Penyadapan, Kekuasaan, dan Ilusi Keamanan Nasional

Di balik perisai keamanan nasional, penyadapan dapat menjadi alat kekuasaan ketika luput dari pengawasan (Ilustrasi: AI)

Pada 3 November 2026, rakyat Indonesia digegerkan dengan kabar dari jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepatnya di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua perwira tinggi polisi lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan beberapa tokoh dari berbagai kalangan. Meski LSP telah berstatus tersangka, putusan bersalah baru bisa dipastikan lewat putusan pengadilan.

Tentu kasus ini sangat mencoreng institusi Kepolisian, pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin alat negara yang menjadi instrumen utama dalam keamanan nasional dalam rangka melindungi kepentingan rakyat justru diduga digunakan untuk menyadap kepala negara dan berbagai kelompok masyarakat? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada keributan soal siapa saja yang menjadi tersangka.

Penyadapan bisa menjadi alat untuk mengendalikan kekuasaan, sebab informasi bisa mengubah siapa yang lebih unggul dalam sebuah perundingan atau persaingan. Orang yang tahu isi percakapan, hubungan, dan kelemahan pihak lain bisa selangkah lebih maju dalam mengambil keputusan, menekan lawan, bahkan membungkam kritik.

Menurut penyidik, ada sejumlah nomor telepon yang diduga dimasukkan ke sistem penyadapan Polri yang bernama Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa pemeriksaan yang semestinya dan tanpa hubungan dengan penanganan perkara hukum. Penyidik juga menduga ada upaya menghapus berkas hasil penyadapan. Masih banyak hal yang belum jelas. Siapa yang menentukan target penyadapan dan memberi perintah? Siapa saja yang bisa membaca hasilnya? Apakah salinannya sampai ke pihak lain? Mengapa sistem pengawasan di dalam institusi tidak menghentikannya sejak awal?

Kalau semua ini tidak dijawab, penangkapan orang-orang yang terlibat bisa menjadi akhir dari pertanggungjawaban pribadi saja, sementara masalah di tingkat lembaga justru tertutup dan tidak pernah dibereskan. Selain itu, dugaan adanya motif politik, pemerasan, atau upaya makar tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan sebelum benar-benar terbukti.

Jauh sebelum kasus ini terungkap, Indonesia pernah mengalami masalah serupa, tetapi pelakunya datang dari luar negeri. Pada November 2013, dokumen bocoran Edward Snowden yang diberitakan oleh media ABC dan The Guardian mengungkap bahwa dinas intelijen Australia memantau aktivitas telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Agustus 2009. SBY, istrinya, dan orang-orang di lingkaran pejabat terdekatnya yang menjadi target pemantauan. Dokumen itu menunjukkan adanya pelacakan penggunaan telepon dan upaya menyadap percakapan.

Namun, perbedaan antara kedua kasus ini sangat penting. Kasus SBY menunjukkan bahwa intelijen negara asing bisa mengancam kedaulatan komunikasi Indonesia. Sementara itu, kasus yang sekarang menyangkut dugaan penyalahgunaan alat penyadapan oleh pihak di dalam lembaga negara sendiri. Dari keduanya terlihat sebuah ironi, presiden yang dijaga banyak aparat pun tetap bisa menjadi target pengintaian. Kalau perlindungan terhadap presiden saja bisa ditembus, lalu apa yang bisa menjamin keamanan warga biasa yang tidak punya akses ke kekuasaan?

Pada 2 Mei 2024, Security Lab Amnesty International menerbitkan laporan yang berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia. Laporan ini menyebutkan bahwa ditemukan bukti penjualan dan penggunaan spyware serta teknologi pengawasan yang sangat invasif di Indonesia antara 2017 dan 2023. Teknologi itu berasal dari Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia. Temuan ini menunjukkan bahwa ada jaringan perdagangan teknologi pengawasan yang berbahaya.

Kasus-kasus tersebut memang tidak sama persis dengan kasus yang sekarang. Namun, ada pola yang berulang, kekuasaan yang diberikan dengan alasan menjaga keamanan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Penyimpangan itu pun biasanya baru terungkap berkat orang dalam yang berani melapor, dokumen yang bocor, dan pemberitaan media. Lembaga pengawas resmi sering kali baru bertindak setelah kerugian terjadi.

