'Aisyiyah Menyoroti Problematika Ekonomi dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Logo 'Aisyiyah

Indonesia masih saja belum bisa mandiri dari kemiskinan. Berdasarkan laporan BPS per Maret 2022 yang menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9.54% setara dengan 26,16 juta orang. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain situasi ketenagakerjaan yang tidak produktif, rendahnya produktifitas tenaga kerja dan tingkat upah, terbatasnya jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja serta kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan semakin mahalnya harga-harga kebutuhan atau inflasi.

Kemiskinan memiliki banyak dimensi baik yang bersifat subyektif, mutlak, relatif, alamiah, kultural dan struktural. Jenis-jenis kemiskinan tersebut sekaligus menjelaskan adanya kaitan antara faktor ekonomi, sosial dan budaya.

Berbagai kebijakan ekonomi juga telah dituangkan dalam kebijakan pembangunan melalui SDGs. Tujuan satu SDGs yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun dan tujuan ke delapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Adapun permasalahan kemiskinan lainnya, sebagaimana yang tertulis dalam Tanfidz Keputusan Muktamar 'Aisyiyah ke-48 antara lain:

1. Akses perempuan dalam perekonomian dan pembangunan masih menghadapi berbagai kendala. Dua pertiga dari penduduk perempuan Indonesia merupakan kelompok usia produktif 15 - 64 tahun, sehingga ada potensi yang sangat besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menghapuskan rintangan bagi perempuan untuk berpastisipasi dalam perekonomian. Maka dari itu 'Aisyiyah berpandangan jika Indonesia mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan 25% saja pada tahun 2025 maka akan menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi dan PDB sebesar 2,9%. Salah satu permasalahan yang harus segera ditangani adalah meningkatkan akses pada permodalan usaha dan kemudahan memulai usaha sehingga perempuan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dalam bentuk UMKM yang bisa memberikan kepastian kesejahteraan mereka, alih teknologi juga menjadi salah satu tantangan peningkatan UMKM perempuan terkait dengan akses dalam dunia digital, UMKM yang dikelola perempuan dirasa sedikit susah maju dikarenakan beban ganda perempuan sehingga fokus pengembangan usaha terbatas, masih banyaknya perempuan yang bekerja di industri rumahan tanpa perlindungan sosial.

2. Inklusi ekonomi perempuan dinilai masih rendah. Inklusi ekonomi merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan tanpa pengecualian untuk meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pada ekonomi inklusi ini seluruh bagian masyarakat dapat mengambil peran apapun baik sebagai produsen, pekerja, pembeli serta penyalur tanpa keterbatasan jangkauan. Semua dapat terjawab melalui kolaborasi dan partnership. Berkaitan dengan dengan inklusi ekonomi ini, ruang-ruang atau akses ekonomi untuk kelompok disabilitas belum secara sistematis dikembangkan, termasuk dalam hal ini adalah pengakuan identitas perempuan sebagai petani dan nelayan sehingga membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan akses layanan dan peningkatan usaha bagi mereka. Dukungan peningkatan ekonomi bagi perempuan di daerah terpencil, tertinggal dan miskin harus menjadi perhatian.

3. Permasalahan pemanfaatan teknologi informasi pada semua kegiatan ekonomi masih perlu mendapat perhatian. Masyarakat di seluruh dunia menghadapi tantangan industri 4.0 dan Society 5.0 yang menekankan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal mendorong pembangunan dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi dalam semua kegiatan ekonomi merupakan keniscayaan yang harus kita ikuti, karena ekonomi digital merupakan penopang perekonomian terlebih dalam masa pandemi. Ekonomi digital telah membuat berbagai aktivitas menjadi jauh lebih efisien, ramah inovasi dan bisnis modelnya bisa beraneka ragam. Selain itu ekonomi digital juga mendorong inklusi sehingga orang akan mudah mendapat layanan tanpa bertatap muka. Belum semua wilayah Indonesia memiliki kualitas internet yang memadai serta lemahnya kemampuan UMKM sesuai kebutuhan industri menjadi tantangan bagi ‘Aisyiyah untuk go digital. Melalui Kementerian/lembaga terkait ‘Aisyiyah diharapkan mampu bersinergi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam hal digitalisasi. Sekalipun saat ini telah tumbuh pasar - pasar digital secara mandiri dari dan untuk warga ‘Aisyiyah, namun masih diperlukan kerjasama, kolaborasi untuk menginisiasi tumbuhnya pasar digital dilingkungan ‘Aisyiyah, sekaligus mendorong tumbuhnya digitalisasi di bidang keuangan melalui LKM dan koperasi.

4. Permasalahan perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup kompleks. Sampai dengan bulan Maret 2022 Pusat Data dan Informasi BP2PMI mencatat adanya sebanyak 6.394,000 PMI perempuan atau 59% dari total PMI. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal dan berlatarbelakang pendidikan setara dengan SMA. Alasan utama mereka menjadi perempuan PMI adalah desakan ekonomi yaitu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang akan membantu kesejahteraan keluarga. Tidak mengherankan jika selalu ada orang yang berusaha menjadi PMI baik melalui jalur legal maupun ilegal. Posisi sebagai pencari kerja menempatkanmereka sebagai kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi; serta tidak memiliki posisi tawar. Di daerah-daerah kantong migran, pemberdayaan perempuan untuk mempersiapkan dirisebagai pekerja migran yang professional baik dari sisi perlindungan hukum, profesi pekerjaan, pemahaman budaya dan bahasa jarang menjadi perhatian. Dampaknya para calon pekerja migran terjebak dalam lingkaran calo dan hutang. Problem pekerja migran yang lain terkait pola pengasuhan anak dan relasi dengan suami bagaimana berbagi peran. Kebutuhan lain adalah peningkatan kompetensi dalam pengelolaan ekonomi dan usaha ekononi setelah mereka kembali ke Indonesia termasuk literasi keuangan.

5. Permasalahan kedaulatan pangan masih perlu mendapat perhatian serius. Konsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kedaulatan pangan dapat diposisikan sebagai strategi pokok untuk mencapai tujuan pembangunan pangan nasional, yaitu ketahanan pangan. Sementara FAO telah mencanangkan tahun 2014 sebagai Tahun Pertanian Keluarga (Family Farming: An Ally for Food Sovereignty and the Fight Againts Hunger). Dalam dokumen disebutkan bahwa pertanian keluarga dan pendekatan kedaulatan pangan merupakan strategi untuk memerangi kelaparan dunia. Hal ini sejalan dengan salah satu poin SDGs yaitu penghilangan kemiskinan dan kelaparan di tahun 2030. ‘Aisyiyah perlu terus mendorong terlaksananya dan menyebarnya Gerakan Lumbung Hidup ‘Aisyiyah (GLHA)sebagai salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan pangan sekaligus mengatasi kelangkaan pangan di tingkat keluarga dan masyarakat, termasuk pemberdayaan kelompok tani dan nelayan.

(A.Pram)