Optimisme di Era Pandemi melalui Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pariwisata

Source :Pixabay

Tepat satu tahun lebih pandemi COVID-19 menyebar di seluruh Indonesia, terhitung sejak Presiden Indonesia, Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terjangkit virus corona pada 2 Maret 2020 lalu. Masing-masing negara pun segera mengambil langkah cepat guna meminimalisir serta menghentikan bertambahnya keamanan warga negaranya dari virus yang mematikan ini.

Di Indonesia sendiri, pada awalnya pemerintah mendapatkan kritik yang cukup banyak terkait keputusannya yang dinilai lambat dalam menerapkan aturan lockdown sehingga menghasilkan kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi. Sejumlah ekonom baik di dalam maupun di luar negeri menyayangkan kejadian ini dengan pertimbangan bahwa kebijakan lockdown merupakan jalan utama yang dapat menekan risiko dari kerugian ekonomi nasional sehingga seharusnya dapat segera diterapkan oleh pemerintah pada awal kasus pandemi terjadi. Namun demikian, beberapa kebijakan terkait pembatasan yang serupa namun berbeda dengan istilah lockdown, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang memiliki beberapa poin aturan yang membedakan.

Tak dapat dipungkiri, kebijakan terkait pembatasan mengakibatkan dampak yang signifikan khususnya pada sektor ekonomi. Kenaikan tingkat kemiskinan misalnya, hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru, maraknya perusahaan global yang menarik diri, hingga sulitnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri untuk bersaing dan bertahan di era pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia maupun negara-negara lain di seluruh dunia. Kebijakan pembatasan yang diterapkan guna mengedepankan aspek kesehatan dan keamanan tidak lantas memberikan kontribusi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi negara. Alhasil, perekonomian global merosot tajam dengan terjadinya kontraksi minus pada angka 3,2% jika melihat pada sisi pertumbuhannya. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani bahkan memberikan argumen bahwa sistem perdagangan internasional juga mengalami kemerosotan yang spesifik dimana angka yang dicapai biasanya mampu mencapai dua digit, namun semenjak era pandemi dimulai pada 2020 lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3%. Selain itu, krisis yang terjadi juga mengakibatkan kontraksi GDP riil Indonesia dengan angka 2.590 triliun rupiah.

Jika berkaca pada fokus tatanan ekonomi politik global, dapat diketahui bahwa sistem perekonomian negara sangat berkaitan erat dengan proses globalisasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan melihat perubahan ataupun inovasi pada berbagai aspek seperti teknologi, arus informasi dan komunikasi yang terbangun secara lintas menembus batas-batas negara yang kemudian juga diperkuat dengan peran aktor non-negara baik institusi global, perusahaan multinasional, maupun masyarakat sipil di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui presiden merupakan langkah krusial yang menentukan kesejahteraan warga terlebih pada situasi krisis akibat pandemi ini. Kebijakan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan terminologi "Transnational Corporation (TNC)", dimana peran negara dianggap penting dalam menggerakkan perusahaan maupun individu yang berada di bawah naungannya. Upaya pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia ini kemudian dikenal dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pariwisata Indonesia

Tahun 2021 menjadi momentum yang penting bagi negara-negara dunia terlebih di Indonesia untuk membangkitkan kembali optimisme dalam menghadapi krisis pandemi. Terbukti dengan semangat warga negara dunia yang turut bahu membahu dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan seperti tenaga medis hingga percepatan distribusi vaksin bagi negara-negara yang rentan terhadap lonjakan kenaikan kasus COVID-19.

Tepat satu tahun yang lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo membentuk suatu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dimana komite ini bertugas menjalankan rangkaian program dalam mengurangi dampak COVID-19 yang meluas hingga sektor ekonomi. Program PEN ini merupakan langkah strategis yang digerakkan sesuai PP 23 tahun 2020 yang mempertimbangkan dua aspek penting seperti penanganan krisis bidang kesehatan serta pemulihan ekonomi dengan jumlah anggaran yang diharapkan mampu menopang kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan sektor usaha khususnya UMKM.

