Jaminan Sosial di Indonesia

Ilustrasi : Aina Rachmaningtyas

Jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang berlaku universal, artinya semua warga Negara yang berdomisili di Negara tersebut berhak mendapatkan perlindungan terhadap keterbatasan ekonomi yang dimilikinya. Jaminan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial melekat sebagai “state obligation” yang dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat, terutama bagi warga yang tidak mampu miskin dan mengalami masalah kesejahteraan sosial, atau lansia yang sudah tidak memiliki penghasilan.

Program jaminan sosial ini bekerja dengan cara meggalang dana dengan mengenakan pajak bagi pekerja yang nantinya akan digunakan untuk bantuan para lansia, jaminan sosial ini akan dibiayai melalui pajak atas penghasilan yang mereka dapatkan. Di Amerika sistem jaminan sosial ini dilakukan dengan pemberlakuan membayar pajak penghasilan untuk 40 quarte atau sekitar 10 tahun selama hidupnya, dan harus berusi 62 tahun lebih tua. Namun diperkirakan jumlah seluruh pajak yang harus dibayar oleh pekerja dan pengusaha formal bernilai antara 18% hingga 20 % dari gaji si pekerja. Karena itu, program Jamsosnas dapat menjadi beban yang cukup besar bagi pekerja dan pengusaha formal, karena merekalah yang harus membiayai sebagian besar manfaat program ini.

Semua pekerja yang membayar pajak untuk empat puluh perempat pertanggungan atau lebih pada pendapatan minimum tertentu atau lebih "diasuransikan sepenuhnya" dan memenuhi syarat untuk pensiun pada usia 62 tahun dengan pengurangan manfaat dan manfaat yang lebih tinggi pada usia pensiun penuh 65, 66, atau 67 tergantung pada tanggal lahir. Manfaat pensiun bergantung pada upah rata-rata yang "disesuaikan" yang diperoleh dalam 35 tahun terakhir. Upah tahun-tahun sebelumnya "disesuaikan" sebelum dirata-ratakan dengan mengalikan setiap gaji tahunan dengan faktor indeks upah yang disesuaikan tahunan untuk gaji sebelumnya.

Jaminan sosial di Indonesia sendiri diatur dalan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau biasa disingkat SJSN. Dalam sistem ini pemerintah mengkategorikan jenis-jenis jaminan sosial yang bisa diperoleh masyarakat. Jaminan sosial tersebut yaitu; Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Dalam penerapannya, biasanya perusahaan melakukan pemotongan langsung atas jaminan-jaminan tersebut. Berbeda dengan negara maju, dimana jaminan sosial bersifat wajib bagi setiap individu. Pemerintah Indonesia tidak mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk ikut jaminan sosial tersebut. Hal ini dapat berdampak pada apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka karyawan harus menanggungnya secara pribadi.

SJSN yang disediakan oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya, kita tidak asing dengan dua jaminan sosial tersebut. Banyak sekali pro dan kontra terkait kedua jaminan sosial tersebut, terlebih terkait masalah pembayaran iuran dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Lamanya penanganan dan rumitnya sistem prosedur administrasi apabila ingin menggunakan jaminan sosial tersebut membuat banyak masyarakat enggan untuk menjadi peserta jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah.

Di Indonesia BPJS Kesehatan menjadi primadona masyaraat. Akan tetapi, dalam kondisi pandemi masyarakat semakin dipersulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Ditambah lagi, akhir-akhir ini ada kebijakan yang menyebabkan iuran fasilitas BPJS Kesehatan menjadi meningkat jika dibandingkan iuran sebelumnya. Terlebih dimasa pandemi seperti ini banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Hal ini yang menimbulkan stigma di masyarakat bahwa masyarakat miskin tidak boleh sakit.

Meskipun seharusnya jaminan sosial yang disediakan pemerintah meringankan beban masyarakatnya, pada kenyataannya banyak obat yang tidak termasuk dalam tanggungan BPJS. Sehingga, masyarakat harus tetap mengeluarkan uang untuk membeli obat yang harus dikonsumsinya. Selain itu, jadwal dokter yang tidak pasti juga menjadi keluhan masyarakat ketika menggunakan BPJS Kesehatan. Tidak jarang juga masyarakat harus mengambil nomor antrian dari pagi agar bisa mendapat kuota untuk pelayanan BPJS.

Selain itu, beberapa indikator utama tentang kinerja anggaran pemerintah belum mengalami perbaikan, terutama mengenai indikator realisasi anggaran. Realisasi pengeluaran pemerintah pusat selalu menyimpang dari rencana awal. Subsidi dan transfer anggaran kepada pemerintah daerah cenderung diperkirakan terlalu rendah, yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pengeluaran secara keseluruhan. Ada tiga alasan pokok yang dapat menjelaskan kesulitan dalam pelaksanaananggaran yang efiien: (i) lemahnya penyiapan anggaran; (ii) pelaksanaan anggaranyang kaku dan (iii) hambatan implementasi.

Pertama, lemahnya penyiapan anggaran, terutama taksiran yang jauh lebih rendah dari harga minyak, telah menyebabkan revisi anggaran yang bisa mencapai tiga kali. Kedua, pemerintah masih menerapkan proses pelaksanaan anggaran yangcenderung kaku. Kontrol yang rinci terhadap input bertujuan untuk menjamin komposisi anggaran agar sesuai dengan prioritas politik dan anggaran tersebut tidakakan diubah selama pelaksanaannya. Dokumen pengeluaran (DIPA), walaupun sekarang ini telah dikeluarkan pada permulaan tahun anggaran didasarkan padaanggaran per pos (line item) sehingga kurang flksibel untuk melakukan penyesuaian dalam komposisi input yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ketiga, pencairan anggaran yang berjalan lamban sangat terkait dengan isu isu lanjutanyang berhubungan dengan kapasitas kelembagaan. Khususnya, kapasitas untuk menyelesaikan proses pengadaan tepat waktu dengan prosedur sesuai dengan ketentuan pengadaan yang semakin ketat.

Pemerintah harus memperbaiki sistem jaminan sosial nasional agar pelayanan yang didapatkan masyarakat bisa maksimal. Selain memperbaiki sistem, pemerintah harus memperbaiki pelayanan dan menambah kuota pelayanan untuk jalur BPJS. Banyak pekerjaan yang harus dibenahi oleh pemerintah supaya jaminan sosial di Indonesia dapat berjalan maksimal dan dapat bisa sebanding dengan negara-negara maju. Dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia, maka pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai juga untuk masyarakatnya.

Aina Rachmaningtyas, Mahasiswa Diploma III Akuntansi Alih Program Politeknik Keuangan Negara STAN