Refleksi Akhir Tahun 2021: Pelaksanaan APBN yang Penuh Tantangan

Pelaksanaan APBN 2021 penuh ketidakpastian terutama karena krisis Covid-19

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan upaya penting dari suatu institusi dalam memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan pada tahan perencanaan. Monev dapat dilakukan reguler setiap minggu, bulanan, triwulanan, dan semesteran, serta akan semakin intens dilakukan menjelang akhir tahun. Oleh karenanya pada setiap menjelang akhir tahun setiap institusi, baik swasta (private), BUMN/D, maupun pemerintahan, pasti disibukkan dengan kegiatan monev untuk antisipasi capaian rencana yang telah ditetapkan. Upaya intens ini merupakan hal yang krusial karena merupakan langkah yang sangat strategis untuk memastikan capaian di akhir tahun sesuai dengan targetnya.

Begitupun dengan pelaksanaan APBN. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setiap menjelang akhir tahun selalu melakukan kegiatan monev secara intens pada setiap harinya untuk memastikan target APBN yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada kesempatan ini, relevan kiranya artikel ini mencoba melakukan refleksi terkait pelaksanaan APBN sepanjang tahun 2021. Bagaimana tantangan yang dihadapi, upaya kebijakan yang telah dilakukan, serta bagaimana target yang telah dicapai baik dari sisi realisasi anggaran maupun capaian terhadap target pembangunan nasional, khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan.

Ketika APBN 2021 ditetapkan, terdapat target fiskal dan pembangunan nasional. Target fiskal dalam APBN 2021 yaitu pendapatan negara Rp1.743,6 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.444,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp298,2 triliun, dan pendapatan hibah Rp0,9 triliun. Sementara itu, belanja negara ditetapkan Rp2.750,0 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah & dana desa Rp795,5 triliun. Defisit APBN 2021 ditetapkan sebesar 5,70 persen terhadap PDB. Besaran defisit ini merupakan wujud pemerintah dalam upaya penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, selain upaya dalam mencapai target pembangunan nasional yang reguler.

Selain itu, pada APBN 2021 juga ditetapkan target pembangunan nasional di bidang kesejahteraan, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kisaran 7,7-9,2 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7 persen, rasio gini pada kisaran 0,377-0,379, indeks pembangunan manusia (IPM) pada kisaran 72,78-72,95, serta nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) pada kisaran 102-104.

Setelah APBN 2021 ditetapkan pada akhir tahun 2020, pelaksanaan APBN 2021 mengalami tantangan yang berat sepanjang tahun 2021, terutama disebabkan ketidakpastian pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2021 Indonesia masih menghadapi tantangan pada segala aspek akibat dampak pandemi COVID-19, terutama pada triwulan III tahun 2021 karena melonjaknya kasus COVID-19. Pada awal tahun 2021 (Februari-Mei 2021) kasus harian COVID-19 mengalami kecenderungan turun. Namun, mulai Juni 2021 terjadi kenaikan kasus harian karena adanya varian baru (varian delta), dan puncaknya pada Juli dan Agustus 2021. Dalam upaya menekan dan menurunkan kasus harian COVID-19, pemerintah bekerja keras dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan mempercepat pelaksanaan vaksin. Upaya Pemerintah ini membawa hasil yang positif, dan mulai September 2021 kasus harian COVID-19 sudah mulai melandai.

Kondisi perekonomian tahun 2021 terjadi perbaikan secara bertahap seiring dengan perbaikan kondisi pandemi COVID-19. Consumer Confidence Index hingga November 2021 mulai membaik seiring dengan relaksasi PPKM. Retail Sales Index diperkirakan terus menguat sampai akhir tahun 2021 seiring membaiknya mobilitas masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat. Mandiri Spending Index terus mengalami kenaikan, yang mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi dalam masyarakat. Purchasing Managers’ Index manufaktur Indonesia pada Oktober 2021 mencatatkan capaian pada tingkat 57,2, hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur dalam kondisi sedang melakukan ekspansi, karena PMI di atas 50. Pada triwulan III tahun 2021, sektor perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor tumbuh signifikan. Selain itu, kinerja perekonomian nasional mampu kembali tumbuh positif sebesar 3,51% (Q1 = -0,71% dan Q2 = 7,07%) dengan kontributor utama industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi. Inflasi tahun 2021 diperkirakan sebesar 1,8%, dipengaruhi antara lain: pertama, kebijakan pelonggaran PPKM mendorong aktivitas ekonomi secara bertahap. Kedua, beberapa potensi risiko dampak kenaikan harga global, kenaikan tarif PPN secara bertahap, dan faktor cuaca yang mendorong fluktuasi harga pangan.

