Konten dari Pengguna

Serangan Siber Memasuki Era Agentic AI, Siapkah Indonesia?

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Al Taqdir Badari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi aktivitas peretasan dan ancaman keamanan siber. Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels.
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi aktivitas peretasan dan ancaman keamanan siber. Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Dahulu, serangan siber bergantung pada tindakan manual para peretas. Kini, dengan agentic AI, serangan dapat dijalankan secara otomatis, bersamaan, dan jauh lebih cepat. Bahkan, dalam sejumlah kasus yang dilaporkan FBI, penyerang mampu memperoleh akses istimewa ke sistem komputer dalam waktu kurang dari tiga jam.

Pada 13 November 2026, Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat mengeluarkan peringatan tentang ARTEX, sebuah platform kecerdasan buatan yang awalnya dikembangkan untuk menguji keamanan komputer. Teknologi tersebut kemudian disalahgunakan untuk mencari kelemahan, mencoba menembus sistem, hingga mencuri data dengan sedikit campur tangan manusia.

Laporan FBI tersebut mencatat penggunaan ARTEX dalam serangan terhadap berbagai sektor, termasuk keuangan, pemerintahan, teknologi, dan kesehatan. Di Korea Selatan, salah satu kampanye mengakibatkan pencurian informasi pribadi sekitar 67.000 orang. Sementara itu, kompromi melalui penyedia teknologi ConnectWise diikuti percobaan akses terhadap lebih dari 2.250 lingkungan pelanggan.

Peringatan ini mengangkat persoalan yang patut diperhatikan Indonesia. Ketika serangan semakin cepat dan sebagian pekerjaan peretas mulai dijalankan mesin, apakah sistem pertahanan dan tata kelola keamanan siber kita sudah mampu mengimbanginya?

Ketika AI Mengubah Cara Serangan Bekerja

Serangan siber sebenarnya bukan ancaman baru. Peretasan, pencurian data, dan penyebaran malware sudah lama menjadi persoalan bagi organisasi. Otomatisasi pun telah digunakan dalam berbagai serangan jauh sebelum AI berkembang seperti sekarang.

Namun, agentic AI membawa kemampuan yang berbeda. Sistem dapat menjalankan serangkaian tugas berdasarkan tujuan yang diberikan, memanfaatkan hasil pemeriksaan sebelumnya untuk menentukan langkah berikutnya, dan mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan.

Bayangkan sebuah Perusahaan yang memiliki puluhan aplikasi yang terhubung dengan internet. Ada layanan pelanggan, aplikasi karyawan, sistem pemasok, hingga aplikasi lama yang masih digunakan. Memeriksa kelemahan seluruh sistem tersebut membutuhkan waktu dan tenaga.

Dengan bantuan AI, sebagian pekerjaan pencarian dan pengujian kelemahan dapat dilakukan jauh lebih cepat. Bagi pihak yang berniat menyerang, kemampuan tersebut memperluas peluang untuk menemukan celah yang selama ini luput dari perhatian.

Banyak kelemahan yang dimanfaatkan sebenarnya sudah dikenal, mulai dari pengelolaan akses yang buruk hingga aplikasi yang tidak diperbarui. AI tidak selalu menciptakan cara baru untuk membobol sistem, tetapi dapat mempercepat penggunaan cara-cara yang telah ada.

Di sinilah tantangan bagi pengelola keamanan. Ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi, petugas masih perlu memeriksa peringatan, memastikan apa yang terjadi, dan menentukan tindakan yang tepat. Jika proses tersebut terlalu lama, serangan mungkin sudah berkembang sebelum organisasi sempat merespons.

Ketika Sistem yang Dipercaya Menjadi Celah

Risiko keamanan digital juga tidak selalu berasal dari sistem utama sebuah perusahaan.

Pada 16 November 2026, peneliti keamanan siber Scott Helme mengungkap penyebaran kode berbahaya melalui layanan Optimizely yang digunakan situs milik 178 organisasi. Di antaranya terdapat Zoom, Salesforce, HSBC, CNN, dan IKEA.

Kode tersebut dirancang untuk mencuri informasi tertentu, termasuk data pembayaran, serta mencoba mengeksploitasi perangkat iPhone. Apple menyatakan bahwa celah mendasar yang menjadi sasaran telah diperbaiki melalui pembaruan keamanan.

Kasus ini tidak terbukti menggunakan ARTEX ataupun agentic AI. Temuan tersebut juga tidak berarti sistem internal seluruh perusahaan berhasil dibobol. Namun, peristiwa ini memperlihatkan bagaimana keamanan sebuah layanan dapat bergantung pada penyedia teknologi lain yang tidak dikenal oleh penggunanya.

