Canda Ketua Komisi VII Protes Nggak Disapa Menpar Saat Rapat: Apa Salah Saya?
·waktu baca 6 menit
PerbesarKomisi VII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Suasana rapat sempat diwarnai celetukan Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay yang mengaku tidak disapa oleh Menpar saat memasuki ruang rapat.
“Terima kasih sudah hadir semua, ini karena Bu Menteri mau pergi duluan makanya saya mau bicara takutnya saya nggak sempat bicara gitu. Karena saya pas masuk tadi tidak disapa, yang disapa malah Pak Lamhot (Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga). Jadi begitu Pak Lamhot masuk ‘Selamat datang Pak Lamhot’,” kata Saleh.
Politikus PAN itu mengaku sempat bertanya-tanya apakah dirinya memiliki kesalahan karena tidak disapa.
“Jadi saya pas datang tadi, padahal saya terlambatnya 3 menit 4 menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun enggak. Jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri. Jadi biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang Pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itu lah yang saya rasakan,” ujarnya.
Meski membuka rapat dengan nada bercanda, Saleh kemudian langsung menyoroti substansi pembahasan mengenai pengelolaan anggaran Kementerian Pariwisata.
Ia meminta penjelasan lebih rinci terkait alokasi anggaran di setiap kedeputian, termasuk evaluasi penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan anggaran tahun 2027.
“Karena kemarin sudah dikritisi banyak teman, misal hanya ada 2 kedeputian yang anggarannya gemuk, 3 lah dengan Poltekpar,” ungkap Saleh.
“Tapi sebetulnya Poltekpar ini anggarannya kecil saja karena anggaran dipakai habis pelaksanaan pendidikan, tapi yang dua, promosi atau pemasaran, itu anggarannya besar, hampir Rp 200 M-Rp 250 M, itu anggarannya besar. Kedua event, itu anggaran hampir Rp 200-an M, itu di situ saja anggaran Kemenpar sudah capai hampir Rp 450 M per tahun,” lanjutnya.
Saleh menilai kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kedeputian lain mengalami keterbatasan anggaran operasional.
“Jadi ini kita di pertengahan tahun akhirnya mereka seakan-akan yang di kedeputian itu udah akhir tahun kamu gak usah kerja lagi, yaudah datang ngantor, dan kita tidak tahu apa yang dikerjakan di sana, jadi ini penting yang dibahas ini,” ujarnya.
Selain menyoroti distribusi anggaran, Saleh juga meminta agar penyerapan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional.
“Kemudian, saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan, cuma memang saya melihat penyerapan anggaran harus berimbang dengan dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
“Saya mohon maaf saya tak mau bandingkan dengan para pejabat sebelumnya, karena ini isu lagi menarik pula di DPR sekarang soal perbandingan-perbandingan ini. Tapi bukan membandingkan, tapi ada studi yang dilakukan bahwa pariwisata adalah satu sumber income negara yang sebetulnya sangat potensial untuk digali dalam rangka naikkan pendapatan per kapita negara kita,” jelas Saleh.
“Itu yang sebetulnya ingin kita dapatkan di sini. Komisi VII berulang kali saya sampaikan itu adalah komisi di mana kita berjuang bersama gimana kita bisa bantu pemerintah dapat penghasilan negara, terutama dari pariwisata,” lanjutnya.
Saleh juga menyinggung fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Indonesia, khususnya untuk berbelanja karena faktor nilai tukar mata uang.
“Sebagai contoh, ada kritik terbaru nih Bu Menteri, mudah-mudahan ibu ikuti juga berita terkait itu. Sekarang kemarin yang disoroti Batam, banyak orang dari Singapura dan Malaysia yang ke Batam untuk belanja wisata atau wisata belanja, atau apa lah namanya, sekarang malah sudah ke Jakarta, isunya sudah pindah ke Jakarta, besok lusa mungkin ke Bandung ke mana,” ungkap Saleh.
“Yang mereka lakukan apa? Menikmati kenaikan selisih kurs ya kan. Sekarang kalau nggak salah sudah Rp 14 ribuan ya, sudah mendekati lah 1 SGD, saya dengar gitu,” sambung dia.
Menurutnya, fenomena tersebut memang memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan, namun perlu dilihat secara lebih menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Nah kalau itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri, menggembirakan, karena pedagang pedagang kita itu barang kita laku, banyak pula habis, orang beli belanja banyak,” tutur Saleh.
“Tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental, kan berarti kita di mana posisinya, apa kita senang mereka datang untuk wisata dan belanja, atau kita mempertahankan ini supaya fondasi ekonomi kita makin kuat, kalau kita mau berdiri di tengah bagaimana posisi Indonesia di situ? Gimana cara atasinya itu? Karena pasti ada positif negatif Indonesia berada pada posisi itu,” tambah dia.
Saleh juga mengapresiasi berbagai kunjungan kerja Menpar ke sejumlah daerah, termasuk ke kawasan Danau Toba dan Sumatera Barat.
“Karena kami senang ibu kunjungan ke mana-mana, sampai ke Danau Toba, ke tempatnya kampungnya Bang Lamhot nggak diajak beliau kemarin, justru yang diajak saya,” canda Saleh.
“Tapi itu bagus saja itu kunjungan sebetulnya, kami senang, ibu ke Sumbar pake baju-baju ini segala macem, saya nggak tahu kok postingan ibu itu langsung masuk aja ke HP saya, padahal saya nggak cari-cari, heran saya itu, nggak jadi saya juga heran kok ada aja, masuk, pindah ke kota mana, ada, sebetulnya kita senang. Tapi apa itu esensial untuk tingkatkan penghasilan negara?” sambung dia.
Menurutnya, berbeda dengan kementerian lain yang menghabiskan anggaran untuk pembangunan fisik atau pelayanan publik, sektor pariwisata memiliki peluang menghasilkan penerimaan negara secara langsung.
“Kalau anggaran kegiatan kegiatan lain di kementerian lain, katakanlah pendidikan bu, pendidikan itu habiskan anggaran, bangun sekolah, bener nggak? Beli buku, laptop, komputer, apa lagi tuh, kursi dan seterusnya. Kesehatan, habiskan duit, apa pun kegiatan di kementerian lain rata-rata habiskan uang. Nah di Pariwisata ini habis duit tapi saat yang sama potensi kembalikan uang itu untuk kita ada,” ujarnya.
Selain itu, Anggota Komisi VII DPR Putra Nababan ikut menanggapi candaan Saleh terkait tidak disapa oleh Menpar Widiyanti.
Bersamaan dengan itu, ia menyinggung Menpar yang ingin meninggalkan rapat sebab ada urusan lain.
“Saya tertarik yang disampaikan Pak Ketua, rasanya memang pedih tidak disapa oleh Ibu Menteri, tapi karena Pak Ketua punya empati, lalu apakah layak kalau kita lakukan pendalaman tidak ada menterinya?” kata Putra.
Ia pun mengingatkan pentingnya kehadiran menteri dalam pembahasan mendalam bersama DPR.
“Ini saya tanya, kita hormati cabang eksekutif, iya mau konsolidasi. Tapi kita cabang legislatif, punya hak konstitusional yang sama ketika bertanya dengan mitra atau mendalami. Mohon kebijakan pimpinan dalam hal ini, karena pendalaman kita juga agak dalam,” pungkasnya.