Vietnam vs. Indonesia: Daya Tarik Diplomasi Ekonomi di Mata Perusahaan Teknologi

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam, Jenderal Luong Cuong, di Swissotel, Lima, Peru, pada Jumat (15/11). Foto: Zamachsyari/kumparan

Dalam tiga bulan terakhir, tarik ulur rencana investasi perusahaan teknologi multinasional, Apple Inc. di Indonesia sangat dinamis. Negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Apple mencerminkan upaya negara ini memanfaatkan raksasa teknologi untuk mau mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Salah satu tujuan kerja sama adalah mendorong Apple menjalankan produksi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global Apple.

Sumber: Apple Supplier List (2024)

Berdasarkan daftar pemasok Apple tahun fiskal 2023, hanya satu perusahaan yang mengoperasikan manufaktur produk Apple di Indonesia: Yageo Corporation tercatat melakukan produksi bahan baku di Muka Kuning, Batam. Jumlah ini menurun dibanding daftar pemasok Apple pada 2021 yang menempatkan dua lokasi di Indonesia (Riau dan Jawa Barat). Sementara itu dalam daftar pemasok 2023, sudah ada 18 pemasok Apple yang menjadikan Vietnam sebagai lokasi produksi mereka. Angka yang tak jauh berbeda diraih Malaysia, Singapura, dan Thailand, sehingga dapat dikatakan Indonesia sudah tertinggal jauh dari anggota ASEAN lainnya dalam rantai pemasok global Apple.

Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap berupaya menarik investasi Apple melalui upaya diplomatik yang ambisius namun cenderung kaku. Dua menteri diutus Presiden Prabowo untuk berduet dan menarik investasi besar dari Apple, yaitu Menteri Investasi, Rosan Roeslani dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Dalam dinamika penawaran proposal yang awalnya hanya senilai USD 100 juta, kini disampaikan pemerintah menjadi sebuah komitmen besar senilai USD 1 miliar.

CEO Apple Tim Cook memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/4/2024). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Dalam perjalanan ini, diplomasi dari pemerintah Indonesia memainkan peran penting, baik dalam memastikan adanya kerja sama yang saling menguntungkan maupun dalam menyelesaikan tantangan regulasi. Ambisi ini sebenarnya sudah bergulir sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi menginginkan Indonesia dapat meningkatkan kemampuan industri teknologi lokal, bukan hanya sebagai pengguna teknologi saja.

Salah satunya lewat regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus dipenuhi perusahaan asing yang ingin menjual produknya di Indonesia. Sejak 2018, Apple telah membuka Apple Developer Academy di Surabaya dan Batam, dan programnya telah diikuti oleh lebih dari 2.000 calon IT developer. Apple mengklaim, 90% lulusannya telah mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor, sebagai bentuk dampak dari investasi.

Sumber: Apple Developer Academy

Data Kementerian Investasi menyebut, dengan adanya empat akademi ini di Indonesia, total investasi Apple mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Tak puas hanya dengan akademi, pada akhir 2024 Indonesia mendesak Apple meningkatkan nilai investasinya agar adil dengan perusahaan telepon seluler lainnya. Samsung, dan Xiaomi yang sudah lebih dulu berinvestasi dengan nilai lebih dari Rp5 miliar di Indonesia.

Meski Menteri Perindustrian menyebut kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, pemerintah malah tengah menggodok aturan TKDN terbaru yang meningkatkan persentase TKDN dari 35% menjadi 40% untuk perangkat teknologi.

Lalu apa hasil dari diplomasi melalui kebijakan TKDN ini dari kacamata Amerika Serikat, sebagai negara terbesar kelima yang merealisasikan investasi di Indonesia?

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam Investment Climate Statement menyatakan meskipun Indonesia memiliki pasar dan ekonomi yang besar serta sumber daya alam melimpah, namun investor yang ingin masuk ke Indonesia harus menghadapi sejumlah tantangan.

Selain itu, dalam laporan Kompas yang mengutip data World Bank, kerumitan birokrasi dan administrasi Indonesia pun disorot. Indonesia mensyaratkan sebelas prosedur administrasi untuk memulai usaha. Selain itu, dibutuhkan 106 jam bagi entitas bisnis untuk melengkapi dokumen impor.

