Dinamika Kemiskinan di Kalangan Nelayan Indonesia
Dosen Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ahmad Muhajir tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMeskipun profesi pelaut dan nelayan telah menjadi pilihan mata pencaharian potensial di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan membutuhkan perhatian lebih dari pihak pemerintah. Namun, belum dapat dipastikan apakah saat ini kehidupan nelayan di Indonesia benar-benar sudah mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, infrastruktur, akses ke sumber daya, serta kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kondisi kesejahteraan nelayan, dan hal ini mungkin bervariasi di berbagai wilayah.
Nelayan di Indonesia diketahui menjadi salah satu kelompok profesi yang paling kurang sejahtera. Temuan ini didasarkan pada analisis data Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang dilakukan oleh Prof. Dr. Zuzy Anna, seorang Guru Besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, bersama timnya. Menurut Prof. Zuzy, sebanyak 11,34% orang yang bekerja di sektor perikanan dianggap sebagai kelompok miskin, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pelayanan restoran (5,56%), konstruksi bangunan (9,86%), dan pengelolaan sampah (9,62%).
Dampak dari kondisi ini adalah berkurangnya minat anak muda untuk memilih profesi sebagai nelayan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah rumah tangga yang bergerak di bidang perikanan tangkap, yakni dari 2 juta pada tahun 2000 menjadi 966 ribu pada tahun 2016.
Program pemerintah yang tengah dilaksanakan adalah kebijakan pro-miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarga mereka. Pemerintah mengeklaim bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang, atau sekitar 9,82% dari total penduduk. Salah satu akar masalah kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan adalah sulitnya akses terhadap permodalan. Seiring itu, sektor perbankan cenderung menganggap risiko tinggi terhadap sektor perikanan dan mengalokasikan anggaran yang terbatas.
Kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung masyarakat miskin, terutama nelayan, turut berkontribusi terhadap keadaan sulit mereka. Bahkan dari segi politik, nelayan seringkali dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu.
Masalah kemiskinan di kalangan nelayan adalah permasalahan yang kompleks dan memiliki dimensi yang banyak, baik dari segi struktural maupun kultural. Menurut Nikijuluw, yang dikutip oleh Suharto Edi, kemiskinan dianggap sebagai indikator ketertinggalan masyarakat pesisir dan nelayan, yang disebabkan oleh tiga faktor utama: kemiskinan struktural, super natural, dan kultural.
Kemiskinan struktural dipengaruhi oleh variabel internal individu, seperti struktur sosial ekonomi masyarakat, insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas, teknologi, dan sumber daya alam. Semakin baik intensitas, volume, dan kualitas dari variabel-variabel ini, semakin berkurang kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan struktural adalah kondisi di mana suatu kelompok masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka karena struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
Kemiskinan struktural dapat disebabkan oleh kebijakan makro yang tidak mendukung pembangunan masyarakat nelayan, seperti kebijakan fiskal, moneter, hukum, dan regulasi pemerintah terkait proyek pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan keinginan dan komitmen kuat dari pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk mensejahterakan masyarakat nelayan.
Kemiskinan kultural terjadi karena adanya variabel yang melekat pada gaya hidup tertentu, sehingga individu kesulitan untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Variabel kemiskinan kultural ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, adat istiadat, budaya, kepercayaan, dan ketaatan pada pandangan tertentu. Dengan kata lain, kondisi kemiskinan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor kultural yang membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat yang mungkin sulit diubah.
Sejumlah 4 juta kepala keluarga yang menetap di 8.090 desa di komunitas pesisir menghadapi kenyataan bahwa 32% di antara mereka hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 300 ribu per bulan, sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok miskin. Meskipun diakui bahwa masalah nelayan dan kemiskinan tidak hanya terbatas pada negara berkembang, bahkan di negara maju, kemiskinan di kalangan nelayan dapat muncul akibat ketidaktepatan dalam manajemen pengelolaan sumber daya perikanan (Anwar & Wahyuni, 2019).
Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Meskipun luas teritorial laut mencapai 70% dari total luasnya, yang jauh lebih besar dari sumber daya darat (kehutanan) yang hanya 1,31 juta km persegi, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Laut Indonesia bukan hanya kaya akan berbagai jenis ikan dan biota laut, tetapi juga memiliki sumber daya mineral dan energi terbarukan. Ironisnya, nelayan dan masyarakat pesisir menjadi kelompok termiskin dalam struktur sosial ekonomi Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan di Indonesia masih cenderung lebih berorientasi pada pembangunan di darat (Anwar & Wahyuni, 2019).
Modal sosial budaya merupakan aspek identitas yang perlu diidentifikasi dan dieksplorasi untuk dijadikan dasar pembangunan masyarakat nelayan. Dalam modal sosial-budaya ini, tercermin identitas dan harga diri suatu masyarakat, memberikan nilai fungsional sebagai kekuatan internal dalam pembangunan. Kemiskinan di kalangan nelayan disebabkan oleh modal yang lemah, permainan harga jual ikan, keterbatasan daya serap industri pengelolaan ikan, dominasi armada tangkap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal, serta keterbatasan penguasaan pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hasil tangkap. Selain itu, hingga saat ini, belum ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada nelayan kecil dan tradisional dalam persaingan.
Dalam upaya mengatasi kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan, harusnya pemerintah mengadopsi kebijakan pembangunan terpadu di kawasan pesisir. Pemerintah juga berupaya melakukan kerja sama dengan semua pihak, dengan melibatkan nelayan dalam proses pembangunan kawasan pesisir.