Dampak Penambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan Terhadap Lingkungan Hidup

Pada abad ke-19 aktivitas tambang batu bara di Indonesia mulai muncul saat masa kolonial Hindia Belanda. Sehingga dimulailah eksplorasi geologi untuk mengetahui cadangan batu bara di bumi dan ditemukan pertama kali oleh George Peacock. Maka dari itu kalimantan menjadi salah satu wilayah yang memiliki kekayaan sumber fossil tak terbaharukan ini, demi terciptanya sumber energi dan perekonomian negara. Banyaknya aktivitas penambangan tersebut masih banyak perusahaan di wilayah kalimantan yang melakukan aktivitas penambangan tersebut tidak sesuai standar atau tidak memiliki izin penambangan batu bara tersebut. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya pertentangan antara masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut, dampak-dampak yang mengancam lingkungan hidup yang ada di wilayah tersebut dikarenakan banyaknya penambangan batubara yang meninggalkan limbah berupa logam-logam berat.

Logam berat seperti merkuri, arsenik, nikel, mangan, dan lainnya dapat tertinggal dalam lubang-lubang galian. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya lubang yang terisi air biasanya akan memiliki nilai pH yang sangat rendah dan hal tersebut pH yang dikatakan terlalu asam dapat menyebabkan air pada kolam – kolam bekas tambang tidak dapat dimanfaatkan karena beracun. Dan hal tersebut dapat menimbulkan banyak penyakit seperti merembes ke air tanah maupun air permukaan dan buruknya dapat membuat erosi sehingga menimbulkan adanya peningkatan banjir di wilayah kalimantan. Oleh karena itu pemerintah harus memberhentikan penambangan batu bara di kalimantan selatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam.

Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock

Kehadiran industri pertambangan ini memiliki banyak sekali dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara, selain itu juga industri pertambangan ini memiliki tujuan yakni mengubah dan memajukan struktur perekonomian serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri. Oleh karena itu diterbitkannya izin pertambangan dalam hal pengawasan perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara Pasal 140 ayat 3, yaitu “Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Dampak Penambangan Batu Bara

Penambangan Batu Bara di kalimantan selatan ini diperlukan adanya perhatian dari pemerintah. Hal ini dilakukan karena pemerintah peduli dan memperhatikan perkembangan iklim atau lingkungan hidup di kawasan tersebut terancam karena faktor penambangan yang terjadi. Dampak dampak yang mengancam terhadap lingkungan ialah berubahnya keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya, pencemaran air, udara dan sungai serta lingkungan hidup yang ada di kawasan tersebut karena zat zat beracun yang berasal dari penambangan batu bara. Oleh karena itu apabila penambangan batu bara ini masih terus berlanjut akan memberikan dampak besar lainnya seperti perubahan kondisi ekologi yang menyebabkan longsor,banjir, dan gempa bumi. Sehingga pemerintah memberikan tindakan tegas seperti memberhentikan adanya ekspor besar-besaran batu bara kepada korea selatan dan lain lain. Hal tersebut dilakukan demi mengurangi adanya pencemaran lingkungan dan mengurangi penggunaan sumber daya batu bara itu sendiri menjadi lebih ramah lingkungan. Selain itu juga pemerintah sedang mengupayakan dalam mengurangi ekspor raw material hal tersebut juga dilakukan agar lebih memajukan Indonesia dalam sektor perekonomian dikarenakan jika kita memproduksi raw material tersebut di dalam negeri lalu meng-ekspornya akan lebih meningkatnya devisa negara.

Solusi Alternatif

Kegiatan pertambangan batubara sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan perekonomian yang pada hakikatnya mengacu pada tujuan pembangunan nasional, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pertambangan batu bara ini memiliki risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sangat tinggi, hal ini diperlukannya peranan pemerintah sebagai konsekuensi dari Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam. Selain itu diperlukannya mempertegas kebijakan perizinan, baik izin lingkungan maupun izin usaha pertambangan sebagai upaya preventif terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Upaya pemerintah juga dalam memberhentikan ekspor batu bara ini sudah menjadi kemajuan di mana hal tersebut diperlukan dalam hak menguasai negara atas sumber daya alam yang kita miliki dan diperlukannya demi kemajuan Negara.