.

Begitu pula dengan keberadaan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, baik lembaga pemerintah maupun swasta, setiap lembaga tersebut dipastikan mempunyai batasan-batasan etika yang mengatur semua orang yang terlibat di dalamnya untuk patuh dan hormat sebagai acuan dalam beraktifitas.

Etika Politik

Etika politik adalah nilai-nilai yang menjadi rujukan siapa pun bagi orang yang terlibat dalam suatu aktivitas dalam lingkup lembaga. Etika politik dapat digunakan baik pada saat aktivitas dilakukan secara internal lembaga maupun dengan orang-orang pihak luar lembaga. Ketika berbicara etika tentunya akan berkaitan dengan bangunan nama baik yang ada, yang senantiasa harus dijaga dan dirawat keberlangsungannya oleh semua pihak yang berada di dalamnya.

Haryatmoko menegaskan (2003) Etika politik tidak hanya berkaitan dengan perilaku para politisi, tetapi bersangkutan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, budaya, politik dan ekonomi. Pendek kata etika politik berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perilaku politisi hanyalah salah satu dari dimensi etika politik.

Agar berfungsinya etika politik, tentunya perlu di komunikasikan secara simultan dan intens agar para pihak yang terlibat di dalamnya senantiasa menjunjung nilai-nilai kepantasan, kepatutan maupun keadaban dalam beretika.

Etika Politik dalam Praktik

Selintas ketika bicara perilaku di luar ketentuan etika adalah sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, artinya kesan terdapat pada banyak orang adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya serba permisif atau segala sesuatu yang dikaitkan dengan pemakluman.

Namun demikian realitas di lapangan masih banyak terjadi pengabaian etika politik dalam lembaga, di mana semuanya dilakukan sebaliknya. Beberapa di antaranya korupsi, Layanan yang tidak maksimal, penyalahgunaan jabatan, komunikasi, koordinasi tidak berdasarkan hierarki organisasi.

Korupsi merupakan salah satu persoalan akut yang terkait dengan minimnya etika politik, karena tidak pernah selesai, suatu kasus tertangani muncul kembali. Berdasarkan data ICW dilansir dari sumber Data Indonesia (2023) kasus korupsi selama tahun 2022, 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia, ada peningkatan 8.63% tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus.

Persoalan-persoalan di atas memberikan gambaran pada kita, bahwa budaya malu yang ada sekarang dianggap tidak ada, padahal ketika sentuhan etika politik lembaga yang sudah menjadi batasan itu ada dan melekat dalam kehidupan kita, seharusnya menjadi instrumen nurani yang menjadi daya seleksi manusia, ketika berbenturan dengan hal-hal yang sifatnya kepentingan materialisme.

Pemahaman dasar etika politik sebenarnya berangkat dari lingkungan keluarga. Sejauh mana figur bapak dan ibu memberikan nilai-nilai dasar dalam etika kehidupan yang baik dan benar pada anak-anaknya.

Pemahaman dasar tersebut, harus disertai dengan teladan keseharian yang tentunya akan menguatkan kesadaran yang sudah tumbuh dan akan melekat menjadi pribadi yang berkualitas dalam hidup, sehingga etika politik perilaku yang baik akan menjadi representasi lembaga di mana seseorang beraktifitas.