PPN: Ketahanan Fiskal dan Penguat APBN

Gambar: AI Editing

Pernahkan kita benar-benar memperhatikan angka kecil di struk belanja? Setiap kali kita berbelanja di minimarket, toko ritel, atau belanja daring, ada satu angka kecil yang hampir selalu muncul di bawah total belanja, yaitu: PPN — Pajak Pertambahan Nilai. Sekilas, angka itu tampak sepele. Seribu rupiah di sini, dua ribu rupiah di sana. Tapi jika dikumpulkan dari jutaan transaksi yang terjadi setiap hari di seluruh Indonesia, nominal kecil itu menjelma menjadi napas utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan PPN selalu menjadi kontributor terbesar pajak dalam negeri. Tahun 2024, misalnya, penerimaan PPN mencapai lebih dari Rp 870 triliun, atau sekitar 41% dari total penerimaan pajak nasional. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya peran PPN sebagai mesin fiskal yang terus berputar, bahkan ketika sektor-sektor lain sedang lesu.

PPN: Sumber Pernapasan yang Tak Pernah Padam

Selama roda ekonomi terus berputar, PPN akan selalu hidup. Setiap aktivitas konsumsi dari pembelian pulsa, barang, hingga langganan digital akan menjadi bahan bakar bagi negara untuk melanjutkan pembangunan.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menunjukkan bahwa kontribusi PPN berada pada batas teratas dalam struktur penerimaan negara. Bagaimana tidak? jika dalam satu hari terdapat transaksi pembelian di kalikan dengan jutaan masyarakat Indonesia yang bertransaksi, itu menunjukkan kekuatan dan istimewanya kontribusi PPN dalam pembangunan bangsa.

Inilah mengapa PPN disebut ketahanan fiskal dan penguat APBN. Ia tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas global, tidak juga pada performa satu sektor saja. Selama masyarakat masih berbelanja, negara tetap bernafas, selama perekonomian terus berjalan, maka PPN memberikan stamina yang stabil.

Pada tahun 2020, saat pandemi melanda dan hampir semua sektor ekonomi terpuruk, penerimaan PPN memang turun sesaat. Tapi pada 2022, pemulihan ekonomi langsung membuat penerimaannya melonjak 23%. Ini bukti bahwa PPN bergerak seiring dengan denyut ekonomi rakyat. Semakin kuat daya belinya, semakin kuat penerimaannya.

Adil dengan Cara yang Berbeda

PPN diciptakan dalam pertimbangan lingkup keadilan terhadap daya beli masyarakat, jadi masyarakat mendapatkan keadilan dan negara menerima pendapatan. Mengapa disebut adil? sebab besaran pajaknya menyesuaikan dengan harga barang yang dibeli, sehingga semakin mahal barang yang dibeli, pajaknya akan semakin tinggi.

Banyak yang bilang, PPN tidak adil karena semua orang membayar dengan tarif yang sama, 11%. Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Justru karena sifatnya proposional terhadap konsumsi, PPN menjadi pajak yang paling logis dan transparan.

Siapa yang membeli barang lebih mahal, otomatis membayar pajak lebih besar. Artinya, yang mampu membayar lebih, menyumbang lebih. Sementara kebutuhan pokok, seperti bahan makanan dan jasa pendidikan, tidak dikenai PPN dan ini adalah bentuk perlindungan bagi kelompok berpenghasilan rendah.

PPN adalah Cermin Kedewasaan

Negara yang maju adalah negara yang rakyatnya sadar bahwa pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa kontribusi bersama. PPN bukanlah beban, tapi bukti bahwa kita sudah cukup dewasa untuk ikut menjaga roda ekonomi berputar.

Mungkin kita tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tapi di setiap ruas jalan yang lebih mulus, di setiap gedung sekolah baru, dan di setiap fasilitas publik yang membaik, di sanalah PPN bekerja diam-diam atas kontribusi kita bersama. Kita tidak sedang kehilangan 11% dari pengeluaran kita, tatapi kita sedang menginvestasikan 11% dari masa depan kita.