Giuseppe Garibaldi dan Mandat OMSP

Giuseppe Garibaldi mungkin terdengar asing di telinga kita, cara mengucapkannya saja kita kesulitan. Nama itu belakangan menjadi populer semenjak kedatangannya di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada 18 September 2026. ITS Giuseppe Garibaldi adalah bekas kapal induk Italia yang mulai beroperasi tahun 1985, saat ini telah dihibahkan kepada Indonesia. Kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi adalah penanda masuknya Indonesia ke babak baru kekuatan maritim dunia, kini Indonesia memiliki kapal induk pertama dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Namun, skema hibah ini tidak sepenuhnya gratis, karena kapal induk bukan alutsista murah. Pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk kebutuhan retrofit dan pemeliharaan. Estimasi biaya retrofit sekitar 16 triliun, sementara biaya pemeliharaan sekitar 101 miliar per tahun. Maka besarnya anggaran retrofit dan pemeliharaan ini harus diiringi misi yang jelas, terutama untuk misi kemanusiaan.

Secara geopolitik, posisi Indonesia berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus di tengah jalur perdagangan dan energi dunia. Posisi strategis ini menjadikan kapal induk dapat menjadi instrumen sea presence, diplomasi pertahanan, dan pada kondisi tertentu sebagai deterrence atau penangkalan.

Sebagai gambaran, Global Firepower 2026 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-13 dari 145 negara sebagai negara dengan kekuatan militer yang kuat, peringkat tersebut bukan ukuran mutlak kualitas alutsista, tetapi memberikan gambaran posisi relatif Indonesia dalam kekuatan militer konvensional global.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah Indonesia benar-benar butuh kapal induk? Padahal strategi utama pertahanan Indonesia didesain bersifat active defence, yang berarti tidak akan memulai agresi dengan negara mana pun, tetapi siap melakukan perang jika kedaulatan negara diganggu. Di sinilah konsep deterrence ITS Giuseppe Garibaldi harus ditempatkan secara realistis. Sebuah kapal induk tua tidak otomatis menciptakan daya tangkal strategis. Deterrence lahir dari kombinasi kemampuan, kesiapan, kredibilitas, doktrin, jaringan sensor, perlindungan armada, logistik dan kemauan politik. Bahkan penggunaan kapal induk tidak selalu otomatis menghasilkan efek penangkalan yang diharapkan.

Bagi negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik, kehadiran kapal induk bisa dimaknai bahwa Indonesia sedang mengirim sinyal strategis untuk kedaulatan lautnya, khususnya di tengah agresivitas Tiongkok melakukan ekspansi atas wilayah lautnya melalui klaim historis nine dash-line yang hampir 90 persen masuk di wilayah Laut China Selatan.

Dalam pemikiran klasik Alfred T Mahan terkait sea power, bahwa penguasaan laut merupakan kunci utama bagi dominasi politik dan ekonomi global suatu negara. Bagi Mahan, negara yang menguasai jalur perdagangan maritim dan memiliki angkatan laut yang kuat akan menjadi negara penguasa dunia. Kalau merujuk pada teori Mahan ini, jelas Tiongkok berkepentingan menjadi superpower dunia melalui jalur maritim.

Sebagai pusat maritim dunia, tentu kehadiran kapal induk memberi arti strategis tidak hanya sebagai penghubung antar pulau maupun melengkapi alutisista TNI AL, tetapi sebagai daya tawar geopolitik khususnya di Kawasan Indo-Pasifik. Kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi tentu mengusik negara-negara di Kawasan, khususnya Tiongkok.

Sebagai negara yang memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, justru inilah momentum Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi adalah bentuk kedaulatan Indonesia dalam mengatur wilayah lautnya, tidak bisa diatur oleh negara mana pun.

Momentum lainnya dari kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi adalah terkait positioning industri pertahanan, sudah waktunya Indonesia tampil menjadi salah satu pemain kunci dalam industri pertahanan khususnya di bidang maritim. PT PAL harus konsisten menjadi perusahaan milik negara yang terus melahirkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara maju. Industri pertahanan dalam negeri bukan harus mampu membuat kapal induk sendiri, tetapi bagaimana menjadikan momentum ini sebagai percepatan dalam transfer teknologi dan industri bagi industri pertahanan nasional.

Mandat OMSP

Kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi menurut Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali akan dioptimalkan untuk mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti pengiriman logistik bantuan ke daerah-daerah bencana alam. Tentu tujuan ini sesuai dengan mandat dari UU No. 34 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI, bahwa TNI memiliki dua tugas pokok, Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan OMSP. Dalam konteks itu, ITS Giuseppe Garibaldi dapat menjadi instrumen ganda, menjaga kepentingan pertahanan sekaligus menjadi platform kemanusiaan dan tanggap bencana.

Tugas OMSP TNI bukan berarti menggantikan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan wilayah, melihat potensi ancaman kontemporer tidak boleh dibaca hanya sebagai invasi militer, justru ancaman saat ini lebih banyak yang bersifat non-militer dan multidimensi, seperti bencana alam, keamanan maritim, disinformasi, dan gangguan rantai pasok. Dalam situasi demikian, kehadiran kapal induk dalam konteks OMSP dapat menjadi salah satu instrumen respons nasional.

TNI diberi tugas OMSP bukan bertujuan untuk mereduksi kemampuan tempur TNI, karena memang sebenarnya TNI memiliki tugas utama sebagai alat pertahanan negara. Sebagai mandat UU, OMSP harus menjadi variabel yang mampu menjadikan organisasi TNI semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

TNI harus menunjukkan bahwa OMSP menjadi tugas negara yang mampu menjadi penjembatan mewujudkan ketahanan organisasi. Ketahanan organisasi TNI masa depan tidak cukup diukur dari jumlah alutsista, tetapi ditentukan juga oleh kemampuan beradaptasi, interoperabilitas antarlembaga, serta kemampuan mempertahankan legitimasi publik.

Dalam kerangka Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), relevansi ITS Giuseppe Garibaldi justru terletak pada kemampuannya mengintegrasikan komponen pertahanan, faktanya integrasi seluruh komponen pertahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis masih menghadapi persoalan fragmentasi pengadaan, interoperabilitas, dan logistik.

Dalam UU TNI terbaru, ada 16 tugas TNI dalam OMSP, salah satunya adalah membantu akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. ITS Giuseppe Garibaldi menjadi relevan kehadirannya dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ketika terjadi bencana alam di suatu wilayah yang mengganggu pelabuhan dan bandara, kapal dengan kemampuan penerbangan dapat menjadi basis operasi sementara di laut, karena kapal induk mampu membawa helikopter, drone, tenaga medis, logistik dan pusat komando dapat berfungsi sebagai floating strategic hub. Dalam operasi bencana, kapal induk dapat menjangkau wilayah yang infrastruktur daratnya rusak.

ITS Giuseppe Garibaldi bukan puncak dari perjalanan Indonesia menuju negara poros maritim dunia yang kuat dan disegani, karena Indonesia tidak sekadar butuh kapal induk, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu membangun doktrin, anggaran, SDM, dan industri pertahanan yang membuat kapal induk benar-benar menjadi instrumen OMSP yang kredibel.