Tito: Presiden Setujui Rp 100,1 Triliun Pemulihan Usai Bencana di Sumatera
PerbesarPresiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran sebesar Rp 100,1 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi usai bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 2028.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menko PMK Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
“Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun, Rp 100,1 triliun, yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Tito kepada wartawan.
Tito merinci, anggaran tersebut akan disalurkan secara bertahap, yakni Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Menurutnya, dana tersebut akan digunakan oleh 33 kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam program pemulihan pascabencana.
“Nah, ini meliputi 33 K/L. Dua puluh tiga K/L utama, seperti PU, Dikdasmen, Kementerian Agama, Perhubungan, Pertanian, KKP, dan Kementerian Perumahan. Kemudian yang pendukung ada 10 kementerian/lembaga,” ujarnya.
Tito menjelaskan, sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, lima K/L telah menerima transfer dana, sementara sisanya masih dalam proses.
“Kami mohon dukungan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer, maka speed-nya akan kencang sekali,” kata Tito.
Selain anggaran dari pemerintah pusat, Tito menyebut pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak juga telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 10,6 triliun sesuai arahan Presiden.
Dana itu terdiri dari Rp 1,6 triliun untuk Aceh, Rp 2,3 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 6,1 triliun untuk Sumatera Utara.
“Nah, ini perintah langsung dari Presiden. Kami meminta agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno mengatakan pemerintah terus mengawal proses pencairan anggaran sekaligus memastikan pelaksanaan program pemulihan dapat berjalan cepat di lapangan.
Menurut dia, fokus pemerintah tidak hanya pada penyaluran dana, tetapi juga memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
“Yang bagi kami perlu dikawal bukan hanya pencairan anggaran, tetapi juga bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan,” kata Pratikno.
Ia menambahkan, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek akuntabilitas dan pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kebutuhan masyarakat yang terlewat dalam proses pemulihan.
Pemulihan Pascabencana Berjalan Baik
Berdasarkan laporan Satgas, progres pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejauh ini dinilai berjalan relatif baik.
Rumah sakit di tiga wilayah telah kembali beroperasi 100 persen, sebagian besar sekolah terdampak telah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar, serta seluruh SPBU telah beroperasi normal.
Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 97 persen dan sebagian besar pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.
Meski demikian, Tito mengatakan pemerintah masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur permanen, terutama jalan dan jembatan daerah yang hingga kini belum sepenuhnya pulih akibat bencana.
“Jadi tinggal prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur, jalan, jembatan. Jembatan daerah, jalan daerah yang belum tersentuh, itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemda atau diambil alih oleh pusat,” terangnya Tito.