Implementasi SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia

Sumber Foto: https://www.freepik.com/free-photo/sustainable-development-goals-still-life_38687442.htm#query=sustainable%20development%20goals&position=18&from_view=keyword&track=ais&uuid=15df8aa6-5112-471b-8d69-90533264b254

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari Millenium Development Goals (MDGs). Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target tujuan global, SDGs jauh lebih ambisius bertujuan menuntaskan seluruh target dari tujuan global pada tahun 2030 (Zulfitri & Deswanti, 2018).

Implementasi SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Antara lain sebagai berikut.

1. Mengintegrasikan SDGs dalam RPJMN

Sumber Foto: https://www.freepik.com/free-photo/group-businesspeople-fist-bumping-desk_2555046.htm#query=integrasi%20sdgs%20rpjm&position=7&from_view=search&track=ais&uuid=c134c21a-4c9a-459c-b673-6c9b2ac64db1

Agenda pembangunan berkelanjutan merupakan penerus Millenium Development Goals (MDGs) yang dimaksudkan untuk memfasilitasi kerja teknis dan departemen kebijakan dengan mempromosikan pendekatan terpadu untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait yang dihadapi dunia. Selain mengedepankan agenda global MDGs, SDGs juga melangkah lebih jauh dengan menciptakan beberapa agenda dan target yang lebih menuntut dalam upaya menangani isu-isu terkini dan mencapai tujuan-tujuan yang saling terkait.

Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa SDGs terintegrasi secara holistik dalam RPJMN. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan target-target SDGs ke dalam program dan kegiatan yang termasuk dalam RPJMN. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi RPJMN.

2. Mengembangkan Kebijakan Berbasis SDGs

Sumber Foto: https://www.istockphoto.com/id/foto/konsep-teknologi-lingkungan-sumber-daya-laut-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs-gm1465159922-497657097?phrase=kebijakan+sdgs

Pemerintah Indonesia harus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip SDGs. Ini mencakup kebijakan dalam bidang ekonomi, lingkungan, sosial, dan institusional. Kebijakan ini harus mendukung pencapaian tujuan SDGs dan mempromosikan inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan.

Konsep Green Economy dengan indikator PDB hijau dapat memberikan harapan baru yang lebih baik pada implementasi pembangunan berkelanjutan karena ada tujuan untuk menginternalisasi aspek lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi. Implementasinya dapat diwujudkan berupa dana reboisasi, reklamasi, revegetasi, peremajaan lahan kritis, perbaikan tata air, dana konservasi, dana CSR (Corporate Social Responsibility), dana penelitian dan pengembangan berbasis lingkungan, dan lain lain dengan tujuan untuk tetap tersedianya sumber daya alam dalam jangka panjang (Kristianto, 2020).

3. Meningkatkan Koordinasi Antar Sektor

Sumber Foto: https://www.freepik.com/free-photo/front-view-man-with-wooden-blocks_38687392.htm#query=koordinasi%20antar%20sektor%20sdgs&position=40&from_view=search&track=ais&uuid=2f0cc38c-a7af-40cc-865f-bfd9a8aa7060

Dalam RPJM, berbagai sektor harus bekerja sama secara terintegrasi guna mencapai SDGs. Penetapan mekanisme kerjasama yang jelas antara sektor-sektor yang terkait akan memudahkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program SDGs.

Faktanya, banyak agenda pembangunan yang kompleks seringkali memerlukan koordinasi serta kebijakan lintas sektoral untuk menghasilkan hasil program yang lebih baik. Kebijakan lintas sektor dapat menjadi tantangan untuk diterapkan karena memerlukan koordinasi. Hal ini seringkali menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan sektoral. Namun, koordinasi di berbagai sektor dapat merangsang proses kebijakan dan pembelajaran organisasi, mengarah pada desain kebijakan yang lebih baik, dan implementasi yang lebih efisien.

Implementasi SDGs dalam RPJMN membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai sektor pemerintahan. Pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan dan program yang termasuk dalam RPJMN memiliki sinergi yang kuat dan saling mendukung untuk mencapai tujuan SDGs. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus memperkuat koordinasi antar sektor dan memastikan adanya mekanisme koordinasi yang efektif.

4. Memperkuat Kapasitas Implementasi

Sumber Foto: https://www.istockphoto.com/id/foto/menulis-laporan-konsep-tujuan-tren-dan-pencapaian-perusahaan-esg-gm1501737331-522515632?phrase=implementasi+sdgs

Untuk mencapai SDGs yang digariskan oleh PBB, penguatan kapasitas sangatlah penting untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan ini di tingkat nasional, regional, dan lokal. Hal ini memerlukan RPJMN yang efektif dan efisien yang selaras dengan SDGs, serta dapat memandu proses implementasi.

Dalam memperkuat kapasitas penerapan RPJMN, SDGs memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik dengan mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk investasi. Hal ini membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan memastikan bahwa upaya pembangunan terfokus pada wilayah dengan potensi dampak tertinggi.

Pemerintah harus berinvestasi dalam memperkuat kapasitas implementasi SDGs dalam RPJMN. Ini termasuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang terkait dengan SDGs. Selain itu, untuk mencapai tujuan SDGs, pemerintah juga harus memperkuat kapasitas masyarakat, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil dalam partisipasi dan kontribusi mereka terhadap implementasi SDGs.

5. Memonitor dan Mengevaluasi Implementasi

Sumber Foto: https://www.freepik.com/free-photo/group-businesspeople-looking-natural-resources-icon-meeting_2559373.htm query=monitor%20sdgs#from_view=detail_alsolike#position=11&query=monitor%20sdgs

Pemerintah harus memonitor dan mengevaluasi implementasi SDGs dalam RPJMN secara terus menerus. Ini termasuk memastikan bahwa indikator-indikator yang relevan dan terukur telah ditetapkan pada setiap tujuan SDGs. Pemerintah juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi. Hasil monitor dan evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki implementasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan SDGs.

Pentingnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGS tidak bisa dilebih-lebihkan. Pertama, pemantauan dan evaluasi memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai target SDGS. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi apakah pemerintah membuat kemajuan dalam mencapai target atau sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efektif. Kedua, pemantauan dan evaluasi membantu mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan implementasi. Hal ini membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan hambatan-hambatan yang perlu diatasi.

Dengan mengimplementasikan SDGs dalam RPJMN, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan adalah berkelanjutan, inklusif, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini akan menjadi pijakan untuk mencapai tujuan dan visi pembangunan jangka panjang Indonesia.

Kesimpulan:

Implementasi SDGs dalam RPJMN merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui langkah-langkah seperti mengintegrasikan SDGs dalam RPJM, mengembangkan kebijakan berbasis SDGs, meningkatkan koordinasi antar sektor, memperkuat kapasitas implementasi, memonitor dan mengevaluasi implementasi, diharapkan implementasi SDGs dalam RPJMN dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan berkontribusi positif terhadap pembangunan di Indonesia.

Daftar Bacaan:

Zulfitri, A., & Deswanti, E. (2018). Analisa Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi 2016 – 2021. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 4(3), 151–159.

Kristianto, A. H. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship, 2(1), 27–38. https://doi.org/10.46229/b.e.e..v2i1.134