Bansos, Politik, dan Elektoral

Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi para pengemudi ojek daring atau ojol di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023. Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

Dengan alasan menjaga stabilitas harga beras dan mengendalikan inflasi, pemerintah terus melanjutkan program bantuan sosial beras untuk keluarga miskin, bahkan melibatkan periode setelah panen padi tahun depan.

Saat ini, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino yang diprediksi akan berlanjut hingga Februari 2024, pemerintah kembali memperpanjang bantuan sosial beras hingga tujuh bulan, mulai Desember 2023 hingga Juni 2024.

Sehingga yang terjadi adalah, pemberian bantuan sosial beras akan tumpang tindih dengan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) putaran pertama pada Februari 2024, masa panen padi yang berlangsung sekitar April-Mei 2024, dan pilpres putaran kedua pada Juni 2024.

Walaupun pemerintah memberikan argumen bahwa perluasan program bantuan sosial beras ini diperlukan untuk mengendalikan inflasi pangan, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri pada Maret-April 2024, tetapi tidak dapat dihindari bahwa keputusan ini memiliki nuansa politis. Lebih lanjut, sumber beras untuk program bantuan sosial 10 kilogram kepada 22 juta keluarga penerima manfaat ini berasal dari cadangan beras pemerintah di Perum Bulog, yang sebagian besar didatangkan melalui impor.

Dengan tingkat kemiskinan yang merata, bantuan sosial (bansos) selalu dianggap sebagai sumber keuntungan untuk meraup suara bagi penguasa, terutama ketika bansos diimplementasikan dalam bentuk program yang bersifat "pembagian uang".

Anggaran kesejahteraan sosial yang mencapai sekitar Rp 500 triliun setiap tahunnya umumnya digunakan untuk program bansos, seperti Program Keluarga Harapan, bansos pangan sembako, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, beasiswa seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar, dana siap pakai untuk bencana, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi elpiji tabung 3 kilogram, subsidi bunga kredit usaha rakyat, dan bantuan langsung tunai desa.

Dengan desain kebijakan bansos yang cenderung lebih fokus pada kepentingan si pemberi, dapat dipastikan bahwa bansos menjelang pemilu akan memberikan keuntungan elektoral kepada penguasa dan calon yang terkait dengan penguasa.

Bisa diperkirakan bahwa 40% dampak elektoral bagi petahana dan calon yang mendapat dukungan dari petahana diperkirakan sangat signifikan akibat strategi bansos ini.

Masyarakat, terutama dari kalangan bawah, memberikan penilaian yang tinggi terhadap program bansos. Berbagai survei dari lembaga-lembaga tertentu menunjukkan bahwa pemberian bansos oleh pemerintah secara signifikan berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat.

Penyaluran bansos yang besar telah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini, dan itu tidak dapat dimungkiri. Sebab penerima bansos umumnya adalah masyarakat kelas bawah dengan tingkat pendidikan rendah dan literasi politik yang terbatas, dampak bansos menjelang pemilu terhadap elektoral petahana diyakini akan sangat besar.

Siapa yang diuntungkan? tak lebih lagi-lagi petahana dan calon yang mendapat dukungan dari petahana