Menghindari Simalakama 'Frontier Market': Strategi Pertumbuhan Era Prabowo

AHMAD KAILANI

Oleh Ahmad Kailani

Kabar gembira datang dari S&P Global Ratings, sebuah lembaga pemeringkat kredit global yang berisi pengakuan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang layak investasi. Kabar yang mampu “meredam” kegalauan akibat anjlognya IHSG, jatuhnya rupiah dan menguatnya dolar AS seperti lilin dilorong gelap. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menunjukkan kebahagiaan itu dengan membuat status di Instgram pribadi. “Pada tanggal 13 Juli 2026, S&P Global Ratings menegaskan peringkat kredit negara Indonesia pada level ‘BBB’ untuk jangka panjang dan ‘A-2’ untuk jangka pendek. Prospek untuk peringkat jangka panjang tersebut adalah stabil,” tulisnya.

Meski terkesan datar, namun kita tahu status tersebut seperti memberi pesan “kelegaaan yang mendalam”. Bagi para pengamat pasar modal, pasti mengerti bagaimana dampak “ancaman” downgrade frontier market MSCI bagi investor. Kita juga mencermati bagaimana Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, adalah satu sosok yang paling sibuk “membendung” IHSG dan rupiah agar tidak semakin terjungkal. Meski tidak secara otomatis, rating S&P bisa menangkis ancaman MSCI, setidaknya kita masih memiliki harapan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik.

Sementara S&P menilai kemampuan pemerintah Indonesia membayar utangnya (kelayakan kredit sovereign). Di sektor investasi rill, bagi S&P, Indonesia masih “on the track”. Situasi ini membuat “Prabowonomics” berada pada dua cermin besar. Cermin dari ekosistem keuangan global yang memberikan sinyal kontras; ketenangan makro dari S&P Global Ratings dan alarm keras dari MSCI. Persoalannya apakah hasil kesimpulan dua lembaga rating global yang berbeda obyek ini masih aman buat pertumbuhan?

Jangkar Kokoh S&P: Modal Dasar Sektor Riil

Standars & Poor Global Ratings, merupakan satub dari The Big Three Credit Rating Agencies (lembaga pemeringkat kredit) yang sangat populer bagi investor dunia. Di seluruh dunia, ketiga lembaga ini S&P Global Ratings, Moody's Ratings dan Fitch Ratings menguasai sekitar 95% pasar pemeringkatan kredit dunia. Secara sederhana mereka adalah "hakim kepercayaan" bagi negara maupun perusahaan. Hampir semua instrumen utang: Surat Utang Negara (Government Bonds), Corporate Bonds, Bank, Perusahaan, Daerah (Municipal Bonds) dan structured Finance mereka nilai. Bahkan mereka juga memberikan Sovereign Rating, yaitu peringkat suatu negara.

Jika IMF, Bank Dunia, SWF, Patriot Bond, dan lembaga pemeringkat dilihat sebagai satu ekosistem, maka The Big Three bukan sekadar "penilai risiko". Mereka adalah bagian dari arsitektur kepercayaan (architecture of trust) dalam sistem keuangan global. Tanpa kepercayaan yang mereka bangun atau kurangi, biaya modal suatu negara bisa berubah drastis, sehingga memengaruhi ruang fiskal, investasi, bahkan arah kebijakan ekonomi.

Dalam rilis yang membawa “kabar gembira” bagi potensi pertumbuhan ekonomi, S&P memberi peringkat di level BBB dengan outlook stabil kepada Indonesia. Artinya, Indonesia masih berhasil mempertahankan statusnya sebagai dianggap layak investasi oleh standar global. Ini penting untuk menarik dana asing dan menjaga biaya utang tetap rendah. Bagi Indonesia hasil rating S&P adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa fundamental ekonomi riil Indonesia di era Prabowo adalah paspor vital untuk menjaga kestabilan jangka panjang. Adapun investasi yang dikelola S&P adalah area "Sticky Money"—modal yang cenderung menetap karena berbasis pada kepercayaan kreditor terhadap kemampuan bayar utang negara. Karena itu selama S&P memberikan stempel layak investasi (investment grade), pemerintah dapat terus menarik pendanaan murah lewat Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendanai program strategis seperti swasembada pangan, hilirisasi, dan infrastruktur. Di mata S&P, ekonomi Indonesia berjalan di atas fondasi yang riil dan realistis

