Belajar dari Irak dan Venezuela, Mengapa Propaganda itu Penting?

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Albert Saputra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pendahuluan
Propaganda sering dianggap sekadar istilah dalam buku sejarah atau materi kuliah komunikasi politik. Padahal, ia adalah instrumen kekuasaan yang sangat nyata dan bekerja setiap hari membentuk cara kita melihat dunia. Negara yang gagal memahami propaganda bukan hanya berisiko salah membaca situasi, tetapi juga bisa terseret ke dalam keputusan politik dan konflik yang menghancurkan dirinya sendiri. Dalam dunia yang dipenuhi arus informasi cepat dan media digital, kemampuan membedakan fakta dan manipulasi bukan lagi kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan strategis.
Propaganda bekerja bukan dengan memaksa, melainkan dengan membingkai. Ia menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi narasi yang mudah dicerna, emosional, dan sering kali hitam putih. Ketika publik tidak memiliki literasi kritis yang memadai, narasi tersebut dengan mudah diterima sebagai kebenaran. Di titik inilah propaganda berubah menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan opini, memengaruhi kebijakan, bahkan menentukan arah sejarah sebuah bangsa.
Studi Kasus Irak dan Venezuela
Invasi ke Irak pada 2003 menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana propaganda dapat membentuk keputusan geopolitik besar. Pemerintah Amerika Serikat saat itu membenarkan intervensi militer dengan klaim bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Narasi ancaman ini disampaikan berulang kali melalui pidato resmi, laporan intelijen, dan pemberitaan media. Publik internasional diyakinkan bahwa ancaman tersebut bersifat mendesak dan berbahaya bagi stabilitas global. Namun setelah invasi berlangsung, klaim tersebut terbukti tidak memiliki dasar yang kuat, dan kawasan Timur Tengah memasuki fase instabilitas panjang.
Venezuela di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro menunjukkan bentuk propaganda dalam konteks domestik. Kontrol terhadap media, penggunaan jaringan media sosial terkoordinasi, serta pelabelan oposisi sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional menjadi bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan. Ketika akses terhadap informasi independen dibatasi, masyarakat kehilangan kemampuan untuk menilai kebijakan secara objektif. Dalam situasi seperti ini, propaganda tidak hanya membentuk opini, tetapi juga membatasi realitas yang bisa diakses publik.
Analisis Menurut Teori Ahli
Edward L. Bernays pernah menjelaskan bahwa opini publik dapat direkayasa melalui apa yang ia sebut sebagai rekayasa persetujuan. Menurutnya, dalam masyarakat modern selalu ada kelompok yang secara sadar mengarahkan arus informasi untuk membentuk kebiasaan dan persepsi massa. Konsep ini membantu kita memahami bahwa propaganda bukan sekadar kebohongan, melainkan proses sistematis membangun legitimasi melalui simbol, emosi, dan pengulangan pesan.
Buku Magedah Yang menjelasakan tentang Teknik seperti name calling, Card Stacking, Fear appeal, merupakan perangkat klasik propaganda. Dalam kasus Irak, citra Saddam Hussein dibangun sebagai ancaman global yang harus segera dihentikan. Di Venezuela, oposisi diposisikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Setiap contoh menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk menyederhanakan realitas dan memobilisasi dukungan.
Propaganda menjadi berbahaya ketika publik kehilangan ruang untuk mempertanyakan. Ketika informasi alternatif dibungkam atau dianggap tidak patriotik, diskursus publik menyempit. Keputusan besar, termasuk perang atau kebijakan ekonomi drastis, bisa didukung berdasarkan persepsi yang telah dibentuk secara emosional. Di sinilah propaganda berpotensi melemahkan demokrasi dan merusak fondasi institusi negara.
Kesimpulan
Belajar tentang propaganda bukan sekadar kebutuhan akademik, melainkan keharusan politik dan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa propaganda dapat menyeret negara ke dalam konflik, memperdalam polarisasi, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi. Tanpa literasi kritis, masyarakat mudah digerakkan oleh narasi yang dirancang untuk tujuan tertentu.
Memahami cara kerja propaganda berarti menjaga kedaulatan berpikir. Ketika publik mampu mengenali teknik manipulasi, ruang rasional dalam diskusi politik dapat dipertahankan. Jika tidak, sebuah negara bisa terombang ambing oleh arus informasi yang tidak diuji, dan pada akhirnya membayar harga mahal dari keputusan yang dibentuk bukan oleh fakta, tetapi oleh konstruksi narasi.
