Diplomasi PBNU di Konflik Pattani: Bisakah Agama Membantu Menciptakan Perdamaian
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ahmad Yassin Al-Manshuri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKonflik Pattani di Thailand Selatan menjadi salah satu contoh bahwa menyelesaikan konflik tidak cukup hanya dengan menggunakan kekuatan militer. Ada persoalan sejarah, identitas, budaya, dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang perlu diperhatikan. Karena itu, perdamaian tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghentikan kekerasan, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.
Dalam situasi ini, keterlibatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya perdamaian di Thailand Selatan menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, PBNU memiliki hubungan keagamaan dan sosial yang dapat menjadi jalan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat Muslim di wilayah tersebut.
Pertanyaannya, sejauh mana diplomasi keagamaan seperti yang dilakukan PBNU dapat membantu proses perdamaian di Pattani?
Memahami Konflik Pattani Lebih dari Sekadar Masalah Keamanan
Konflik di Pattani, Yala, dan Narathiwat memiliki sejarah panjang. Masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan memiliki bahasa, budaya, dan identitas keagamaan yang berbeda dari masyarakat Thailand pada umumnya. Dalam perkembangannya, persoalan identitas, kebijakan pemerintah, dan tuntutan politik ikut memengaruhi hubungan antara masyarakat dengan negara.
Jika konflik ini hanya dilihat sebagai masalah keamanan, ada kemungkinan persoalan yang dirasakan masyarakat justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Penggunaan kekuatan militer mungkin dapat mengendalikan situasi dalam kondisi tertentu, tetapi belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab konflik.
Menurut saya, salah satu hal penting dalam memahami konflik Pattani adalah melihat masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang terdampak kekerasan, tetapi juga sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam proses perdamaian.
Perdamaian akan sulit bertahan jika masyarakat tidak merasa didengar. Sebaliknya, ketika mereka memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan identitasnya dihormati, peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik akan semakin terbuka.
Peran PBNU dalam Membangun Jalan Dialog
Pada 2005, PBNU yang saat itu dipimpin oleh KH A. Hasyim Muzadi pernah terlibat dalam upaya mendorong penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan Indonesia dapat mengambil peran dalam persoalan yang terjadi di luar negeri.
PBNU memang tidak memiliki kekuatan militer atau kewenangan untuk menentukan kebijakan pemerintah Thailand. Namun, PBNU mempunyai modal lain, yaitu hubungan keagamaan, pengalaman mengelola kehidupan masyarakat yang beragam, serta kemampuan membangun komunikasi melalui tokoh-tokoh agama.
Menurut saya, hal ini menjadi salah satu kelebihan diplomasi keagamaan. Ketika hubungan antara pemerintah dan kelompok masyarakat mengalami ketegangan, tokoh agama dapat membantu membuka ruang komunikasi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Meski demikian, kita tidak bisa menganggap bahwa agama saja mampu menyelesaikan seluruh persoalan di Pattani. Konflik tersebut juga berkaitan dengan masalah politik, kebijakan negara, dan tuntutan masyarakat. Karena itu, pendekatan keagamaan perlu berjalan bersama upaya politik dan sosial yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Indonesia Bisa Berbuat Lebih dari Sekadar Menjadi Penonton
Keterlibatan PBNU juga menunjukkan bahwa hubungan internasional bukan hanya urusan pemerintah dan diplomat. Organisasi masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan pemuda juga dapat mengambil bagian dalam membangun hubungan antarnegara.
Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam. Pengalaman ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mendorong dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat Muslim di Thailand Selatan.
Namun, Indonesia tetap perlu menghormati kedaulatan Thailand. Artinya, keterlibatan Indonesia sebaiknya dilakukan melalui komunikasi dan kerja sama yang disepakati bersama, bukan dengan memaksakan pandangan dari luar.
Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan organisasi seperti PBNU dapat memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah dapat menjalankan diplomasi resmi, sedangkan PBNU dapat mendukung hubungan antarmasyarakat melalui pendidikan, dialog keagamaan, dan pertukaran pengalaman.
Dengan cara tersebut, upaya perdamaian tidak hanya berlangsung dalam pertemuan resmi, tetapi juga dapat menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Perdamaian Harus Melibatkan Masyarakat Pattani
Hingga saat ini, konflik di Thailand Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Proses dialog antara pemerintah Thailand dan kelompok Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) telah berlangsung sejak 2013, dengan Malaysia sebagai fasilitator. Namun, kekerasan yang masih terjadi menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian belum mudah.
Dalam situasi ini, pengalaman PBNU dapat menjadi pelajaran tentang pentingnya dialog dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, kita juga perlu memahami bahwa kondisi konflik saat ini tidak selalu sama dengan situasi ketika PBNU pertama kali terlibat.
Karena itu, upaya perdamaian harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada dan mendengarkan kebutuhan masyarakat Pattani sendiri. Mereka tidak seharusnya hanya menjadi objek pembicaraan, tetapi harus memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan menentukan masa depan yang mereka harapkan melalui proses yang damai.
Menurut saya, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berkurangnya kekerasan atau banyaknya pertemuan yang dilakukan. Hal yang lebih penting adalah apakah masyarakat merasa aman, apakah mereka dapat menyampaikan aspirasi, dan apakah hubungan dengan pemerintah menjadi lebih baik.
Penutup
Konflik Pattani memberikan pelajaran bahwa perdamaian membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan militer. Dialog, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Pengalaman PBNU menunjukkan bahwa organisasi keagamaan juga dapat berkontribusi dalam hubungan internasional. Melalui pendekatan keagamaan dan sosial, PBNU memiliki peluang untuk mendukung terciptanya komunikasi yang lebih baik di tengah konflik.
Namun, peran tersebut perlu berjalan bersama upaya politik dan kebijakan yang mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. Agama dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, tetapi perdamaian tetap membutuhkan kemauan dari semua pihak untuk mendengarkan dan mencari jalan keluar.
Pada akhirnya, konflik Pattani mengingatkan kita bahwa perdamaian bukan hanya tentang menghentikan pertikaian. Perdamaian juga tentang menciptakan keadaan ketika masyarakat dapat hidup dengan aman, mempertahankan identitasnya, dan menyampaikan aspirasi tanpa harus takut terhadap kekerasan.