Kita mungkin merasa sudah cukup berhati-hati ketika hanya membuka situs resmi perusahaan ternama. Tetapi siapa yang mengetahui seluruh aplikasi dan layanan pendukung yang bekerja di balik situs tersebut?

Ancaman serupa dalam bentuk berbeda juga ditemukan di Indonesia. Pada Oktober 2026, perusahaan keamanan ThreatFabric mengungkap malware Android bernama Hirudo yang menargetkan delapan aplikasi perbankan dari tujuh bank Indonesia. Malware tersebut berupaya mengganti aplikasi perbankan resmi dengan versi yang dimodifikasi untuk mencuri informasi sensitif.

Temuan ini bukan bukti bahwa ketujuh bank telah diretas, dan tidak menunjukkan keterlibatan ARTEX. Meski demikian, kasus tersebut mengingatkan bahwa ancaman dapat menjangkau perangkat yang sehari-hari digunakan masyarakat untuk mengakses uang mereka.

Ketiga kasus itu memiliki cara kerja berbeda. Namun, ada persoalan yang sama-sama perlu diperhatikan. Semakin banyak sistem saling terhubung, semakin luas pula bagian yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan keamanan.

Pertahanan Siber Tidak Bisa Berjalan dengan Cara yang Sama

Ilustrasi pemantauan sistem komputer dalam pengelolaan keamanan siber. Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Selama ini, perusahaan memperkuat keamanan melalui pembaruan perangkat lunak, pembatasan akses, sistem pemantauan, serta audit keamanan dan uji penetrasi (penetration testing atau pentest) secara berkala. Pada sektor tertentu, seperti perbankan, pengujian keamanan tersebut juga menjadi bagian dari kewajiban yang ditetapkan regulator. Semua langkah ini tetap penting.

Namun, ketika sebagian tahapan serangan dapat dijalankan secara otomatis dengan bantuan agentic AI, pengujian berkala saja tidak lagi cukup. Sistem pertahanan juga perlu mampu mendeteksi perubahan pola serangan dan meresponsnya secara berkelanjutan, tanpa harus selalu menunggu hasil audit atau pengujian berikutnya.

Sistem keamanan tidak cukup hanya mengenali pola ancaman yang sudah diketahui. Organisasi perlu memantau perilaku tidak biasa, menghubungkan berbagai tanda serangan, dan membatasi aktivitas berbahaya sebelum dampaknya meluas.

Penggunaan AI dalam pertahanan dapat membantu pekerjaan tersebut. Misalnya, sistem dapat memilah ribuan peringatan, mengenali aktivitas akses yang tidak wajar, atau membantu petugas menentukan bagian mana yang perlu segera diperiksa.

Tindakan awal tertentu juga dapat diotomatisasi, seperti membatasi akses mencurigakan atau mengisolasi perangkat yang diduga terinfeksi. Namun, tindakan yang berpotensi menghentikan pelayanan tetap memerlukan batas kewenangan dan pengawasan yang jelas.

Persoalannya, tidak semua perusahaan memiliki kesiapan yang sama.

Sebuah perusahaan mungkin telah membeli teknologi keamanan yang canggih, tetapi masih menggunakan aplikasi lama yang tidak terpantau. Perusahaan lain mungkin rutin melakukan audit, tetapi belum pernah menguji bagaimana seluruh tim bekerja ketika serangan benar-benar terjadi.

Pengujian keamanan karena itu perlu dilakukan lebih berkelanjutan dan disesuaikan dengan risiko. Bukan hanya sistem utama yang diperiksa, tetapi juga aplikasi pendukung, layanan komputasi awan, serta hubungan dengan penyedia teknologi pihak ketiga.

Pertahanan yang baik bukan berarti tidak pernah ditembus. Perusahaan juga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika sebagian sistemnya berhasil disusupi.

Tata Kelola Juga Harus Berubah

Ada persoalan yang sering luput ketika organisasi membicarakan keamanan siber, yaitu siapa yang mengambil keputusan.

Bayangkan sistem pemantauan mendeteksi aktivitas mencurigakan pada layanan yang digunakan ribuan pelanggan. Tim keamanan mengusulkan penghentian sementara akses tertentu. Namun, tindakan tersebut dapat mengganggu transaksi dan operasional perusahaan.

Apakah petugas keamanan boleh langsung bertindak? Haruskah menunggu persetujuan pimpinan? Bagaimana jika penanggung jawab sedang tidak dapat dihubungi?

Dalam kondisi biasa, proses persetujuan berjenjang mungkin tidak menimbulkan persoalan. Tetapi ketika serangan berkembang dalam hitungan menit atau jam, ketidakjelasan kewenangan dapat memperlambat penanganan.

