Perkembangan Kinerja APBN Wilayah KPPN Kuala Tungkal

Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal sebagai penyumbang PNBP. Foto :Fira Fariha/Kuala Tungkal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan nasional yang mempunyai beberapa fungsi yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Instrument stabilisasi mengandung makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berdampak serius pada perekonomian nasional, maka APBN berperan sebagai shock absorber yakni menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal dalam perannya dalam menyalurkan APBN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kinerja APBN KPPN Kuala Tungkal sd periode Agustus 2024. (Sumber : Data https://spanint.kemenkeu.go.id)

Kinerja APBN pada KPPN Kuala Tungkal sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 uantuk realisasi pengeluaran negara telah mencapai sebesar Rp.1.945.809.080.975 (67,27%) dari pagu atau meningkat 23,77% dibandaingkan periode yang sama tahun 2023.

Untuk realisasi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.145.635.862.876 atau 73,86% dari pagu, meningkat 11,75%. Kenaikan ini didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024. Dimana pembayaran THR mulai disalurkan bulan Maret 2024, sedangkan pembayaran Gaji ke-13 mulai disalurkan bulan Juni 2024.

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp.119.066.750.008 atau 49,45% dari pagu, menurun -17,65. Penurunan ini disebabkan adanya revisi penambahan pagu dalam rangka hibah untuk mendukungan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah, namun secara belanja operasional mengalami peningkatan.

Penyerapan anggaran berasal dari Belanja Modal sebesar Rp.3.827.045.946 atau 34,09% dari pagu, meningkat 8,26% .

Untuk penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) lingkup KPPN Kuala Tungkal kepada Pemerintah Darah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp.1.677.279.422.145 atau 68,65% dari pagu, meningkat 27,29%.

Selanjutnya untuk periode yang sama, realisasi pendapatan di wilayah kerja KPPN Kuala Tungkal mencapai Rp.523.187.174.443 (55,14%) dari target dan meningkat 0,60% dibandaingkan periode yang sama tahun 2023.

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.503.928.236.508 atau 55,08% dari target, meningkat 4,26%, dengan sumber pendapatan didominasi oleh PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, dan PBB Pertambangan Migas;

Kinerja Pendapatan sampai dengan periode Agustus 2024 (Sumber : Data https://spanint.kemenkeu.go.id)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.19.258.937.935 atau 56,86% dari target, menurun 86,45%, dengan sumber pendapatan utama berasal dari sektor perhubungan dan keimigrasian, berupa pendapatan Jasa Kepelabuhan, Jasa Sarana Bantu Navigasi, dan Paspor.

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sumber : Data https://spanint.kemenkeu.go.id)

Satuan Kerja Pengelola PNBP yang memiliki realisasi pendapatan terbesar antara lain Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Sabak, KSOP Kuala Tungkal, dan Kantor Imigrasi Kuala Tungkal

Sedangkan penyebab penurunan realisasi PNBP dibandingkan tahun sebelumnya antara lain terjadinya penurunan kegiatan khususnya Ship To Ship (STS) batubara pada ambang luar yang berakibat pada jumlah kunjungan kapal dan berkurangnya kunjungan kapal yang beroperasi di sejumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk kegiatan bongkar/muat.

Secara keseluruhan kinerja APBN lingkup KPPN Kuala Tungkal hingga Agustus 2024 on track, dengan belanja negara yang tumbuh akseleratif. PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan turut berperan untuk memperkuat basis penerimaan dalam negeri, serta membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan utama, yaitu sektor perpajakan.

KPPN Kuala Tungkal turut menjaga dan mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,