Visi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia ini terbukti cukup efektif, tepat sasaran, serta mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Sebagaimana tujuan yang ingin diraih dari program ini, para pelaku usaha dalam negeri dapat tetap menjalankan usahanya serta meningkatkan kinerja dalam membangun perekonomian Indonesia. Tercatat hingga memasuki bulan Oktober 2021, Program PEN mampu direalisasikan hingga mencapai 433,91 triliun rupiah dari angka 744,7 triliun rupiah, artinya terjadi kemajuan yang spesifik dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan hal ini juga didukung dengan laporan dari Wakil Menteri Keuangan Indonesia terkait rincian realisasi Program PEN hingga Oktober 2021 yang mencakup realisasi pada klaster Kesehatan dengan persentase 54,3%, realisasi klaster Perlinsos sebanyak 67%, realisasi klaster program prioritas sebanyak 57,7%, realisasi klaster terkait dukungan UMKM dan Korporasi sebanyak 38,9%, dan realisasi klaster insentif usaha yang telah mencapai 96,7%.

Program PEN yang dicanangkan ini merupakan bentuk kerjasama seluruh aktor pemerintah yang tidak hanya diwujudkan oleh presiden selaku kepala pemerintahan melainkan juga berbagai kementerian maupun lembaga di instansi pemerintahan terkait. Guna mewujudkan pemulihan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi positif pada berbagai aspek, harmonitas antara lapisan pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting. Dari sini dapat diamati pula bahwa Indonesia sebagai negara sedang berkembang tengah mengupayakan pemulihan ekonomi nasionalnya secara mandiri. Meski demikian, Pemerintah Indonesia juga tetap membuka pintu seluas-luasnya bagi negara-negara lain untuk melangsungkan hubungan bilateral berupa pengiriman bantuan khususnya terkait distribusi vaksin yang juga mampu mendukung tujuan pemerintah dalam keberhasilan pemerataan proses vaksinasi di masyarakat.

Selain itu, salah satu sektor yang mampu mendukung optimisme bagi Indonesia bangkit kembali dari krisis akibat pandemi ini ialah sektor pariwisata. Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya, sektor pariwisata Indonesia terus berkembang dan mengalami diversifikasi yang cukup pesat pasca diterapkannya program pemulihan ekonomi nasional. Potensi inilah yang terus disuarakan oleh Pemerintah Indonesia agar dapat terus menarik wisatawan dan menjadikan pariwisata sebagai alat untuk menopang perekonomian nasional. Meskipun terdapat hambatan dalam memajukan sektor pariwisata pada saat situasi pandemi, namun dengan mengadaptasi tiga strategi utama yaitu inovasi, adaptasi dan kolaborasi, upaya pemerintah ini diharapkan mampu memajukan perekonomian secara perlahan namun dengan tujuan yang terarah baik.

Jika melihat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia memajukan perekonomian melalui sektor pariwisata, maka dalam konteks studi ekonomi politik internasional, hal ini dapat diteliti lebih jauh dengan menggunakan konsep jaringan produksi global yang berkembang menjadi jaringan produksi global pariwisata atau tourism Global Production Network (GPN). Konsep tersebut bertujuan untuk menemukan langkah terbaik mana yang dapat ditempuh pemerintah khususnya di negara-negara sedang berkembang agar perusahaan dan pekerja dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan sosialnya.

Dalam GPN pariwisata, aktor perusahaan dianggap sebagai pihak penting yang membentuk hubungan tata kelola industri dan menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam rantai nilai. Perusahaan-perusahaan bersama dengan tenaga kerja dan masyarakat, muncul secara berbeda di wilayah tertentu dan tergabung ke dalam struktur kelembagaan global, nasional dan lokal yang mempengaruhi produksi perusahaan dan klarifikasi pekerja dan masyarakat. Aspek geografi juga mampu menciptakan parameter sosial dan budaya yang membentuk peluang kerja dan komunitas tertentu. Ringkasnya, mekanisme-mekanisme ini melakukan analisis bagaimana proses kenaikan atau penurunan pangkat sosial pekerja dan masyarakat dalam pembentukan GPN pariwisata dapat dievaluasi.

Strategi pengembangan pariwisata yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia pada situasi pandemi terbukti mampu menghubungkan berbagai macam aktor dalam perekonomian Indonesia, baik dari firma perusahaan, UMKM, hingga lapisan masyarakat. Langkah konkrit pemerintah dibuktikan dengan menghidupkan kembali pariwisata seperti diadakannya Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (FTNTWA) Indonesia 2021, peresmian Sirkuit Mandalika di Lombok pada November 2021 lalu, hingga pemberian izin akses bagi wisatawan mancanegara di era pandemi dengan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, sektor pariwisata diyakini dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi yang sama besar bagi perekonomian negara seperti industri manufaktur.