Ketika Stereotip Digital Memicu Boikot: Bagaimana Korea Mengembalikan Citranya?

Ilustrasi Kolektor Merchandise K-Pop. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Gelombang budaya populer Korea Selatan selama dua dekade terakhir berhasil membangun citra global yang positif melalui musik, drama, dan industri hiburan. Namun, di era media sosial, reputasi tidak lagi hanya dibangun oleh negara atau agensi, tetapi juga bisa runtuh akibat narasi spontan dari publik digital. Hal ini terlihat dalam kontroversi yang muncul setelah beredarnya unggahan dari netizen Korea (knetz) yang menyamakan penonton Asia Tenggara dengan “monyet” dalam konteks konser di Malaysia. Unggahan tersebut memicu kemarahan fans Asia Tenggara (sering disebut SEA fans atau “seablings”) dan berkembang menjadi seruan boikot terhadap produk budaya Korea.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana konflik reputasi kini tidak lagi bersumber dari aktor resmi negara, melainkan dari interaksi horizontal antar komunitas digital. Melalui platform X (Twitter), narasi berkembang sangat cepat tanpa kontrol institusional. Banyak pengguna Asia Tenggara menilai komentar knetz tersebut sebagai bentuk stereotip rasial yang merendahkan, sehingga respons yang muncul bukan sekadar kritik, tetapi juga gerakan “cancel” terhadap industri hiburan Korea secara lebih luas.

Dalam konteks komunikasi global, fenomena ini menarik karena industri K-Pop selama ini menjadi instrumen soft power Korea Selatan. Popularitas grup seperti BTS dan BLACKPINK tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat citra Korea sebagai negara modern dan inklusif. Namun, kontroversi digital seperti ini menunjukkan bahwa soft power sangat rentan terhadap krisis reputasi berbasis identitas, terutama ketika menyangkut isu ras dan kawasan.

Yang kemudian terlihat adalah upaya tidak langsung untuk meredam konflik melalui pola komunikasi yang menyerupai propaganda modern bukan dalam bentuk manipulasi informasi, tetapi melalui pengalihan narasi dan stabilisasi citra. Beberapa agensi dan akun resmi fandom mulai menekankan pesan persatuan global fandom, mengangkat kembali konten interaksi positif antara artis Korea dan fans Asia Tenggara, serta mengurangi eksposur terhadap perdebatan rasial tersebut. Strategi ini mencerminkan teknik framing reputasi, yaitu menggeser fokus publik dari konflik identitas menuju relasi emosional antara artis dan penggemar.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa propaganda dalam era digital tidak selalu dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh industri budaya dan komunitas fandom. Narasi positif yang diulang secara masif dapat berfungsi sebagai alat pemulihan citra, terutama ketika konflik berasal dari opini publik yang tidak terstruktur. Dalam situasi ini, fandom global menjadi aktor penting karena mereka mampu menyeimbangkan opini negatif melalui produksi konten tandingan.

Namun demikian, kasus ini juga mengungkap tantangan baru bagi soft power Korea Selatan. Popularitas global tidak otomatis menjamin sensitivitas lintas budaya. Ketika audiens semakin beragam, kesalahan representasi—meskipun berasal dari individu netizen—dapat dengan cepat dipersepsikan sebagai sikap kolektif nasional. Tanpa kesadaran budaya yang lebih kuat, konflik serupa berpotensi berulang dan justru melemahkan fondasi soft power yang telah dibangun.

Pada akhirnya, kontroversi antara knetz dan fans Asia Tenggara menunjukkan bahwa di era algoritma, citra negara tidak hanya ditentukan oleh diplomasi resmi atau industri hiburan, tetapi juga oleh etika komunikasi publik digital. Propaganda modern tidak lagi sekadar tentang membentuk persepsi, tetapi tentang bagaimana mempertahankan kepercayaan audiens global yang semakin kritis dan sensitif terhadap isu identitas.