Proses administratif di Indonesia terasa lebih kompleks jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang tengah naik daun dan menjadi tujuan raksasa teknologi berinvestasi: Vietnam.

Di Vietnam, hanya diperlukan delapan langkah administratif untuk memulai sebuah usaha dan waktu untuk mengurus dokumen ekspor dan impor di Vietnam adalah masing-masing hanya 50 jam dan 76 jam.

Vietnam memang tengah memfokuskan penggunaan diplomasi digital untuk memperkuat industri teknologinya secara global. Dalam pertemuan awal Desember 2024, Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam bersama dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Vietnam serta perwakilan industri teknologi, membahas strategi untuk mengintegrasikan transformasi digital dalam diplomasi dan hubungan luar negerinya.

Sumber: Ministry of Information and Communications (Vietnam)

Vietnam memandang diplomasi digital sebagai alat penting untuk mengatasi isu global, seperti penuaan populasi, perubahan iklim, dan disparitas ekonomi. Ini menjadi bagian dari usaha mereka untuk menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tantangan global.

Selain itu mereka juga berencana mengubah bentuk kerja sama yang baru berupa nota kesepahaman menjadi kemitraan yang lebih formal di tingkat nasional dengan mitra internasional. Hal ini guna meningkatkan posisi Vietnam dalam ekonomi digital global.

Tak hanya kemitraan, para duta besar dan konsul juga didorong aktif mempromosikan kemampuan teknologi Vietnam di luar negeri serta mengajak talenta digital terampil untuk datang ke Vietnam.

Pentingnya menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang membawa teknologi canggih dianggap krusial untuk dapat memperkuat rantai nilai domestik dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

Ekspansi global perusahaan teknologi Vietnam adalah bagian dari strategi keamanan nasional, dengan tujuan tidak hanya bertahan, tapi bahkan untuk mendominasi pasar global. Pemerintah Vietnam menyoroti pentingnya berbagi kisah sukses Vietnam dengan dunia dan memposisikan negaranya sebagai pemimpin di ranah digital. Dengan diplomasi digital yang menjadi jantung strategi, Vietnam berupaya menjadi negara yang lebih kuat dan lebih kompetitif untuk industri teknologi global.

Hal ini nampaknya sejalan dengan strategi Partai Komunis Vietnam yang dinamakan Diplomasi Bambu (Bamboo Diplomacy). Kebijakan ini pertama kali diumumkan pada Konferensi Nasional Hubungan Luar Negeri Vietnam pada tahun 2021. Menggambarkan kebijakan luar negeri Vietnam yang fleksibel namun berakar kuat, dengan menggabungkan prinsip-prinsip kemandirian dan kepentingan nasional. Kebijakan ini juga dilakukan untuk memperkuat ekosistem teknologi Vietnam.

Hasil dari agresifnya diplomasi digital Vietnam memperlihatkan bahwa sejak 2019 Apple telah berinvestasi yang cukup besar di sana. Nilai total investasi mereka sebesar Rp256,5 triliun dan salah satunya berbentuk pembangunan pabrik. Di samping, cukup banyak pemasok juga yang menjadikan Vietnam sebagai negara lokasi manufaktur bahan baku Apple. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang baru mendapat total investasi senilai Rp1,6 triliun, Indonesia masih kalah jauh. Apalagi bentuk investasinya hanya berupa membangun akademi pelatihan, bukan berupa pembangunan pabrik yang dapat menyerap investasi dan lapangan kerja yang lebih besar.

Meski begitu, Vietnam bukan hanya berhasil membangun kerja sama dan investasi internasional dengan perusahaan raksasa digital hanya karena diplomasi mereka yang progresif. Ada faktor lain yang tidak bisa dinafikan, yaitu lokasi Vietnam yang strategis dan dekat dengan Cina. Kedekatan spasial dengan Cina ini juga jadi alasan kenapa Apple membuka banyak pabrik di Vietnam, karena saat ini sebagian besar rantai pasok Apple masih berada di negeri tirai bambu. Sebuah publikasi bahkan merilis sekitar 37% pemasok Apple di Vietnam berasal dari China dan Hong Kong.

