Imf dan Perekonomian Indonesia

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7%, berada di bawah ambang batas psikologis 5%. “Ini merupakan konsekuensi dari warisan tantangan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan di era sebelumnya, dan kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

Di tengah ketidakpastian global yang sangat menantang, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tetap tumbuh resilien 4,87% (yoy). Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi Belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru. “Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen Pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan.

Beberapa indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan angka yang kurang menyenangkan. Penutupan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan, Jumat (2/5/2025) pagi, di Jakarta melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.602 per dolar AS. Nilai IHSG terus mengalami kemerosotan, bahkan sempat memicu Bursa Efek Indonesia untuk melakukan trading halt selama 30 menit pada 18 Maret 2025 lalu. Selain itu, Indonesia mengalami deflasi dua bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik merilis bahwa Indonesia mengalami deflasi 0,76 persen (% mtm) di Januari 2025 dan 0,48 persen (% mtm) di Februari 2025. Indeks Harga Saham Gabungan selama sepekan pada 14-16 Mei 2025 ditutup menguat 4,01 persen. IHSG saat ini parkir di level 7.106,5 dari 6.832,8 pada pekan lalu.

Tahun 2025 ini menjadi periode penuh tantangan bagi ekonomi global, termasuk Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih pascakrisis ekonomi akibat pandemik covid-19 beberapa tahun lalu. Resesi sebagai periode penurunan aktivitas ekonomi yang umumnya ditandai dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam dua kuartal berturut-turut.

Dampak resesi ini tidak pandang bulu bisnis kecil atau besar. Setiap bisnis jika terjadinya resesi ekonomi akan mengalami penurunan penjualan karena turunnya permintaan. Bahkan jika kondisi ekonomi memburuk, banyak bisnis yang akhirnya terpaksa tutup karena tidak mampu bertahan.

Selain itu dampaknya pada pekerja adalah terkena PHK untuk memangkas biaya pengeluaran. Hal ini dikarenakan kurangnya permintaan masyarakat sehingga hanya membutuhkan sedikit pekerja dalam memenuhi permintaan.

Terutama usaha kecil dan menengah (UKM) harus berjuang lebih keras untuk bertahan. Menurunnya daya beli masyarakat, kesulitan mendapatkan modal, serta meningkatnya biaya operasional menjadi hambatan besar bagi kelangsungan usaha.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan resesi ekonomi pada suatu negara: Inflasi dan Deflasi tinggi, Gelembung Aset, Guncangan Ekonomi, Iptek, Ketidakseimbangan Produksi dan Konsumsi, Ekonomi merosot dua kuartal berturut-turut, Nilai Impor lebih besar dan Ekspor, Tingkat Pengagguran Tinggi.

Belanja pemerintah sendiri menjadi salah daya ungkit yang digunakan untuk memulihkan perekonomian di saat krisis akibat pandemi Covid-19 ini melanda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia sendiri tercatat hanya berkontribusi kurang lebih 14,5 pada PDB negara. UMKM menjadi salah satu sektor dengan kondisi paling berat akibat pandemi Covid-19. Pemerintah kemudian menyiapkan berbagai program untuk mengungkit sektor ini agar Kembali bergeliat. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk memutar kembali roda ekonomi, antara lain dengan melakukan penempatan dana di perbankan. Kemudian para bank sudah menyalurkan dana tersebut dalam skala yang cukup besar.

Ahmad Arif Maulana, Pemerhati Ekonomi Global