Partai Demokrat Sarana Partisipasi Politik

Jakarta 1 Februari 2021, publik dibuat kaget oleh pernyataan pers yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Pernyataan pers tersebut berisi tiga masalah penting, tetapi masalah yang ketiga lebih menjadi perhatian publik. Disebutkan bahwa ada gerakan politik yang mengarah pada peng-ambilalih-an posisi Ketua Umum secara paksa yang melibatkan pejabat penting pemerintahan sekarang. Peristiwa ini spontan mengundang pengamat politik untuk memberikan tanggapan, diantaranya adalah Aidah Putri Budiarti dari LIPI dalam webinar yang diselenggarakan LP3S, menyampaikan bahwa “intervensi atas partai melemahkan demokrasi dari dua sisi, yaitu melemahkan oposisi dan melemahkan kelembagaan sistem partai” (merdekanews.co, 9 Februari 2021).

TRISTAR LOGOGRAM PARTAI DEMOKRAT

Barangkali tanggapan pengamat itu ada benarnya, karena Partai Demokrat sebagai sarana berpartisipasi rakyat dalam politik bersifat inklusif dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan suku, agama, ras dan golongan (Suhendro, 2010: 24). Hal itu, dapat menjadi kelebihan disatu sisi dan kelemahan di sisi lain. Salah satu kelebihannya adalah berpotensi memiliki anggota yang massif, tetapi di lain sisi masifikasi anggota yang ber-anekaragam tersebut, jika tidak disertai disiplin penegakan aturan partai maka berpotensi merusak. Akibat dari rusaknya partai akan menyebabkan kacaunya partisipasi politik, karena berpartai adalah salah satu bentuk partisipasi politik. Mengutip pandangan Barber (Muslim Mufti 2013: 154), bahwa partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua kategori; pertama, partisipasi intensif yang berkaitan dengan kegiatan individu maupun kelompok disuatu partai dan yang kedua, partisipasi tidak intensif yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

Kemudian, apakah tindakan Agus Harimurti Yudhoyono yang mempublikasi permasalahan tersebut masih pantas dianggap baper, lebay dan lain-lain? jika dari sudut pandang teoritisnya saja sudah jelas memperlihatkan bahwa tindakan itu merupakan upaya menegakan aturan partai sekaligus menyelamatkan partai sebagai sarana partisipasi politik rakyat dari potensi kerusakan. Maka tidak salah, jika banyak anggota dan pengurus Partai Demokrat setelah pernyataan pers disampaikan, kembali meng-ikrar-kan diri solid dan loyal terhadap Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum hasil dari proses pemilihan yang tidak melanggar aturan partai. Sejatinya ikrar itu menunjukan partisipasi politik sebagian rakyat yang memilih ber-partai di Demokrat.

Referensi: