Kritik Tanpa Arah: Mengapa Kita Abai pada Kesalahan Pemda?

Ilustrasi Pembahaan Kebijakan Publik. Sumber: Milik Pribadi (Canva)

Setiap warga negara pada dasarnya mempunyai hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin d alam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan dan kritik terhadap berbagai kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan pemerintah. Dalam diskursus politik dan pemerintahan, kritik terhadap pemerintah sering kali terfokus pada pemerintah pusat. Isu-isu nasional, kebijakan presiden, serta berbagai program pemerintah pusat kerap menjadi sorotan utama media dan publik. Namun, dalam dinamika tata kelola negara yang desentralistis, perhatian yang berlebihan terhadap pemerintah pusat tanpa mengawasi kinerja pemerintah daerah dapat menciptakan ketimpangan dalam pengawasan publik.

Padahal, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dari aspek pelayanan publik hingga pembangunan daerah. Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah daerah sama pentingnya dengan kritik terhadap pemerintah pusat.

Desentralisasi dan Transfer Dana ke Daerah

Pemerintah pusat sejatinya telah mentransfer sebagian besar dana ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Transfer ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan memberikan layanan publik yang optimal. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas dalam mengelola dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, sering kali dana yang ditransfer tersebut tidak dikelola dengan baik. Banyak daerah yang mengalami kebocoran anggaran, proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, hingga korupsi di tingkat daerah yang merugikan masyarakat.

Tanpa adanya kritik dan pengawasan dari masyarakat, kebijakan di tingkat daerah berpotensi disalahgunakan, sehingga manfaat dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh warga. Oleh karena itu, publik harus lebih aktif dalam mengkritisi bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggaran yang diberikan dari pusat.

Pemerintah Daerah Lebih Dekat dengan Kehidupan Masyarakat

Salah satu alasan utama mengapa kritik terhadap pemerintah daerah sangat penting adalah karena pemerintah daerah memiliki keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, perizinan usaha, hingga pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Sebagai contoh, kualitas layanan rumah sakit daerah, jalan yang rusak, tata kelola pasar tradisional, hingga kebersihan kota adalah tanggung jawab utama pemerintah daerah. Jika masyarakat hanya terfokus pada kebijakan nasional dan mengabaikan kebijakan di tingkat lokal, maka akan sulit bagi kita untuk melihat perbaikan nyata dalam pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang cenderung lebih cepat menyalahkan pemerintah pusat atas berbagai persoalan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Misalnya, ketika terjadi banjir di suatu daerah, tidak sedikit orang yang menyalahkan pemerintah pusat, padahal dalam banyak kasus, penyebabnya adalah tata kelola drainase yang buruk, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, atau kebijakan lingkungan di tingkat daerah yang lemah.

Menyeimbangkan Kritik

Meskipun penting untuk lebih kritis terhadap pemerintah daerah, bukan berarti kita harus berhenti mengkritik pemerintah pusat. Kedua entitas pemerintahan ini saling berhubungan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional. Pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang ditransfer ke daerah digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu melakukan crosscheck terhadap governance atau tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai contoh, jika ada proyek infrastruktur daerah yang mangkrak, masyarakat bisa menelusuri apakah masalahnya berasal dari lambannya pencairan anggaran dari pemerintah pusat, atau karena pengelolaan yang tidak transparan di tingkat daerah. Dengan demikian, kritik yang dilakukan bisa lebih akurat dan efektif dalam mendorong perbaikan kebijakan.

Selain itu, kritik yang seimbang juga bisa membantu masyarakat memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja. Pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme pemerintahan akan mencegah masyarakat dari sikap apatis atau sinis terhadap politik, sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih konstruktif dalam pembangunan daerah dan nasional.

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Kritik yang berbasis data dan fakta bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah. Saat ini, banyak pemerintah daerah yang masih kurang terbuka dalam menyajikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan kebijakan publik mereka. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan daerah, seperti dengan menggunakan hak untuk meminta informasi publik atau mengawasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), akan sangat membantu dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan dengan benar.

Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial, masyarakat memiliki lebih banyak alat untuk melakukan kritik secara langsung kepada pemerintah daerah. Media sosial bisa menjadi platform bagi warga untuk melaporkan keluhan mereka, mengawasi kebijakan yang kurang transparan, serta mendesak pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam negara yang menganut sistem desentralisasi seperti Indonesia, kritik terhadap pemerintah daerah tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, mengelola anggaran yang ditransfer dari pusat, serta menjalankan kebijakan pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan di tingkat daerah, bukan hanya pemerintah pusat.

Namun, kritik yang dilakukan harus tetap seimbang dan berbasis fakta, dengan tetap mengawasi bagaimana pemerintah pusat dan daerah menjalankan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kita bisa menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun lokal.