Desa: Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

Ilustrasi desa wisata di Indonesia. Foto: Dok. Kemenparekraf

Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, narasi mengenai desa selalu terkait dengan ketertinggalan. Masyarakat desa seringkali dikaitkan dengan stereotip sebagai individu yang tinggal di pinggiran, mengalami kemiskinan, dianggap kurang berpendidikan, dan bahkan dianggap primitif.

Stigma ini mengakibatkan posisi sosial desa selalu berada di bawah kota dalam hierarki sosial. Masyarakat desa seringkali kehilangan rasa percaya diri ketika berhadapan dengan situasi persaingan. Oleh karena itu, selama ini desa lebih sering dianggap sebagai objek proyek-proyek pembangunan yang cenderung mengikuti preferensi dan standar kehidupan perkotaan dalam pelaksanaannya.

Dampak dari pandangan dan perlakuan yang cenderung merendahkan terhadap desa, serta penekanan pada proyek-proyek pembangunan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan realitas desa, dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi signifikan. Fokus pembangunan yang lebih terpusat di kota dapat meningkatkan ketidaksetaraan antara daerah perkotaan dan pedesaan, membatasi akses desa terhadap sumber daya dan infrastruktur kunci seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan teknologi. Ketergantungan desa pada proyek-proyek pembangunan eksternal juga dapat merugikan, menghambat pembangunan mandiri dan berkelanjutan di tingkat desa.

Penekanan pada standar perkotaan dalam proyek pembangunan dapat memicu perubahan budaya yang tidak seimbang di desa. Nilai-nilai lokal dan tradisional dapat terpinggirkan, meningkatkan risiko kehilangan identitas budaya desa. Dampak sosial dan psikologis juga mungkin terjadi, dengan adanya stigma negatif terhadap desa menyebabkan masalah internal seperti ketidakpuasan, kurangnya kepercayaan diri, dan konflik di antara penduduk desa.

Selain itu, masyarakat desa mungkin kehilangan kepercayaan diri untuk mengembangkan inisiatif lokal dan mengatasi masalah mereka sendiri. Ini dapat menghambat potensi pengembangan ekonomi lokal dan kemandirian desa. Adanya preferensi terhadap perkotaan dalam proyek pembangunan juga dapat menciptakan pergeseran demografis, dengan migrasi besar-besaran dari desa ke kota, meningkatkan tekanan pada infrastruktur perkotaan dan menciptakan perubahan drastis dalam pola pemukiman.

Tidak jarang, dengan dalih pembangunan sumber-sumber kekayaan di desa, terjadi eksploitasi yang berujung pada munculnya kemiskinan baru di pedesaan. Proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam desa seringkali diimplementasikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat lokal. Eksploitasi sumber daya alam tanpa perencanaan yang bijak dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi merugikan.

Pertama, ketidakberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan mata pencaharian tradisional masyarakat desa yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem setempat. Misalnya, deforestasi tanpa perencanaan yang baik dapat menghilangkan sumber penghidupan seperti hutan yang menjadi tempat tinggal berbagai spesies dan sumber kehidupan masyarakat.

Kedua, distribusi manfaat yang tidak merata dari hasil eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi di dalam masyarakat desa. Manfaat ekonomi seringkali lebih banyak dinikmati oleh pihak luar, seperti perusahaan besar atau pemerintah, sementara masyarakat lokal malah mengalami peningkatan biaya hidup, kehilangan mata pencaharian, atau bahkan penggusuran tanpa kompensasi yang memadai.

Ketiga, terjadinya "kemiskinan baru" di pedesaan dapat muncul karena adanya perubahan struktur ekonomi lokal yang tidak seimbang. Masyarakat desa yang tadinya mengandalkan mata pencaharian tradisional bisa kehilangan pekerjaan dan penghasilan ketika sumber daya alam dieksploitasi tanpa perencanaan yang memadai.

Akibatnya, meskipun ada upaya pembangunan di desa, jika tidak diarahkan dengan bijak dan berkelanjutan, proyek-proyek tersebut dapat menjadi penyebab kemiskinan baru di pedesaan. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan pembangunan untuk memperhitungkan keberlanjutan ekosistem, keadilan sosial, dan keseimbangan distribusi manfaat agar pembangunan di desa dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat setempat.