Lalu apakah dengan peringkat BBB dan rating S&P pertumbuhan ekonomi akan mulus? Jawabannya tentu tidak. Sebab pertumbuhan ekonomi, terlebih di mata pemilik modal tidak melulu kalkulasi “hitam-putih”. Terlalu banyak “area abu-abu” yang membuat ekonomi tiba-tiba schock. Namun jika diperbandingkan, jelas S&P lebih memberi kekuatan pertumbuhan ril. Ada istilah dalam dunia investasi, uang datang pada “orang yang tenang”. Di sini jelas, S&P sudah memberikan penilaian yang komprehensif, detail dan dalam.

Cambuk MSCI dan Ancaman "Serangan Jantung" Likuiditas

Karena itu, ancaman MSCI tidak bisa diabaikan. Artinya, meski Indonesia sudah menyandang status BBB, faktor lain yang bisa mengurangi kepercayaan investor global tetap harus mendapat perhatian, khususnya di pasar modal. Mengapa? Karena katakteristik MSCI yang pegang “uang panas” gebrakannya yang tiba-tiba bisa membuat “serangan jantung” bagi likuiditas pasar. Karena itu “mendamaikan” area “hot money” dan “sticky money” menjadi langkah yang ideal namun tidak mudah.

Terlebih, salah satu tuntutan MSCI tentang free float sebesar 15% bukan hal yang mudah, bahkan akan menjadi buah simakalama pertumbuhan. Selama ini aturan menetapkan free float hanya 7,5%, maka ketika pemegang saham harus melepas ke pasar, angkanya bisa mencapai triliunan yang berdampak pada aksi banting harga (Market Crash). Sebaliknya jika regulasi dilonggarkan demi melindungi emiten dari kejatuhan harga, ancaman MSCI akan terjadi. Terlebih, dalam situasi saat ini, jika dilepas untuk memenuhi syarat free float, kemampuan pasar menyerap (absorb) saham “buangan”, tidaklah besar. Maka disinilah dilemanya.

Strategi Keluar: Pendalaman Pasar Sebagai Solusi Kunci

Lalu apa solusinya? Kunci utamanya terletak pada “market deepening” (pendalaman pasar). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus bertindak agresif sebagai "polisi lalu lintas" yang membersihkan praktik transaksi tidak wajar, guna mengembalikan kepercayaan investor global. Selain itu, pemerintah harus merangsang daya beli institusi domestik—seperti optimalisasi dana pensiun, asuransi nasional, dan manajer investasi lokal—agar memiliki kapasitas yang cukup untuk menyerap saham-saham lepasan tersebut.

Langkah lainnya bisa “meniru” apa yang dilakukan Dasco. Saat IHSG merah merona ia hadir di BEI sebagai bentuk simbolis bahwa market masih baik-baik saja. Dasco juga menjadi “promotor” pertemuan dua penguasa “fiskal dan moneter”, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, ketika rupiah berdarah-darah. Lalu Dasco juga mengajak rembuk pimpinan Bank-bank BUMN (Himbara) untuk melakukan aksi “buy back” ketika IHSG semakin terpuruk dan saham-saham “blue chips” sudah seharga chiki. Terbukti langkah ini membuat IHSG menguat cukup tinggi selama beberapa hari.

Dengan langkah ini “Prabowonomics” bisa memastikan tidak hanya tangguh di sektor riil dengan menjaga rumah makro tetap kokoh di level BBB versi S&P tetapi juga memiliki etalase pasar modal yang bersih, likuid, dan dihormati di kancah internasional.