Pelaksanaan APBN selama tahun 2021 sangat dinamis dan penuh tantangan, terutama disebabkan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan defisit APBN dan program PEN tahun 2021 diarahkan untuk merespon perkembangan COVID-19 dan upaya pemerintah dalam rangka stabilisasi dan stimulasi pemulihan ekonomi. Program PEN dilanjutkan pada APBN TA 2021, dan dalam pelaksanaannya terjadi penyesuaian anggaran PEN dari pagunya dalam APBN TA 2021 untuk merespon peningkatan kasus, program percepatan vaksinasi, peningkatan jaminan sosial, serta menutup biaya rumah sakit.

Realisasi pendapatan dan belanja negara mengindikasikan pemulihan ekonomi terus berlanjut. Pendapatan negara menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi yang membaik. Peningkatan kinerja PNBP utamanya didukung penerimaan SDA karena tren peningkatan harga komoditas. Pendapatan negara diperkirakan tumbuh signifikan dan mencapai di atas 100 persen dari target APBN 2021. Khusus penerimaan perpajakan, pada tahun ini mencatatkan capaian prestasi tersendiri karena realisasinya melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2021.

Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah & dana desa dioptimalkan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah. Belanja negara sampai dengan akhir tahun 2021 realisasinya diperkirakan juga mencapai di atas 100 persen dari pagunya dalam APBN 2021. Defisit dan keseimbangan primer berjalan on-track. Pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendukung kebijakan countercyclical di tengah pasar keuangan yang kondusif dengan tetap antisipatif terhadap faktor risiko.

Ilustrasi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Foto: Shutter Stock

Sementara itu, terkait dengan capain target pembangunan nasional, khususnya di bidang kesejahteraan menunjukkan capaian yang positif. Persentase penduduk miskin pada semester I tahun 2021 sebesar 10,14 persen, turun dibanding periode yang sama pada tahun 2020 (10,19 persen). Rasio gini pada semester I tahun 2021 sebesar 0,384, turun dibanding pada semester II tahun 2020 (0,385). Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 72,29, naik 0,35 poin (0,49 persen) dibanding tahun 2020 (71,94). Nilai tukar petani (NTP) tahun 2021 sebesar 107,18, naik 0,49 persen dibanding tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, turun 0,58 persen dibanding per Agustus 2020.

Pada tahun 2021, COVID-19 memberikan dampak terhadap penduduk usia kerja, di mana terdapat 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1,82 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (700 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (17,41 juta orang).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBN dari sisi realisasi sangat baik, yaitu pendapatan negara diperkirakan mencapai lebih dari 100 persen dan belanja negara juga terealisasi secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional dan mendukung penangangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Meskipun masih terdapat beberapa pelaksanaan yang musti terus diperbaiki, seperti efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran anggaran.

Sementara itu, capaian target pembangunan nasional di bidang kesejahteraan juga menunjukkan capaian yang positif. Terdapat beberapa capaian yang memiliki deviasi dari targetnya karena konsekuensi dari ketidakpastian sepanjang tahun 2021 sebagai dampak dari dinamika pandemi COVID-19.

Modal besar untuk perbaikan di tahun 2022 nanti adalah pemerintah sudah mempunyai pengalaman selama 2 tahun belakangan ini dalam menangani krisis COVID-19 dan mengelola APBN yang prudent, sehingga diharapkan pelaksanaan tahun 2022 nanti akan lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran, baik dari sisi kualitas pelaksanaan anggarannya maupun capaian target pembangunan nasionalnya. Semoga!

Penulis: Ahmad Nawawi