Demokrasi Ala PDIP

Demokrasi ala PDIP dengan membuat sebuah arena pertempuran bagi kadernya yang ingin menjadi calon presiden

Ilustrasi PDIP. Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan

Dua tahun menjelang pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024, sejumlah nama yang masuk ke dalam bursa calon presiden sudah mulai tampak. Dari hasil berbagai lembaga survei, setidaknya ada tiga nama yang memiliki elektabilitas paling tinggi sehingga dianggap paling berpotensi untuk maju sebagai calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

Bagi saya, dari ketiga nama yang digadang-gadang paling berpotensi untuk menjadi calon presiden ini memiliki cerita dan tantangannya masing-masing. Misalnya Prabowo Subianto yang sudah dua kali mencalonkan diri, namun kalah dari Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah Prabowo kembali harus bertarung dengan calon dari partai berlambang banteng tersebut, ataukah perlu untuk merangkul PDIP?

Lain dari pada itu, Anies Baswedan bagi saya juga memiliki cerita dan tantangan sendiri di mana Ia bukanlah kader partai politik. Untuk itu, Anies Baswedan selepas menjadi Gubernur DKI Jakarta, perlu untuk “ngopi bareng” dengan para elite politik untuk mencari dukungan. Setidaknya, elektabilitasnya yang tinggi bisa menjadi modal baik untuk memikat hati para petinggi partai politik yang belum memiliki kandidat.

Kisah Ganjar Pranowo pun tidak kalah menarik. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang didukung oleh partainya Gerindra, ataupun Anies Baswedan yang belum memiliki partai politik pendukung, Ganjar Pranowo justru disibukkan dengan isu memperebutkan tiket capres dari PDIP, di mana PDIP terkesan saat ini lebih condong ke Puan Maharani. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa Puan Maharani adalah anak dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, bukan berarti Puan Maharani semata-mata hanya karena relasi kuasa. Puan Maharani pun telah melalui serangkaian proses panjang, mulai dari Ketua Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009-2014), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-2019) dan Ketua DPR RI (2019-2024). Artinya, wajar jika saat ini dirasa sebagai waktu yang tepat bagi Puan Maharani untuk menjadi calon presiden dari PDIP.

Berangkat dari fakta-fakta ini, wajar jika banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa terjadi perseteruan antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani terkait tiket untuk maju sebagai calon presiden dari PDIP Perjuangan. Di satu sisi, Ganjar Pranowo memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Puan Maharani, yaitu elektabilitas. Di sisi lain, Ganjar pun tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Puan Maharani, yaitu relasi kuasa.

Meski demikian, bagi saya, hal ini tidak serta merta berdampak buruk bagi PDIP. Pasalnya, sampai saat ini elektabilitas PDIP masih tinggi.

Bahkan, dari hasil survei beberapa lembaga menempatkan PDIP sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Mengapa demikian? Alasan paling rasional untuk menjelaskan hal ini adalah konflik yang terjadi di internal PDIP justru membuat PDIP semakin dibicarakan oleh publik.

Dalam pandangan saya, bisa jadi, perseteruan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dalam memperebutkan tiket untuk menjadi calon presiden dari PDIP memang sengaja diciptakan oleh PDIP dan menjadi demokrasi ala PDIP. Jika diibaratkan, PDIP membuat sebuah panggung pertempuran bagi dua orang petarung, yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Untuk menarik perhatian serta membuat penonton semakin riuh, gimmick-gimmick politik pun dilakukan, seperti pernyataan-pernyataan dari para elite PDIP yang menyerang salah satu petarung. Tujuannya hanya satu, agar arena pertarungan semakin panas dan meriah. Di akhir, bagi petarung yang berhasil memenangkan pertandingan akan mendapatkan hadiah berupa tiket menjadi calon presiden dan berhak untuk melanjutkan ke pertempuran yang sesungguhnya.

Jika asumsi saya benar, hal ini tentu berdampak positif bagi PDIP. Pertama, PDIP menjadi partai yang akan terus dibicarakan oleh publik. Kedua, PDIP dianggap partai besar yang memiliki kandidat lebih dari satu, di mana partai lain bahkan kesulitan mencari kadernya yang potensial. Ketiga, siapa pun yang berhasil memenangi pertempuran dianggap sudah layak dan teruji karena telah melalui pertempuran yang disiapkan oleh PDIP. Keempat, bisa jadi, calon yang kalah nantinya akan menjadi tim sukses dari calon yang menang, dan hal ini tentu berdampak baik bagi PDIP.

Menarik untuk melihat hasil pertarungan antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Semoga saja, demokrasi ala PDIP ini dilakukan dengan jujur, adil, transparan dan terbuka di mana yang kalah bisa berlapang dada dan menerima kekalahan.