Penerimaan Negara: Menutup Kebocoran, Bukan Sekadar Mengejar Angka

Ilustrasi penerimaan negara Indonesia yang menggambarkan peran pajak, PNBP, serta bea dan cukai dalam mendukung APBN dan pembangunan nasional. Kredit gambar: Ilustrasi dibuat menggunakan AI oleh penulis.

Kalau membahas kondisi keuangan negara, penerimaan negara menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Penerimaan dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembangunan, pendidikan, kesehatan, sampai program sosial.

Namun, menurut saya, ada hal yang tidak kalah penting untuk dibahas. Sebelum mencari sumber penerimaan yang baru, pemerintah juga perlu memastikan bahwa penerimaan yang sebenarnya sudah menjadi hak negara tidak justru bocor di tengah jalan.

Masalah kebocoran penerimaan negara tidak bisa dianggap sepele. Ketika penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara tidak terkumpul secara maksimal, ruang pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan juga menjadi lebih terbatas. Karena itu, penindakan terhadap kebocoran penerimaan, penerapan sistem baru, dan penegakan aturan fiskal perlu dilakukan secara bersamaan.

Penerimaan Negara Naik, tetapi Pengawasan Tetap Dibutuhkan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara sampai 30 Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau sekitar 46,3 persen dari target APBN 2026. Jumlah tersebut tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun, menurut saya, peningkatan penerimaan tidak berarti persoalan sudah selesai.

Justru, ketika penerimaan negara semakin besar, pengawasan juga harus semakin kuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan yang seharusnya masuk benar-benar terkumpul sesuai dengan aturan.

Kebocoran penerimaan juga tidak selalu berarti ada uang negara yang secara langsung dicuri. Dalam perpajakan, misalnya, masalah bisa muncul karena adanya pelaporan yang tidak sesuai, aktivitas ekonomi yang belum tercatat dengan baik, atau celah dalam sistem yang dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban.

Kalau hal seperti ini terjadi terus-menerus, negara bisa kehilangan potensi penerimaan yang sebenarnya cukup besar.

Menurut saya, pemerintah tidak seharusnya hanya fokus pada bagaimana mendapatkan penerimaan tambahan. Memperbaiki kebocoran dari sistem yang sudah ada juga sama pentingnya.

Jangan Terus Mencari Sumber Baru Kalau Sistem Lama Belum Maksimal

Ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Namun, sebelum menambah beban atau mencari sumber penerimaan baru, pemerintah sebaiknya melihat terlebih dahulu apakah sistem yang sudah berjalan memang sudah optimal.

Sederhananya, seperti pipa air yang bocor. Kalau air yang keluar sedikit, kita bisa saja menambah jumlah air yang dialirkan. Tetapi kalau pipanya masih bocor, sebanyak apa pun air yang dialirkan tetap akan ada yang terbuang.

Hal yang sama bisa terjadi pada penerimaan negara.

Kalau masih terdapat kebocoran dalam sistem perpajakan atau penerimaan lainnya, menambah sumber penerimaan belum tentu menjadi solusi utama. Pemerintah juga perlu memperbaiki titik-titik yang memungkinkan terjadinya kebocoran.

Di sinilah penindakan menjadi penting. Pihak yang memang tidak memenuhi kewajibannya perlu diberikan sanksi sesuai aturan. Namun, penindakan juga harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

Jangan sampai masyarakat atau pelaku usaha yang sudah menjalankan kewajibannya dengan benar justru merasa dirugikan karena masih ada pihak lain yang mencari celah untuk menghindari kewajibannya.

Coretax Bisa Membantu, tetapi Jangan Berhenti di Sistemnya

Selain melakukan penindakan, pemerintah juga mulai melakukan perubahan dalam sistem administrasi perpajakan melalui Coretax.

Coretax merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau PSIAP. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan..

Menurut saya, penerapan sistem seperti ini merupakan langkah yang cukup penting. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah memiliki peluang untuk mengelola data perpajakan dengan lebih baik.

Data yang semakin terhubung juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan. Misalnya, ketika terdapat data yang tidak sesuai atau transaksi yang terlihat tidak wajar, pemerintah memiliki dasar yang lebih baik untuk melakukan pemeriksaan.

