Perkuat ZI-WBK DIY: Mahasiswa UMY Menyusuri Nilai Budaya Organisasi Pemerintahan

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terjadi di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendorong reformasi birokrasi. Pembangunan ZI-WBK memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta diharapkan memiliki budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan baik.

Hal ini menarik perhatian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk melakukan riset mendalam dengan judul “Harmonisasi Nilai Hamemayu Hayuning Bawana Pada Budaya Organisasi Pemerintah DIY dalam Mendukung Konsep Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi”. Riset ini telah menciptakan prestasi gemilang dengan berhasil memperoleh pendanaan riset dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui seleksi Program Kreativitas Mahasiswa Skema Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) 2025.

Formasi Tim Riset terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Foto: Tiara Laras Palupi/Ketua Tim

Tim ini diketuai oleh Tiara Laras Palupi (Ilmu Pemerintahan 2023) yang beranggotakan Kamila Dwi Nova (Ilmu Pemerintahan 2023), Ishmah Ul Husna (Ilmu Pemerintahan 2024), Muhammad Rifki Dhia Ul Haq (Ilmu Pemerintahan 2024), dan Muhammad Ihsan Fadhil (Hubungan Internasional 2024). Riset ini mendapatkan pendampingan langsung oleh bapak Dr. Awang Darumurti, S.IP., M.Si. selaku dosen pendamping.

Tiara Laras Palupi selaku ketua tim riset mengutarakan bahwa ide riset ini berawal dari mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan saat semester empat yang salah satunya membahas terkait budaya organisasi itu sangat diperlukan dalam menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara. Ternyata DIY memiliki budaya organisasi pemerintahan berbasis kearifan lokal yang menurut kami menarik untuk diangkat. Kemudian, kami berdiskusi bersama mentor-mentor PKM untuk mengangkat topik ini. Berdasarkan hasil diskusi kami memunculkan sebuah premis awal yaitu bagaimana budaya organisasi pemerintahan berbasis kearifan lokal di DIY ini dapat mengatasi tindakan korupsi?

“Awalnya hanya ingin tau terkait budaya organisasi berbasis kearifan lokal dan kami jadikan bahan diskusi dengan mentor. Namun, dari mentor menambahkan untuk mengangkat fenomena korupsi yang mayoritas terjadi memang dari kalangan ASN itu sendiri. Kami mencari lagi literature terdahulu yang ternyata korupsi berkaitan dengan ASN, budaya organisasi, dan reformasi birokrasi. Akhirnya kami sepakat untuk menjadikan topik ini sebagai proposal riset yang diajukan ke PKM-RSH 2025,” ungkap Tiara saat diwawancarai, Selasa (26/8).

Kini tim tersebut tengah melakukan persiapan riset sebelum masuk ke tahap pengumpulan data. Mereka sedang melakukan validasi instrumen riset, penyusunan pedoman observasi, penentuan subjek riset, dan koordinasi dengan subjek riset.

“Saat ini kami masih mempersiapkan seluruh bahan sebelum melakukan pengambilan data. Kami sudah siap dari instrumen riset tetapi masih membutuhkan validasi oleh expert judgment. Sembari menunggu hal tersebut, kami mempersiapkan bahan lainnya seperti penentuan subjek riset, koordinasi dengan subjek riset, dan penyusunan pedoman observasi” jelas Tiara.

Nantinya tim ini akan memiliki tujuan utama mengidentifikasi konsep budaya organisasi pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis kearifan lokal dan implemantasinya dalam mewujudkan clean governance. Hasil akhir nantinya akan mencoba menyusun sebuah konsep pembangunan ZI-WBK melalui kerangka model budaya organisasi pemerintahan yang menggabungkan “Hamemayu Hayuning Bawana” dengan prinsip clean governance.

“Kami ingin melihat langsung dan mendapati gambaran nyata di lapangan tentang bagaimana nilai budaya ini dapat diintegrasikan dalam suatu tata kelola pemerintahan. Tentunya nanti budaya organisasi berbasis kearifan lokal ini bisa menjadi katalisator perubahan dalam mendukung ZI-WBK dan mengatasi tindak korupsi,” tutur Tiara.

Kamila selaku anggota tim menambahkan bahwa saat ini PKM 2025 sangat kompetitif. Pada tahun ini skema PKM-RSH terdaftar sebanyak 4.708 proposal dan yang diterima mendapatkan pendanaan hanya 293 proposal. Hal ini menandakan sebuah perjuangan harus terus dilakukan hingga tuntas agar dapat memberikan dampak nyata.

“Sangat kaget dan bangga bisa terpilih menjadi salah satu tim yang lolos diantara ribuan mahasiswa lainnya. Namun, perjalanan tim kami masih panjang dan saat ini sedang memasuki fase pengumpulan data lapangan. Kami berharap jika langkah awal ini dapat menjadi pijakan kuat untuk menghasilkan sebuah rekomendasi dan inspirasi yang berdampak nyata bagi DIY itu sendiri maupun daerah lainnya di Indonesia,” ujar Kamila.