Banyaknya Partai Politik: Memperkuat Demokrasi atau Sekadar Melemahkannya?
Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Aisyah Arofa Tillah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bayangkan seorang warga di bilik suara. Di tangannya ada beberapa surat suara, dan di atasnya berderet puluhan logo partai dengan janji yang hampir sama: kesejahteraan, pendidikan, lapangan kerja, hingga pemberantasan korupsi. Ia mengenal beberapa nama, tetapi tidak yakin apa yang sebenarnya membedakan satu partai dengan partai yang lain. Setiap partai mengaku membawa perubahan, sementara pemilih harus memutuskan hanya dalam hitungan menit.
Dari situ muncul pertanyaan: apakah semakin banyak partai politik berarti semakin kuat demokrasi Indonesia?
Jejak Panjang Multipartai di Indonesia
Multipartai bukan hal baru. Setelah Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta, partai-partai tumbuh dengan cepat. Pemilu 1955, pemilu pertama setelah kemerdekaan, diikuti puluhan partai, organisasi, dan calon perseorangan, dengan PNI, Masyumi, NU, dan PKI sebagai empat partai besar.
Pada masa Orde Baru, arahnya berbalik. Pemerintah menyederhanakan partai lewat fusi pada 1973. Partai-partai Islam melebur menjadi PPP, sedangkan partai nasionalis dan Kristen/Katolik melebur menjadi PDI. Bersama Golkar, hanya tiga peserta yang boleh mengikuti pemilu pada 1977 sampai 1997. Penyederhanaan itu lahir dari keputusan penguasa, bukan dari pilihan rakyat.
Setelah Reformasi 1998, keran dibuka kembali. Pemilu 1999 diikuti 48 partai. Jumlahnya kemudian menyusut menjadi 24 partai pada 2004, lalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu. Pada tahun 2024, ada 18 partai nasional yang bersaing. Artinya, perdebatan tentang jumlah partai hari ini merupakan kelanjutan dari pertanyaan lama: seberapa banyak ruang yang perlu diberikan kepada keberagaman, dan seberapa jauh negara boleh mengaturnya.
Banyak Pilihan, Banyak Aspirasi
Keberadaan banyak partai politik dapat menjadi tanda terbukanya ruang demokrasi. Setiap orang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Ada yang memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, pertanian, hingga perlindungan lingkungan. Melalui partai politik, aspirasi tersebut dapat disalurkan ke dalam proses politik.
Hal ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selain itu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur fungsi partai politik, termasuk sebagai sarana pendidikan politik, penyaluran aspirasi, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Artinya, partai tidak seharusnya hanya menjadi kendaraan untuk meraih kekuasaan, tetapi juga penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Sayangnya, banyaknya partai tidak selalu menjamin aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan. Beragamnya pilihan belum tentu sejalan dengan kualitas kader, integritas, maupun program yang ditawarkan.
Kondisi Sekarang: Dibatasi, Tetapi Tidak Otomatis Menjadi Sederhana
Upaya penyederhanaan partai pada era demokrasi dilakukan lewat ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Angkanya naik dari 2,5 persen pada Pemilu 2009 menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014, dan 4 persen pada Pemilu 2019 dan 2024. Tujuannya menjaga stabilitas dan mencegah parlemen terpecah-pecah.
Namun, kajian yang ada menunjukkan bahwa hasilnya tidak sesederhana itu. Sejumlah analisis menyebut jumlah partai efektif di DPR bertahan di kisaran 7 sampai 8 meskipun ambang batas dinaikkan. Kajian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menunjukkan bahwa besaran daerah pemilih sudah menyaring partai secara alami, dengan rata-rata ambang batas efektif per daerah pemilih sekitar 10,8 persen.
Di sisi lain, ada harga yang dibayar pemilih. Pada Pemilu 2024, sekitar 17,3 juta suara sah, atau sekitar 11,4 persen suara nasional, tidak terkonversi menjadi kursi karena sepuluh partai pilihan mereka tidak lolos ambang batas 4 persen. Artinya, jutaan warga sudah memilih tetapi suaranya tidak terwakili di DPR.
