Tudingan Viral di Media Sosial dan Asas Praduga Tak Bersalah: Siapa yang Wajib Membuktikan?

Ilustrasi Tudingan Viral di Media Sosial dan Asas Praduga Tak Bersalah: Siapa yang Wajib Membuktikan? Visual dibuat dengan bantuan Gemini AI

Di era media sosial, sebuah tudingan bisa menyebar ke ribuan akun dalam hitungan jam. Bantahannya sering datang belakangan dan jangkauannya lebih kecil. Pola itu tampak dalam polemik yang menyeret Aliansi BEM Surabaya pada Oktober 2026.

Sebuah tudingan di media sosial menyebut aliansi tersebut mengajukan proposal dana senilai Rp39,15 juta kepada Polda Jawa Timur dan Polresta. Ketua Aliansi BEM Surabaya membantah tudingan bahwa ia menjual gerakan mahasiswa. Menurut klarifikasinya, angka Rp39 juta adalah total Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pengukuhan pengurus pada November 2025, bukan jumlah dana bantuan yang diterima dari pihak kepolisian.

Tulisan ini tidak bermaksud menilai siapa yang benar. Pertanyaan yang lebih penting dari sudut hukum adalah ini: ketika sebuah tuduhan viral, siapa yang wajib membuktikan?

Tudingan, klarifikasi, dan fakta adalah tiga hal berbeda

Dalam polemik semacam ini, tiga hal sering tercampur. Tudingan adalah klaim yang belum dibuktikan. Klarifikasi adalah penjelasan dari pihak yang dituduh. Fakta adalah hal yang dapat diverifikasi melalui dokumen atau sumber yang sah. Selama belum ada verifikasi, tudingan maupun klarifikasi sama-sama berstatus keterangan sepihak. Pembaca yang cermat akan menahan diri untuk menyimpulkan lebih dulu.

Praduga tak bersalah: untuk siapa?

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Isinya, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap.

Secara yuridis, asas ini ditujukan kepada negara dan aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Dalam kasus yang menjadi polemik ini, sejauh yang diberitakan, belum ada proses pidana. Meski begitu, semangat asas ini relevan sebagai etika di ruang publik: seseorang tidak semestinya dihukum oleh opini sebelum ada pembuktian yang layak.

Siapa yang wajib membuktikan?

Dalam hukum pidana, beban pembuktian ada pada negara, yaitu penyidik dan penuntut umum. Orang yang dituduh tidak wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Di luar proses pidana, hukum perdata memiliki prinsip yang mudah dipahami: siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang mewajibkan orang yang menunjuk suatu peristiwa untuk membuktikan adanya peristiwa tersebut. Jika diterapkan secara analogi pada tuduhan di media sosial, pihak yang melontarkan tuduhan semestinya menyertakan bukti, bukan menyerahkan beban kepada yang dituduh.

Ini tidak berarti pihak yang dituduh boleh diam. Organisasi yang mengelola atau mengajukan anggaran memiliki tanggung jawab moral kepada anggotanya dan publik. Klarifikasi yang terbuka, termasuk menunjukkan dokumen RAB dan sumber pendanaan, adalah bentuk akuntabilitas. Namun hal itu bersifat etis dan sukarela, bukan kewajiban hukum untuk membuktikan diri tidak bersalah.

Risiko hukum bagi penuduh

Menuduh seseorang atau organisasi melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa dasar dapat berhadapan dengan ketentuan pencemaran nama baik, baik dalam KUHP baru maupun UU ITE. Namun hukum juga melindungi kritik yang disampaikan demi kepentingan umum. Garisnya terletak pada cara menyampaikan: apakah berupa kritik yang berdasar dan proporsional, atau tuduhan spesifik yang tidak disertai bukti.

Pelajaran bagi kita semua

Pertama, bagi pembaca: verifikasi sebelum membagikan. Satu klik bagikan dapat memperbesar kerugian orang lain. Kedua, bagi penuduh: sertakan bukti dan bedakan antara opini dan fakta. Ketiga, bagi organisasi mahasiswa: keterbukaan anggaran sejak awal adalah perlindungan terbaik terhadap kecurigaan publik.

Pada akhirnya, polemik seperti ini mengingatkan kita bahwa keadilan tidak lahir dari kecepatan menyebar, melainkan dari ketelitian membuktikan. Selama belum ada pembuktian yang sah, sikap paling adil adalah menunda penghakiman.