Konten dari Pengguna

Akankah Lula Terancam Dimakzulkan Seperti Gibran?

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Akuat Supriyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi wajah Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Pixabay.
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi wajah Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Pixabay.

Beberapa pekan pasca kemenangan dramatis Luiz Inácio Lula da Silva dalam pemilihan umum Presiden akhir Oktober lalu, debu politik Brasil mulai mengendap, menyisakan realitas yang ”ngeri-ngeri sedap”. Bagi para pengamat ekonomi politik di kawasan Amerika Latin, kemenangan keempat Lula ini bukan sekadar peristiwa elektoral biasa, melainkan sebuah laboratorium hidup yang mempertontonkan kebuntuan struktural di negeri samba.

Di atas kertas, Lula mencetak sejarah dengan membendung gelombang populisme kanan yang ekstrem. Namun, di alam realita, ia merengkuh sebuah kemenangan piros (kemenangan yang diraih dengan kerugian teramat besar). Lula kini terjebak dalam apa yang bisa kita sebut sebagai "Trilema Brasília": ia harus mempertahankan mandat sosial dari basis kelas pekerja, menenangkan kepanikan pasar finansial, dan meladeni pemerasan politik dari parlemen yang dikuasai kubu konservatif. Tiga hal yang secara matematis mustahil diselaraskan secara bersamaan.

Secara makroekonomi, kinerja rezim Lula sebenarnya terbilang impresif. Data dari Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, Badan Pusat Statistiknya Brazil) mencatat pengangguran menyentuh titik terendah dalam satu dekade terakhir, inflasi terkendali, dan kemiskinan ekstrem menurun. Namun, pemilu kerap kali menjadi anomali. Elektabilitas Lula sempat terseok-seok, memaksanya bertarung berdarah-darah hingga putaran kedua.

Fenomena ini mengonfirmasi tesis ekonom politik Brasil, Daniela Campello, bahwa teori economic voting klasik di Amerika Latin mulai kehilangan daya penjelasannya. Publik tidak lagi memilih semata-mata berdasarkan angka makro yang membaik. Ada tekanan biaya hidup harian (cost of living) dan kerentanan struktural yang luput dari radar statistik formal. Polarisasi afektif yang telah mengakar membuat angka-angka teknokratis kehilangan korelasi langsungnya dengan simpati warga di akar rumput.

Kemenangan Lula diselamatkan oleh keuletan mesin Partai Pekerja (PT) yang memobilisasi basis tradisional di wilayah Timur Laut (Nordeste) melalui janji-janji redistributif yang agresif. Salah satu manuver paling krusial adalah dukungan pemerintah terhadap amandemen konstitusi PEC 6x1, yang memangkas batas jam kerja mingguan dari 44 menjadi 40 jam tanpa pengurangan gaji. Kebijakan ini menyentuh urat nadi 30 juta pekerja formal. Bersama dengan perluasan program Bolsa Família, Lula berhasil merawat afeksi jutaan warga kelas bawah yang melihatnya sebagai representasi emosional dari pembebasan sosial.

Namun, banderol harga elektoral itu terlampau mahal secara fiskal. Demi mengamankan periode keempat, pengeluaran pemerintah menjelang pemilu meroket hingga menembus R$ 405 miliar (sekitar Rp. 1.100 triliun). Ledakan belanja ini praktis merobek kredibilitas arcabouço fiscal (kerangka fiskal baru) yang susah payah dirancang oleh Menteri Keuangan Fernando Haddad. Data Banco Central do Brasil (BCB) menunjukkan utang kotor pemerintah melonjak tajam dari 71,68 persen terhadap PDB pada akhir 2022 menjadi 82,90 persen pada Agustus 2026.

Pasar finansial—yang di Brasil kerap disebut Faria Lima (jalan yang menjadi lokasi pusat keuangan di São Paulo)—merespons pembengkakan ini dengan hukuman instan. Indeks saham Ibovespa anjlok belasan persen, memicu circuit breaker, dan nilai tukar Real tertekan hebat. Situasi ini diperparah oleh sikap bank sentral yang mempertahankan suku bunga acuan (Selic) di level sangat tinggi, 13,75 persen. Seperti dicatat oleh ekonom Monica de Bolle, rezim suku bunga tinggi ini pada akhirnya justru menyedot anggaran negara lebih besar untuk sekadar membayar bunga utang, mencekik ruang fiskal pemerintah untuk melakukan manuver pembangunan.

Tantangan bagi Lula belum selesai di lantai bursa. Di koridor Congresso Nacional (Kongres Nasional), ia berhadapan dengan parlemen paling kanan sejak transisi demokrasi 1985. Blok oposisi utama, Partai Liberal (PL), bersama faksi kanan menguasai lebih dari separuh kursi Majelis Rendah dan Senat.

Dalam kondisi ini, konsep presidencialismo de coalizão (presidensialisme koalisi) yang dipopulerkan ilmuwan politik Sérgio Abranches kini telah bermutasi menjadi parlamentarismo de emendas (parlementerisme amandemen anggaran). Parlemen—khususnya blok tengah pragmatis yang dikenal sebagai Centrão—kini memiliki instrumen kelembagaan untuk menyandera presiden melalui kendali atas emendas parlamentares (dana aspirasi triliunan rupiah yang kerap buram pengalokasiannya). Tanpa mayoritas kursi, Lula tidak sedang membangun koalisi kebijakan; ia sedang "menyewa" kelangsungan pemerintahannya hari demi hari dari Centrão dengan harga mahal berupa posisi menteri dan konsesi anggaran.

Pesta kemenangan di jalanan São Paulo dan Bahia telah usai. Memasuki periode barunya, Lula dihadapkan pada ujian kenegarawanan paling brutal dalam karier politiknya. Melakukan penghematan anggaran (austeritas) berarti mengkhianati kelas pekerja yang baru saja memenangkannya, namun memaksakan populisme fiskal berarti mengundang pelarian modal dan memicu krisis inflasi baru, sementara parlemen siap memakzulkannya kapan saja ada celah kelemahan.

Periode keempat pemerintahan Lula ini tidak sekadar menjadi ujian bagi Brasil, tetapi menjadi penentu arah masa depan gerakan progresif di Amerika Selatan: sejauh mana sebuah pemerintahan sayap kiri bisa benar-benar memerintah, ketika tuas-tuas kekuasaan yang sesungguhnya dikendalikan oleh pasar modal yang cemas dan parlemen yang transaksional.

Akankah Lula bernasib seperti Gibran: terancam dimakzulkan di tengah jalan? Jika Gibran terancam dimakzulkan karena skandal ijazah palsu, Lula berpotensi dimakzulkan karena kegagalannya mencari politik jalan tengah yang mengamankan aspirasi pendukungnya, sekaligus periuk lawan politiknya.*