Korosi Integritas Tahun 2024

Ilustrasi mengajukan gugatan hukum. Foto: Proxima Studio/Shutterstock

Di dalam berita RRI.co.id tanggal 31 Oktober 2024, 19:20 WIB disebutkan bahwa Presiden Prabowo menyikat 28 koruptor yang rugikan negara Rp 3.1 T. Banyaknya kasus-kasus hukum yang melibatkan pesohor publik tahun 2024 menandakan bahwa republik ini tidak baik-baik saja dan masih ada problem serius soal integritas.

Pejabat publik sebagai penyelenggara negara yang selama ini menjadi tumpuan dan harapan publik sekaligus sosok yang memperjuangkan aspirasi publik ternyata tidak cukup amanah dan lebih suka menggadaikan jabatannya dengan segepok uang riswah.

Korosi integritas yang terjadi sejak tahun 2024 memberikan pesan kepada publik bahwa kriteria seorang pejabat publik yang berintegritas langka ditemukan di negeri ini sedangkan yang berkualitas alias pintar itu banyak. Pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan justru harus mendekam di jeruji tahanan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangankan memikirkan nasib rakyatnya, mengurusi nasib dirinya sendiri saja belum selesai.

Korosi integritas pejabat publik juga berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap profil figur dan lembaga negara. Di tengah erosi kepercayaan, setiap pimpinan lembaga negara wajib mengembalikan kepercayaan publik dengan berbagai strategi, apabila hal ini diabaikan maka jangan salahkan publik jika memperjuangkan hak-haknya di jalanan. Selain itu, Presiden sebagai Kepala Negara juga dapat mengambil langkah cepat dan tepat memberantas korupsi demi menyelamatkan eksistensi negara.

Pasca ditetapkannya beberapa pesohor negeri sebagai tersangka, publik kini merindukan sosok pejabat publik yang terbebas dari segala dosa korupsi yaitu pejabat-pejabat yang tidak hanya peduli dengan rakyatnya tetapi pejabat-pejabat yang memberikan contoh kepada bawahannya bahwa hidup ini bukan sekadar soal perut namun ada yang lebih penting dari itu; integritas.

Korosi integritas yang melibatkan beberapa nama pejabat publik juga disebabkan faktor pendidikan yang terlalu menekankan aspek kecerdasan intelektual sedangkan kecerdasan emosional dan spiritual yang seharusnya diutamakan justru dinomorduakan. Hal ini berdampak terhadap perilaku anak didik yang jauh dari nilai-nilai keadaban dan keluhuran. Semua ini tidak terlepas dari aspek kecerdasan sebagai tolak ukur satu-satunya kesuksesan seseorang bukan akhlak.

Korosi integritas merupakan alarm bagi negeri ini bahwa mental pejabat-pejabat publik perlu direstorasi kembali, asesmen nasional diberlakukan secara periodik guna menyisir pejabat yang memiliki kualifikasi maupun yang tidak. Lalu apa yang bisa publik lakukan?

Meskipun kita tidak berada di lingkaran kekuasaan, tidak menduduki jabatan strategis di bidang apa pun, serendah apa pun profesi kita namun tidak perlu khawatir. Sudah waktunya kita menulis integritas dari pinggir yaitu menjaga integritas dan menjadi teladan untuk diri sendiri dan keluarga, menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Kita tanamkan nilai-nilai keluhuran dan keadaban di dalam diri kita terlebih dahulu baru kemudian orang lain, tidak perlu repot-repot memikirkan spektrum yang lebih luas. Bukankah perubahan itu dimulai dari diri sendiri baru mengajak orang lain.

Menulis integritas dari pinggir memang tidak terlalu seksi menurut kacamata publik karena cenderung tidak populis. Namun jika semangat ini melebar ke semua anak bangsa tanpa terkecuali, besar harapan negeri Indonesia semakin adil dan makmur di masa depan.

Memasuki tahun 2025, bangsa Indonesia memiliki harapan besar. Beban dan tanggung jawab membangun integritas nasional berada di pundak seluruh anak bangsa tanpa terkecuali sehingga korosi integritas yang terjadi tahun 2024 tidak terulang kembali.