Mungkinkah Kita Tidak Diintervensi Asing?

Di tengah tekanan dari berbagai arah, kedaulatan Indonesia diuji oleh kemampuannya menentukan pilihan sendiri (Ilustrasi: AI)

Ungkapan antek-antek asing kerap menjadi narasi Presiden Prabowo ketika berpidato. Apakah ungkapan tersebut akan muncul kembali di saat Presiden Prabowo mengetahui ternyata dirinya dalam bayang-bayang penyadapan institusi keamanannya sendiri? Jadi, siapa sebenarnya antek-antek asing yang dimaksud? Apakah mereka yang selama dianggap kritis terhadap pemerintah? Atau justru mereka yang berada di lingkaran paling dekat dengan presiden?

Penyadapan yang dilakukan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa Jenderal di lingkungan Polri terhadap para pejabat tinggi dan tokoh masyarakat termasuk presiden menjadi babak baru dalam mengungkap siapa sebenarnya yang dimaksud antek-antek asing.

Jika selama ini yang dimaksud antek-antek asing adalah mereka yang sering mengkritik pemerintah, apa sebutan yang lebih tepat untuk mantan Kapolri yang justru berpotensi membuat makar? Presiden mungkin tidak pernah membayangkan, antek-antek asing yang selama ini dipidatokan justru tumbuh di dalam lingkaran terdekatnya.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, memang kita tidak pernah lepas dari intervensi asing, baik melalui cara-cara militer maupun non-militer. Terbaru, pada 19 Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani perjanjian dagang timbal balik di Washington.

Perundingan bermula setelah AS mengumumkan tarif impor sebesar 32 persen pada April 2025. Indonesia berunding agar produknya tetap bisa bersaing di pasar AS dan lapangan kerja di industri yang mempekerjakan banyak orang tetap terjaga. Kedua negara akhirnya menyepakati tarif 19 persen, dengan pengecualian untuk produk tertentu.

Dalam perjanjian itu, Indonesia juga berjanji menghapus pembatasan ekspor bahan industri ke AS, termasuk mineral yang penting bagi industri. Selain itu, sebelum membuat perjanjian dagang digital baru dengan negara lain, Indonesia harus lebih dulu berkomunikasi dengan pemerintah AS jika perjanjian tersebut berpotensi merugikan kepentingan utama AS.

Menjaga pekerjaan di pabrik tekstil dan sepatu memang penting. Namun, mengapa upaya mempertahankan akses ke satu pasar membuat Indonesia kurang leluasa menentukan kebijakan di bidang mineral dan perdagangan digital? Sebagian jawabannya sudah terlihat sebelum perundingan dimulai.

Produsen yang punya pembeli di pasar lain lebih siap jika kehilangan pesanan. Jika pemerintah mampu melindungi pendapatan pekerja saat pesanan berkurang, pemerintah juga punya lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan syarat yang diajukan AS.

Ketergantungan Dibentuk dari Dalam Negeri

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Januari-September 2026, Tiongkok memasok 42,77 persen dari total impor nonmigas Indonesia, senilai US$76,16 miliar. Pada periode yang sama, Amerika Serikat (AS) membeli 11,96 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia, senilai US$25,39 miliar.

Angka itu menunjukkan bahwa sebagian besar pasokan impor nonmigas Indonesia terkonsentrasi pada satu negara, dan AS menjadi salah satu pasar utama bagi produk kita. Untuk mengetahui seberapa rentan industri kita, kita juga perlu melihat barang apa yang diperdagangkan. Bahkan suku cadang yang murah bisa membuat produksi berhenti jika sulit dicari penggantinya.

Ini bisa terjadi ketika kepentingan pemerintah, pengusaha dalam negeri, dan investor asing bertemu. Pejabat ingin menarik investasi, perusahaan mengejar izin untuk mengelola sumber daya, dan daerah membutuhkan lapangan kerja. Kesepakatan yang memenuhi kebutuhan semua pihak hari ini bisa membuat pemerintah kurang leluasa menentukan kebijakan di kemudian hari.

Nikel misalnya, nikel menunjukkan bahwa Indonesia juga punya daya tawar. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa pada 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 63 persen nikel yang ditambang di dunia dan lebih dari 40 persen nikel hasil pemurnian dunia.

Pada November 2026, ketika pasokan nikel dunia melebihi permintaan, pemerintah memberi isyarat akan mengurangi jumlah bijih nikel yang boleh ditambang pada 2027. Pemerintah bisa mengatur berapa banyak bijih yang ditambang. Namun, jika harga nikel turun, perusahaan tambang, pabrik pengolahan, dan para pekerja punya kemampuan yang berbeda untuk menanggung kerugian.

Pabrik pengolahan nikel di Sulawesi bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Namun, siapa yang berhak memakai teknologi pabrik, apakah hasil olahannya boleh dijual kepada pembeli baru, dan siapa yang wajib membayar biaya pemulihan lingkungan bergantung pada isi kontrak dan aturan yang bisa ditegakkan.

Faktanya, semakin erat ekonomi suatu negara terhubung dengan ekonomi dunia, semakin sulit bagi negara itu untuk tetap bebas menentukan kebijakannya dan bagi warga untuk ikut menentukan arah kebijakan tersebut. Ketika perjanjian dagang ikut mengatur kebijakan dalam negeri, keputusan yang sebelumnya terbuka untuk diperdebatkan warga menjadi lebih sulit diubah.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari akses ke pasar luar negeri. DPR dan masyarakat perlu menilai kebijakan apa saja yang menjadi lebih sulit diubah, siapa yang menanggung biayanya, dan bagaimana kesepakatan itu bisa ditinjau kembali jika keadaan berubah.

Langkah berikutnya adalah mencari tahu barang, teknologi, dan sumber pembiayaan mana yang paling sulit diganti. Berapa lama pabrik bisa terus beroperasi jika pasokan terputus? Berapa banyak produsen yang sudah punya pembeli lain? Salah satu cara mengukur kesiapan kita adalah dengan melihat berapa lama produsen perlu waktu untuk beralih ke pembeli atau pemasok lain.

Investasi asing bisa membuka lebih banyak pilihan bagi Indonesia jika membantu membangun keterampilan dan kemampuan yang tetap bisa digunakan ketika mitra berganti. Oleh karena itu, dukungan pemerintah bagi investor perlu dikaitkan dengan hasil yang bisa diperiksa. Misalnya, apakah teknisi sudah dilatih, pemasok lokal sudah dibina, dan tim di Indonesia sudah mampu merawat mesin.

Di sektor tambang, sejak awal pemerintah harus memastikan perusahaan menyediakan jaminan pemulihan lingkungan dan menghormati hak warga untuk mengawasi dampak kegiatan tambang. Ketika gangguan perdagangan berdampak pada pekerja, perlindungan pendapatan dan pelatihan bagi mereka memberi pemerintah waktu untuk merundingkan pilihan lain.

Mungkinkah Indonesia bebas dari campur tangan asing? Pihak luar akan terus berusaha memengaruhi keputusan kita. Namun, kita bisa mengurangi dampak tekanan itu dengan memperbanyak pilihan. Ketika pasar menyempit, produsen perlu punya pembeli lain. Ketika mitra membatasi akses ke teknologi, layanan penting harus tetap berjalan. Ketika kabar palsu menyebar, warga perlu bisa melihat bukti untuk memeriksa kebenarannya.

Kedaulatan Indonesia diuji saat kita harus menolak syarat yang merugikan. Mampukah kita menolaknya tanpa membuat warga yang paling sedikit punya pilihan menanggung akibatnya?