Tetapi, adanya sistem baru tidak otomatis membuat semua masalah selesai.

Teknologi tetap membutuhkan orang yang mampu menggunakannya. Data yang banyak juga tidak akan berguna kalau tidak dianalisis dan ditindaklanjuti.

Karena itu, keberhasilan Coretax seharusnya tidak hanya dilihat dari apakah sistem tersebut sudah digunakan atau belum. Yang lebih penting adalah apakah sistem tersebut benar-benar membuat administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, meningkatkan kepatuhan, dan membantu pemerintah mengurangi potensi kebocoran.

Pada masa awal penerapannya, Coretax juga mengalami masa transisi. Direktorat Jenderal Pajak bahkan mengeluarkan kebijakan terkait masa transisi implementasi sistem tersebut pada 2026.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Pengumuman Nomor PENG-21/PJ.09/2026 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan masa transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Menurut saya, masa transisi seperti ini sebenarnya wajar ketika sebuah sistem besar mulai diterapkan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan informasi serta bantuan yang cukup selama proses tersebut.

Jangan sampai sistem yang dibuat untuk mempermudah administrasi justru membuat orang yang ingin patuh mengalami kesulitan.

Aturan yang Ketat Harus Dibuat Adil

Selain masalah sistem, penegakan aturan fiskal juga tidak kalah penting.

Menurut saya, aturan yang ketat memang diperlukan untuk menjaga penerimaan negara. Namun, aturan yang ketat juga harus dibarengi dengan penerapan yang konsisten.

Masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan kepastian. Mereka perlu tahu apa kewajibannya, bagaimana cara memenuhi kewajiban tersebut, dan apa konsekuensinya jika aturan dilanggar.

Penegakan aturan juga seharusnya tidak hanya berfokus pada memberikan hukuman. Pemerintah tetap perlu memberikan edukasi dan pelayanan yang jelas agar masyarakat tidak hanya patuh karena takut terkena sanksi.

Kalau sistemnya mudah dipahami dan aturan diterapkan secara adil, kepatuhan akan lebih mudah dibangun.

Sebaliknya, kalau masyarakat melihat adanya perlakuan yang berbeda atau penegakan aturan yang tidak konsisten, kepercayaan terhadap sistem fiskal bisa ikut menurun.

Penerimaan Negara Bukan Hanya Soal Angka

Pada akhirnya, menurut saya, pembahasan mengenai penerimaan negara tidak seharusnya hanya berfokus pada berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan.

Memang, angka penerimaan penting. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah memastikan penerimaan tersebut dikumpulkan dengan cara yang adil dan dikelola secara bertanggung jawab.

Masyarakat yang sudah memenuhi kewajibannya tentu berharap bahwa kontribusi mereka digunakan dengan baik. Karena itu, semakin besar penerimaan yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan pengelolaannya.

Penindakan kebocoran, penerapan sistem baru, dan penegakan aturan fiskal sebenarnya saling berkaitan.

Penindakan tanpa perbaikan sistem akan membuat masalah yang sama terus muncul. Sistem baru tanpa pengawasan juga tidak akan banyak membantu. Sementara itu, aturan yang ketat tanpa penerapan yang konsisten justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan.

Menurut saya, pemerintah perlu melihat ketiganya sebagai satu kesatuan.

Tujuannya bukan sekadar membuat angka penerimaan negara terlihat lebih besar, tetapi memastikan bahwa potensi penerimaan yang memang menjadi hak negara dapat dikumpulkan secara optimal.

Kalau kebocoran bisa ditekan, sistem administrasi semakin baik, dan aturan diterapkan secara konsisten, manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah. Masyarakat juga akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk percaya bahwa kewajiban yang mereka bayarkan memang dikelola dengan baik.

Pada akhirnya, memperkuat penerimaan negara bukan hanya tentang mencari uang lebih banyak. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada penerimaan yang seharusnya menjadi hak negara terlewat begitu saja dan memastikan masyarakat mendapatkan sistem yang adil sebagai imbal balik dari kepatuhan mereka.