Vietnam juga berhasil memanfaatkan ketegangan antara Cina dan AS untuk menarik perusahaan multinasional yang mencari alternatif dari fasilitas manufaktur di Cina. Apalagi di Vietnam, perusahaan multinasional bisa membayar biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan logistik yang lebih efisien. Beberapa perusahaan Cina telah memindahkan produksi mereka ke Vietnam karena faktor politik dan ekonomi.

Walhasil, kampanye "Made in Vietnam" semakin dikenal sebagai alternatif dari produk-produk yang awalnya diproduksi di Cina. Data dari Statista menyebutkan, di semester pertama tahun 2022, sebanyak 11 dari 20 investasi asing terbesar di Vietnam adalah dari perusahaan-perusahaan Cina.

Jika Indonesia punya politik bebas aktif, Vietnam memiliki prinsip keamanan nasional yang disebut “4 No’s” yang artinya: tidak ada aliansi militer, tidak ada afiliasi dengan satu negara untuk melawan negara lain, tidak ada pangkalan militer asing di wilayah Vietnam yang digunakan untuk melawan negara lain, serta tidak ada kekuatan atau ancaman untuk menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional. Kebijakan ini diakui perusahaan multinasional sebagai syarat yang diperlukan untuk memindahkan beberapa pabrik mereka ke Vietnam. Ini kemudian berhasil membantu Vietnam membuat polarisasi kekuatan dunia, dengan mempertahankan netralitas sambil terus terlibat dalam kemitraan dengan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Cina.

Lalu apa hasilnya? Jika dibandingkan, “rapor” Vietnam dalam dokumen Investment Climate Statement yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat jauh berbeda dibanding Indonesia. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa:

Dengan rapor baik ini, tak heran bila kebijakan Vietnam yang dibarengi dengan diplomasinya mampu memikat sejumlah perusahaan teknologi multinasional untuk berinvestasi di negaranya. Selain Apple, baru-baru ini perusahaan chip asal AS, Nvidia juga ikut berinvestasi untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan kercerdasan buatan di Vietnam. Nilainya bahkan mencapai USD 200 juta atau setara Rp3,1 triliun. Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan perjanjian antara Nvidia dan pemerintah Vietnam. Ini terjadi hanya selang beberapa minggu setelah bos Nvidia, Jensen Huang mampir ke Indonesia, namun hanya untuk mengisi talkshow dan makan gulai di Blok M.

Dampak dari strategi diplomasi dan kebijakan untuk asing ini kemudian tercermin dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal tiga tahun 2024, Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam mencapai 7,4%, sementara PDB Indonesia hanya bisa meraih 4,95%. Oleh karena itu, selain perlu memperkuat strategi diplomasi untuk meningkatkan selera perusahaan teknologi multinasional masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesai juga perlu mengevaluasi apa saja hasil baik dari kebijakan TKDN yang sudah diberlakukan selama tujuh tahun terakhir. Pada pemerintahan Jokowi, pemangkasan birokrasi menjadi fokus yang ditekankan, namun ternyata itu belum cukup di mata negara lain dan para investor luar negeri.

Kemenperin pernah menyampaikan di 2022 bahwa kebijakan TKDN dari industri telepon seluler diharapkan menjadi salah satu cara substitusi impor bisa mencapai 35%. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada publikasi resmi dari Kemenperin tentang keberhasilan TKDN dalam menekan impor. Pada tahun yang sama, Kemenperin juga menargetkan perakitan produk telepon seluler dapat dilakukan secara completely knocked down pada 2025.

Ambisi ini nampaknya yang membuat pemerintah Indonesia, terutama Kemenperin menekan Apple dan menarik ulur proposal investasi agar Apple mau berinvestasi lebih besar di Indonesia. Meski begitu, pemerintah tetap harus membereskan pekerjaan rumah yang sudah disorot oleh dunia dan entitas bisnis internasional.

***