Kinerja APBN: KPPN Kuala Tungkal Bukukan Capaian Positif
Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal KPPN Kuala Tungkal
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Abi Khoiri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMemasuki triwulan ketiga tahun 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal terus menunjukkan kinerja positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai ujung tombak Kementerian Keuangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, KPPN Kuala Tungkal berperan penting dalam memastikan kebijakan fiskal nasional terlaksana efektif di tingkat daerah.
Kinerja APBN September 2025 mencerminkan sinergi antara pengelolaan pendapatan negara, penyaluran belanja pemerintah, dan peran aktif satuan kerja (satker) serta Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dengan tingkat penyerapan anggaran yang terjaga dan pertumbuhan pendapatan yang stabil, KPPN Kuala Tungkal berkontribusi langsung pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di ujung barat Jambi.
Relisasi APBN HIngga September 2025
Hingga akhir September 2025, realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Kuala Tungkal menunjukkan capaian yang baik senilai Rp449,78 miliar atau 55,67% dari target, hal ini didukung oleh optimalisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pendapatan ini sebagian besar bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh seiring aktivitas ekonomi masyarakat. PNBP sektor perikanan dan kehutanan, yang menjadi andalan daerah pesisir. Retribusi dan pelayanan publik, seperti layanan perizinan dan administrasi pemerintahan daerah.
Peningkatan kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem pelaporan menjadi faktor utama yang memperkuat kinerja pendapatan negara di wilayah ini.
Dari sisi belanja negara, hingga September 2025, penyaluran melalui KPPN Kuala Tungkal telah mencapai 75,37% dari total pagu anggaran atau sebesar Rp2,37 triiun. Penyerapan yang baik ini menandakan efektivitas pelaksanaan program pemerintah, terutama di sektor pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pendidikan, agama, perlindungan lingkungan hidup, serta ekonomi.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
KPPN Kuala Tungkal juga berperan aktif dalam menyalurkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang menjadi instrumen utama pemerataan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Transfer ke daerah telah mencapai Rp2,12 triliun atau 75,99% dari total pagu anggaran
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp873,88 miliar telah tersalurkan sesuai jadwal bulanan, mendukung operasional pemerintah daerah.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik sebesar Rp241,43 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan desa.
Dana Desa sebesar Rp154,04 miliar dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.
Dana Bagi Hasil dan intensif fiskal masing-masing sebesar Rp893,91 miliar dan Rp3,69 miliar.
Melalui koordinasi intensif antara KPPN, Pemda, dan instansi terkait, proses penyaluran dana APBN berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.
Program Prioritas Nasional
Program Prioritas Nasional (PSN) juga berjalan optimal di wilayah kerja KPPN Kuala Tungkal, menjadi bukti kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)sudah terdapat 8 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat 23.817 orang dari Sekolah tingkat PAUD hingga SMA, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Sebanyak 171 Desa sudah membuat Akta Pendirian KDMP dari total 187 Desa.
Sedangkan untuk Program Sekolah Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah menyiapkan lahan seluas 72.200 m2 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah terdapat Sekolah Rakyat yang terintegrasi jenjang pendidikan SMP dan SMA dimana Guru dan Siswa tinggal di Asrama dengan Siswa berasal dari keluarga miskin ekstrim (Desil I dan II) yang terdata di Dinas Sosial dan orang tua penerima PKH.
Sinergi dengan Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah
Kinerja positif KPPN Kuala Tungkal tidak lepas dari kolaborasi erat dengan lebih dari 50 satuan kerja (satker) di bawah wilayah kerjanya, termasuk instansi vertikal kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara rutin, KPPN mendorong setiap satker untuk mempercepat realisasi anggaran, terutama belanja modal dan barang. Menjaga kualitas output program sesuai indikator kinerja. Serta meningkatkan disiplin administrasi dan kepatuhan pertanggungjawaban keuangan.
APBN Hadir untuk Masyarakat
Implementasi APBN di Ujung Barat Jambi memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Sektor pendidikan dan kesehatan semakin baik berkat peningkatan sarana dan tenaga pendidik.
Ekonomi lokal tumbuh melalui proyek infrastruktur dan penguatan UMKM.
Kesejahteraan masyarakat desa meningkat melalui Dana Desa dan program pemberdayaan berbasis komunitas.
Dengan pendekatan APBN yang produktif dan inklusif, kebijakan fiskal benar-benar hadir hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Kinerja APBN KPPN Kuala Tungkal Edisi September 2025 mencerminkan semangat kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tingkat lokal.
Dengan realisasi pendapatan yang positif, penyerapan belanja yang terjaga, KPPN Kuala Tungkal terus membuktikan diri sebagai garda depan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Melalui sinergi antara pemerintah, satuan kerja, dan masyarakat, APBN benar-benar hadir hingga pelosok negeri — membangun infrastruktur, memberdayakan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kinerja kuat ini menjadi bukti nyata bahwa “APBN bekerja untuk rakyat”