Perdamaian Thailand Selatan Tak Bisa Hanya Mengandalkan Senjata
Undergraduate International Relations at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Aiko Zahra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika Keamanan Negara Belum Menjamin Perdamaian
Konflik di Thailand Selatan menunjukkan bahwa menjaga keamanan wilayah belum tentu menciptakan perdamaian bagi masyarakatnya. Di Pattani, Yala, dan Narathiwat, tiga provinsi di perbatasan selatan Thailand, negara dan kelompok pemberontak telah berhadapan selama beberapa dekade. Kekerasan yang meningkat tajam sejak 2004 (McCargo, 2008) memperlihatkan bahwa pengerahan aparat keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di kawasan ini. Di baliknya terdapat sejarah, identitas, hubungan warga dengan negara, dan kebutuhan sehari-hari yang perlu mendapat perhatian. Karena itu, perdamaian Thailand Selatan perlu dilihat melalui pendekatan human security, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia, bukan semata-mata negara dan wilayahnya, sebagai pusat perhatian.
Selama ini, keamanan sering dipahami sebagai kemampuan negara mempertahankan kedaulatan dan menjaga stabilitas dari ancaman. Di Thailand Selatan, cara pandang ini terlihat melalui pengerahan aparat dan penerapan kebijakan keamanan untuk menghadapi kelompok bersenjata. Namun, keamanan negara belum tentu sejalan dengan rasa aman warga. Selama kekerasan masih berlangsung dan masyarakat hidup dalam kekhawatiran, stabilitas yang dibangun belum tentu menghasilkan perdamaian yang bertahan lama.
Boonpunth dan Rolls (2016) menjelaskan bahwa kebijakan yang bertumpu pada penguatan keamanan dan perundingan politik saja belum cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mereka menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam membangun perdamaian jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perlu melampaui pendekatan keamanan yang hanya berfokus pada pengendalian kekerasan.
Melihat Konflik dari Perspektif Human Security
Dalam kajian Hubungan Internasional, pendekatan human security menawarkan cara pandang yang lebih luas terhadap persoalan keamanan. Konsep ini dipopulerkan melalui Human Development Report 1994 dari United Nations Development Programme (UNDP), yang menggeser perhatian dari keamanan wilayah negara menuju keamanan manusia (UNDP, 1994). Laporan tersebut memperkenalkan dua gagasan penting, yaitu freedom from fear, atau kebebasan dari rasa takut terhadap kekerasan dan ancaman fisik, serta freedom from want, atau kebebasan dari kekurangan yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar.
Laporan pembangunan Thailand yang diterbitkan UNDP (2009) juga menggunakan pendekatan keamanan manusia untuk melihat berbagai risiko pada tingkat individu, komunitas, dan nasional. Jika diterapkan di Thailand Selatan, freedom from fear berarti masyarakat harus terlindungi dari kekerasan, baik oleh kelompok bersenjata maupun dari penyalahgunaan wewenang aparat. Sementara itu, freedom from want menuntut perhatian terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Pendekatan ini penting karena konflik Thailand Selatan tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan identitas masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk di wilayah perbatasan selatan memiliki identitas Melayu-Muslim, dengan bahasa dan tradisi yang berbeda dari kelompok mayoritas di Thailand. McCargo (2008) menunjukkan bahwa persoalan legitimasi pemerintah pusat dan hubungan politik dengan masyarakat Muslim di wilayah selatan menjadi bagian penting dalam memahami konflik tersebut.
Karena itu, konflik ini tidak cukup dipahami sebagai persoalan keamanan antara negara dan kelompok bersenjata. Hubungan antara identitas lokal dan kebijakan negara juga perlu diperhitungkan. Kebijakan yang tidak peka terhadap pengalaman dan kebutuhan masyarakat berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan warga. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah negara berhasil mengendalikan ancaman, melainkan juga apakah masyarakat merasa dilindungi dan diperlakukan secara adil.