Ilusi Keamanan

Dalam bukunya Discipline and Punish (1977), Michel Foucault menjelaskan bahwa orang yang merasa bisa diawasi kapan saja akan mulai mengatur dan membatasi perilakunya sendiri. Dalam negara demokratis, hal ini bisa membuat warga memilih diam dan tidak menyampaikan kritik, bahkan sebelum aparat melakukan tindakan apa pun.

Pemikiran ini dilengkapi oleh David Lyon dalam bukunya Surveillance Studies: An Overview (2007). Lyon memperkenalkan konsep pemilahan sosial, yaitu penggunaan informasi tentang seseorang untuk mengelompokkan manusia, siapa yang dianggap layak dipercaya, siapa yang dicurigai, dan siapa yang dibatasi geraknya.

Pemikiran kedua tokoh ini membantu menjelaskan berbagai ilusi keamanan nasional yang terjadi dari kasus penyadapan yang saat ini terjadi di Indonesia. Pertama, bahwa semakin banyak penyadapan berarti semakin aman. Menumpuk informasi belum tentu menghasilkan pengetahuan yang berguna. Jika tidak ada target yang jelas dan tidak ada penilaian atas manfaatnya, menambah data justru membuka lebih banyak peluang penyalahgunaan. Keberhasilan seharusnya diukur dari seberapa banyak ancaman yang berhasil dicegah dengan cara yang sah, bukan dari banyaknya percakapan yang terkumpul.

Ilusi keamanan yang kedua adalah bahwa lembaga keamanan pasti setia kepada negara. Padahal, lembaga dijalankan oleh manusia, dengan jenjang jabatan, kepentingan pribadi, dan hubungan kekuasaan di dalamnya. Kesetiaan kepada konstitusi bisa bertabrakan dengan kewajiban menuruti atasan atau membela kepentingan kelompok. Oleh karena itu, mengganti pejabat saja tidak cukup jika akses terhadap alat dan data masih bergantung pada kemauan perorangan.

Ilusi yang ketiga adalah bahwa hanya orang jahat yang disadap. Anggapan ini terbantahkan dengan kasus penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri terhadap kepala negara. Privasi dibutuhkan agar seseorang bisa berserikat dan berorganisasi, serta menyampaikan pendapat yang berbeda. Hak atas privasi ini tidak boleh bergantung pada penilaian aparat tentang siapa yang dianggap pantas atau tidak pantas memilikinya.

Ilusi yang keempat adalah bahwa merahasiakan sesuatu sama dengan menjaga keamanan. Dalam buku Security: A New Framework for Analysis (1998), Barry Buzan dan kawan-kawannya menjelaskan konsep sekuritisasi, yaitu ketika suatu masalah digambarkan sebagai ancaman yang sangat mendesak sehingga tindakan di luar kebiasaan dianggap wajar. Ancaman yang benar-benar nyata tentu harus ditangani. Namun, jika alasan "demi keamanan" dipakai untuk menolak segala bentuk pemeriksaan, rasa takut akhirnya menjadi pembenaran bagi kekuasaan. Lalu, siapa yang mengawasi para pengawas?

Memulihkan Batas Negara

Indonesia sebenarnya sudah punya aturan tentang penyadapan. Masalahnya, kewenangan menyadap tersebar di berbagai undang-undang, dan setiap undang-undang punya mekanisme yang berbeda-beda. Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang.

Pada Juli 2026, DPR masih mengumpulkan masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, antara lain soal siapa yang berwenang memberi izin, bagaimana pengawasannya, dan apa hak orang yang menjadi korban salah sadap. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan diri pribadi harus menjadi batas utama yang tidak boleh dilanggar dalam aturan tersebut.

Lembaga pengawas harus berada di luar institusi yang menjalankan penyadapan, dan mereka perlu punya wewenang untuk memeriksa sistemnya, anggarannya, perusahaan penyedia teknologinya, serta alur perintahnya. Kasus ini seharusnya dipakai untuk memperkuat batas kekuasaan, bukan dijadikan alasan untuk memperluas pengawasan yang baru.

Keamanan nasional yang sebenarnya, diukur dari seberapa kuat hukum membatasi aparat dan melindungi warga. Sehebat apa pun kemampuan menyadap, kemampuan itu kehilangan keabsahannya jika tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selama kekuasaan tidak diawasi, godaan untuk menyadap akan selalu ada.