Karena itu, keamanan siber tidak cukup menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi. Direksi, manajemen risiko, operasional, pengadaan, dan kepatuhan perlu memahami perannya masing-masing.

Keputusan mengenai layanan yang boleh dihentikan, akses yang harus dibatasi, serta cara menyampaikan informasi kepada pelanggan seharusnya sudah dipersiapkan sebelum insiden terjadi.

Hal ini berkaitan dengan cara organisasi merencanakan dan mengelola teknologi. Ketika perusahaan menambah aplikasi atau menggunakan penyedia layanan baru, risiko keamanan juga perlu diperhitungkan sejak awal. Hubungan antara proses bisnis, aplikasi, data, dan penyedia teknologi harus dipahami, bukan baru ditelusuri setelah terjadi gangguan.

Ukuran kesiapan pun perlu diperluas. Memiliki kebijakan, perangkat keamanan, atau sertifikasi memang penting. Namun, organisasi juga perlu mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi serangan, mengambil tindakan, dan memulihkan layanan.

Jawabannya harus diperoleh melalui latihan dan pengujian yang nyata, bukan hanya tertulis dalam prosedur.

Seberapa Siap Indonesia?

Pada November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengingatkan potensi serangan siber berbasis agen AI. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melaporkan lebih dari 3,3 miliar anomali trafik sepanjang Januari hingga 12 November 2026.

Angka tersebut menggambarkan besarnya aktivitas mencurigakan yang dipantau, bukan jumlah serangan yang seluruhnya berhasil menembus sistem.

Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai pelindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, dan pengelolaan risiko teknologi informasi. Sektor jasa keuangan juga memiliki persyaratan khusus terkait keamanan dan ketahanan sistem.

Namun, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menunjukkan kemampuan seluruh organisasi menghadapi serangan berbantuan agentic AI. Regulator juga perlu menyesuaikan dan memperketat standar pengawasan keamanan siber. Audit dan uji penetrasi (penetration testing atau pentest) secara berkala tetap penting, tetapi tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran kesiapan. Pengawasan perlu mencakup kemampuan pemantauan ancaman secara berkelanjutan, kecepatan deteksi dan respons insiden, pengujian ketahanan terhadap serangan otomatis, serta pengelolaan risiko penyedia teknologi pihak ketiga.

Perusahaan tidak cukup hanya menunjukkan bahwa sistemnya telah diuji atau memenuhi persyaratan keamanan. Mereka juga perlu membuktikan bagaimana sistem pertahanan, prosedur, dan pengambilan keputusan bekerja ketika serangan benar-benar terjadi.

Kesiapan tersebut penting karena masyarakat semakin bergantung pada layanan digital. Gangguan pada sistem perbankan, kesehatan, transportasi, atau pelayanan publik tidak hanya menjadi persoalan teknis bagi pengelolanya, tetapi juga dapat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat.

Hal ini penting karena masyarakat semakin bergantung pada layanan digital. Gangguan pada sistem perbankan, kesehatan, transportasi, atau pelayanan publik dapat berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari.

Indonesia tidak harus menunggu serangan besar untuk mengetahui apakah mekanisme pertahanannya bekerja. Pengujian berkala, latihan bersama, penguatan tenaga keamanan siber, dan evaluasi insiden dapat memberikan gambaran tentang kemampuan yang sudah dimiliki maupun bagian yang masih perlu diperbaiki.

Peringatan FBI tentang ARTEX tentu bukan alasan untuk memandang AI semata-mata sebagai ancaman. Teknologi yang sama dapat membantu organisasi mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mempercepat penanganannya.

Namun, peningkatan kemampuan teknologi harus diikuti perubahan cara organisasi bekerja dan mengambil keputusan. Sistem keamanan yang canggih tidak banyak membantu apabila kewenangan, koordinasi, dan tanggung jawabnya masih belum jelas.

Masyarakat mungkin tidak mengetahui bagaimana sebuah bank, rumah sakit, atau penyedia layanan digital mengamankan sistemnya. Mereka hanya berharap uang, informasi pribadi, dan layanan yang dipercayakan kepada institusi tersebut tetap terlindungi.

Harapan itu semakin besar ketika ancaman dapat bergerak lebih cepat daripada sebelumnya.

Pada akhirnya, kesiapan Indonesia menghadapi era agentic AI tidak hanya ditentukan oleh teknologi pertahanan yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengenali ancaman dan mengambil keputusan sebelum dampaknya meluas.

Ketika cara menyerang berubah, cara kita mempertahankan sistem dan mengelola risikonya juga harus ikut berubah.