Mahkamah Konstitusi merespons hal ini lewat Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu 2024, tetapi tidak boleh dipakai pada Pemilu 2029 dan harus diubah dengan desain yang rasional, proporsional, dan menjaga suara pemilih agar tidak terbuang sia-sia. Pembahasan angkanya kini diperdebatkan: ada yang mendorong 5 persen atau lebih, ada pula yang mengusulkan angka jauh lebih rendah.
Data ini menunjukkan bahwa persoalan demokrasi kita tidak dapat dijawab hanya dengan menghitung jumlah partai. Menaikkan atau menurunkan angka tidak otomatis memperbaiki kualitas keterwakilan.
Ketika Kepentingan Rakyat Tersisih
Persoalan muncul ketika persaingan politik lebih berfokus pada perebutan kekuasaan daripada penyelesaian masalah masyarakat. Janji kampanye seharusnya diwujudkan melalui kebijakan yang memberi manfaat nyata.
Dalam sistem multipartai, koalisi menjadi bagian dari dinamika politik. Kerja sama antarpartai dapat membantu membangun pemerintahan. Namun, jika pembagian jabatan lebih diutamakan daripada kepentingan publik, fungsi pengawasan terhadap pemerintah berisiko melemah.
Padahal, demokrasi tidak hanya membutuhkan pihak yang menjalankan pemerintahan, tetapi juga pihak yang berani mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, memberikan kerangka hukum bagi penyelenggara pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, aturan pemilu saja tidak cukup. Kualitas demokrasi juga bergantung pada perilaku partai, integritas para pemimpin, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kekuasaan.
Apakah Mengurangi Jumlah Partai Menjadi Solusi?
Sejarah memberi pelajaran di sini. Penyederhanaan paksa pada masa Orde Baru memang menghasilkan partai yang sedikit, tetapi tidak menghasilkan demokrasi yang sehat. Data era Reformasi pun menunjukkan bahwa ambang batas yang makin tinggi belum terbukti menyederhanakan parlemen secara berarti, sementara jutaan suara terbuang.
Karena itu, mengurangi jumlah partai bukan jalan keluar yang otomatis memperbaiki demokrasi. Jika pembatasan dilakukan tanpa mempertimbangkan keterwakilan masyarakat, kelompok dengan aspirasi tertentu justru dapat kehilangan ruang untuk menyampaikan kepentingannya.
Menurut saya, persoalan utama bukan berapa banyak partai yang berdiri, melainkan bagaimana partai menjalankan tanggung jawabnya. Partai perlu memperbaiki rekrutmen kader, meningkatkan transparansi, menjalankan pendidikan politik, dan memastikan wakil rakyat dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Masyarakat juga berperan penting. Memilih partai seharusnya tidak hanya berdasarkan popularitas tokoh atau janji kampanye, tetapi juga rekam jejak, program, dan integritasnya.
Demokrasi Bukan Sekadar Banyaknya Pilihan
Pada akhirnya, banyaknya partai politik dapat memperkuat sekaligus menjadi tantangan bagi demokrasi Indonesia. Keberagaman partai membuka ruang bagi berbagai aspirasi, tetapi jumlah yang besar tidak otomatis menjamin pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat.
Demokrasi yang sehat tidak cukup diukur dari banyaknya partai yang mengikuti pemilu. Demokrasi juga harus dilihat dari kualitas gagasan, kebebasan menyampaikan kritik, dan kesediaan pemegang kekuasaan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.
Indonesia tidak semata-mata membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit partai politik, melainkan partai yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Sebab, partai politik seharusnya hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menjadikan rakyat sekadar jalan untuk memperoleh kekuasaan.
Banyaknya partai politik akan memperkuat demokrasi apabila mampu memperluas keterwakilan dan menghadirkan persaingan yang sehat. Namun, tanpa komitmen terhadap kepentingan publik, banyaknya partai hanya akan menjadi keramaian politik tanpa perubahan yang berarti bagi masyarakat.