Antara Bansos dan Politisasi:Tinjauan Kasus Stiker Paslon di Kabupaten Lumajang

Gambar ini dihasilkan menggunakan DALL·E, sebuah alat AI dari OpenAI, berdasarkan prompt yang dibuat oleh Siti Aisyah. Gambar menggambarkan Ilustrasi bansos. Dihasilkan pada 17-10-2024.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang selalu diharapkan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Namun, isu politisasi sering kali mencuat terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah penyusupan stiker pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati di Lumajang, Jawa Timur, pada bantuan sosial yang dibagikan kepada warga Kaliboto Lor. Kasus ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan memicu tanggapan dari berbagai pihak terkait.

“Itu di luar ranah kami, karena penempelan stiker di luar balai desa, bukan saat bantuan akan diberikan kepada masyarakat,” jelas Retno saat dikonfirmasi di kantornya, Jumat (13/10). Menurutnya, DKPP hanya bertanggung jawab untuk memantau kualitas beras dan memastikan bantuan tersalurkan dengan baik.

Isu politisasi bantuan sosial, terutama menjelang pemilihan kepala daerah, selalu menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dalam kasus Lumajang, pendapat masyarakat dan para ahli terpecah dalam dua pandangan, yaitu pro dan kontra terkait keterlibatan aktor politik dalam program bantuan sosial.

Pro Negara Sebagai Pelindung Masyarakat

Teori Negara Paternalistik: Negara bertanggung jawab menjaga kesejahteraan warganya, seperti melalui bantuan sosial (bansos). Pemerintah dianggap sebagai “ayah” yang melindungi rakyat. Kelompok ini berpendapat bahwa bansos harus terus berjalan meskiada Pilkada, karena penting untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai simbol politik tidak seharusnya menghentikan program ini, dan pengawasan oleh Bawaslu sudah cukup.

Kontra Negara Sebagai Alat Politik

Teori Negara Instrumental: Negara sering digunakan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi. Kelompok kontra melihat bansos disertai simbol politik sebagai alat kampanye,seperti di kasus Lumajang, yang dianggap merusak demokrasi. Mereka menyarankan agar bansos dihentikan sementara selama kampanye untuk menghindari penyalahgunaan.