Perdamaian Bukan Sekadar Berhentinya Kekerasan
Persoalan tersebut juga dapat dianalisis melalui konsep positive peace atau perdamaian positif yang dikembangkan Johan Galtung (1969). Galtung membedakan perdamaian negatif, yaitu keadaan ketika kekerasan langsung tidak terjadi, dari perdamaian positif yang menuntut perhatian terhadap ketidakadilan sosial dan kekerasan struktural.
Dengan demikian, berhentinya serangan atau menurunnya jumlah insiden kekerasan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan perdamaian. Masyarakat juga harus merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesempatan yang setara hingga ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam konteks Thailand Selatan, konsep ini mengingatkan bahwa keberhasilan perdamaian tidak bisa hanya diukur dari seberapa jauh pemerintah mampu mengendalikan kelompok bersenjata. Jika warga masih merasa tidak memiliki ruang untuk berbicara, kesulitan mengakses layanan publik, atau merasa identitasnya belum memperoleh pengakuan yang memadai, persoalan mendasar yang melatarbelakangi konflik belum tentu terselesaikan.
Perdamaian membutuhkan perubahan dalam hubungan antara negara dan masyarakat, bukan sekadar berhentinya kekerasan untuk sementara. Tanpa upaya memperbaiki hubungan tersebut, penurunan kekerasan belum tentu menghasilkan kepercayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dalam jangka panjang.
Masyarakat Harus Menjadi Bagian dari Solusi
Salah satu langkah penting adalah melibatkan lebih banyak warga dalam proses perdamaian. Perundingan antara pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak memang dibutuhkan, tetapi hasilnya akan lebih bermakna jika aspirasi masyarakat yang terdampak turut diperhitungkan.
Penelitian Narkurairattana, Marddent, dan Panjor (2024), yang menggunakan data kualitatif dari Peace Survey 2023, menyoroti pentingnya memperkuat suara publik dalam proses perdamaian Thailand Selatan. Penelitian tersebut menemukan bahwa terbatasnya ruang negosiasi dan belum terlihatnya hasil konkret dari dialog menjadi tantangan bagi proses perdamaian. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi pihak yang menanggung dampak konflik, tetapi juga ikut menentukan arah penyelesaiannya.
Selain itu, masyarakat sipil perlu dipandang sebagai mitra dalam membangun perdamaian. Organisasi lokal, kelompok perempuan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan komunitas warga dapat membantu membuka komunikasi serta meredakan ketegangan karena mereka lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Boonpunth dan Rolls (2016) menekankan potensi aktor masyarakat sipil dalam mendukung pendekatan non kekerasan dan menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan mereka sebaiknya tidak berhenti pada kegiatan pendukung, tetapi menjadi bagian penting dari proses perdamaian.
Di sisi pemerintah, kebijakan keamanan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga. Penegakan hukum tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari serangan, tetapi pelaksanaannya harus akuntabel dan menghormati hak asasi manusia. Pada saat yang sama, akses pendidikan, layanan publik, kesempatan ekonomi, dan ruang dialog yang aman perlu diperkuat.
Langkah-langkah tersebut bukan pengganti penyelesaian politik, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Tanpa kepercayaan itu, kebijakan keamanan berisiko hanya menangani gejala konflik tanpa menyentuh persoalan yang membuat ketegangan terus bertahan.
Membangun Perdamaian yang Lebih dari Sekadar Bebas Konflik
Pada akhirnya, konflik Thailand Selatan mengajarkan bahwa keamanan dan perdamaian tidak bisa disamakan begitu saja. Keamanan negara memang penting, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Pendekatan human security mengingatkan bahwa manusia merupakan tujuan utama dari upaya menciptakan keamanan. Sementara itu, konsep positive peace menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar berkurangnya kekerasan: perdamaian juga memerlukan keadilan, partisipasi, dan hubungan yang lebih baik antara negara dan masyarakat.
Karena itu, masa depan perdamaian Thailand Selatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghentikan serangan, tetapi juga oleh kesediaan semua pihak menciptakan kondisi agar masyarakat dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan memperoleh kesempatan yang setara.