Meja Hijau, Amplop, dan Kosongnya Kas Negara: Kenapa Suap Susah Banget Mati?
Tulisan dari Ainurrohmah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarWajah Wajah petugas berpakaian oranye, tumpukan uang tunai yang dibungkus rapi, atau izin pembangunan yang keluar kilat tapi penuh kejanggalan bikin kita kayak nonton sinetron yang sama tiap minggu. Di tengah pembicaraan hangat soal suap HGB Bogor, kasus yang menyeruak ini jadi tamparan keras: hukum kita kok gampang banget dibeli? Pertanyaannya sederhana, kenapa suap ini kayak kecoa di rumah. Diusap, disemprot, besok muncul lagi di sudut lain?
Bukan karena orang kita doyan nyogok dari lahir, tapi suap langgeng karena ekosistemnya memang mendukung. Pertama, biaya politik yang mahal bikin calon kepala daerah atau pejabat berpikir soal "balik modal" ketimbang melayani begitu menang, alhasil meja birokrasi berubah jadi kasir. Kedua, birokrasi berbelit alias red tape memang dipelihara lambat, kalau bikin izin legal butuh 14 meja dan 4 bulan padahal bisnis butuh jalan besok, suap otomatis jadi "jalan tol". Ketiga, hukuman belum kasih efek jera karena vonis ringan, remisi gampang, dan sisa aset hasil korupsi masih cukup buat anak cucu. Keempat, budaya permisif "asal urusan beres" dan mental aji mumpung "wani piro" bikin pemberi dan penerima merasa sama-sama untung di permukaan.
Mengupas Dampak Suap Ekonomi di Lapangan
Banyak yang ngira suap cuma perkara maling duit negara yang nanti disita KPK, padahal efek dominonya ngeri buat dompet rakyat kecil lewat dampak suap ekonomi. Pertama, ekonomi jadi biaya tinggi alias high cost economy karena investor ogah masuk kalau aturan mainnya harus nyetor pelicin, yang berujung pada naiknya biaya produksi dan harga barang di pasaran. Kedua, infrastruktur jadi asal-asalan karena anggaran disunat buat upeti, bikin jalan baru 3 bulan sudah bolong dan jembatan gampang rapuh dengan keselamatan taruhannya. Ketiga, ketimpangan makin lebar karena yang punya akses ke pejabat kaya lewat izin khusus sementara UMKM kecil terseok-seok dipinggirkan aturan diskriminatif. Keempat, investasi asing kabur karena modal global cari kepastian hukum, bukan kepastian kedekatan dengan pejabat.
Strategi Pemberantasan Korupsi dari Akarnya
Kalo mau beneran bersih lewat pemberantasan korupsi yang nyata, orasi anti-korupsi di TV gak akan cukup dan butuh resep praktis yang merombak sistem. Pertama, digitalisasi total lewat e-government harus dipangkas interaksi tatap mukanya untuk izin, tender, sertifikat, dan pajak supaya semua tercatat transparan by system. Kedua, terapkan sunny day law atau pembuktian terbalik di mana pejabat yang punya harta tidak wajar dan tidak match sama profil gaji harus langsung disita kecuali bisa buktikan asal-usulnya secara halal. Ketiga, reformasi pendanaan partai politik di mana negara harus biayain partai secara proporsional supaya calon gak utang budi ke cukong atau korporasi hitam. Keempat, perberat hukuman korporasi dengan cabut izin usaha permanen kalau terbukti nyuap lewat oknum, bukan cuma pasang badan manager lapangan. Suap bakal terus ada selama birokrasi masih jadi labirin dan kejujuran dihargai lebih mahal daripada kecurangan. Pertanyaannya: negara mau serius merombak mesinnya, atau cuma mau nunggu rompi oranye berikutnya?