Vaksinasi Massal dan PPKM yang Harus Diperhatikan Secara Menyeluruh

Pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak pada tanggal 11 Januari 2021 sampai saat ini. Pemberlakukan PPKM ini bertujuan agar mengurangi laju penyebaran pada virus covid-19. Akan tetapi, sampai saat ini penyebaran virus covid-19 di Indonesia kerap mengalami fluktuaktif. Hal ini tentu dinilai bahwa kebijakan pemberlakukan dari keputusan pemerintah belum menunjukan hasil yang efektif. Tidak lupa juga, pemberlakukan PPKM ini tentu memberikan berbagai dampak yang cenderung didominasi dengan dampak yang buruk dibandingkan dampak yang baik. Salah satu dampak buruk yang sering terjadi yaitu mengancam pertumbuhan dan perekonomian perekonomian masyarakat, khususnya yang berada di bawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dari berbagai karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perusahaan mereka mengalami kerugian hanya karena berimbas dari pemberlakukan PPKM tersebut. Serta, masyarakat yang mengalami kemiskinan semakin bertambah akibat ditutupnya berbagai akses hanya karena pemberlakuan PPKM.

Vaksinasi Massal yang diadakan di Terminal Kampung Rambutan, DKI Jakarta pada Kamis, 10 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Fauzan)

Kebijakan PPKM yang Menghambat Mobilitas Masyarakat

PPKM kemudian dinaikkan pada skala yang cukup tinggi pada tanggal 3 Juli 2021 atau dikenal dengan PPKM Darurat. Penaikkan PPKM ini disebabkan dari menyebarnya varian baru dari Virus Covid-19 yaitu varian delta yang berasal dari India. Pada waktu itu, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2021, melalui data di website covid19.go.id bahwa jumlah kasus positif virus covid-19 terdapat 20.574 kasus yang menandakan sejak pada tanggal tersebut terjadi penaikkan kasus yang cukup tinggi hingga pada puncak di tanggal 15 Juli 2021 kasus bertambah hingga 56.757 kasus.

Baik dalam bentuk data maupun fakta menunjukkan bahwa betapa rumit sekali penanganan virus covid-19 yang hanya digemborkan melalui penerapan PPKM Darurat begitu saja. Serta, belum ada sama sekali gebrakan yang menonjol dari Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan percepatan penanganan virus covid-19. Namun, seiring berjalannya waktu, Pemerintah telah memberlakukan segala upaya untuk mencegah dari Penyebaran Covid-19 yang kian merajalela ke seluruh wilayah. Hanya saja, upaya yang dilakukan pun masih dikatakan belum begitu maksimal dan masih membutuhkan proses yang cukup lama.

Penanganan Covid-19 dengan Mempercepat Vaksinasi Massal

Salah satu jenis vaksin yang digunakan seluruh dunia yaitu Vaksin Covid-19 Moderna buatan Amerika Serikat. Vaksin ini diklaim memiliki uji efikasi sebesar 94,5 persen dalam menghambat penyebaran Covid 19 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Terdapat salah satu opsi yang dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam mempercepat penanganan virus covid-19 ini. Salah satunya yaitu meningkatkan Vaksinasi dengan cepat dan merata. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa cara seperti ini dinilai sangat sulit bagi pemerintah, di mana pemerintah perlu menunggu terlebih dahulu pada pengiriman dosis vaksin dari berbagai negara produksi vaksin seperti Inggris, Tiongkok, hingga Amerika Serikat. Akan tetapi, cara seperti ini akan jauh lebih cepat dan mudah jika Pemerintahan Indonesia memiliki rasa niat dan upaya diplomasi yang sangat professional dengan negara-negara produksi vaksin tersebut. Serta, pemerintah juga memerlukan anggaran yang cukup memadai dan lebih diprioritaskan dalam urusan kesehatan.

Masih berkaitan dengan vaksinasi, hingga saat ini jumlah penyuntikan vaksin yang telah dilaksanakan masih di posisi yang rendah atau dalam persentase 24,8% yang telah tuntas, bahkan masih belum mencapai target pemerintah untuk herd immunity. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan distribusinya yang masih lambat.

Penyebab dari Rendahnya Penanganan Vaksinasi di Indonesia

Adapun penyebab dari rendahnya vaksinasi tersebut yaitu distribusi vaksin yang sangat lambat. Hal ini dapat dibuktikan dari kejadian yang berada di tempat saudara saya daerah Pringsewu, di mana pelaksanaan program vaksinasi yang sangat jauh lebih lambat hanya karena menunggu kiriman vaksin dari pemerintah pusat. Seharusnya, vaksin ini kan sebenernya memiliki jumlah yang banyak, namun yang digunakan hanya dalam skala yang tidak cukup besar. Hal ini dilihat melalui data vaksinasi covid-19 yang masih bertambah hanya dalam bentuk ratusan ribu bukan sampai jutaan penduduk per-harinya.

Kemudian, penyebab lain rendahnya vaksinasi tersebut yaitu kesalahpahaman dari kalangan masyarakat terhadap vaksin, seperti mempercayai konspirasi vaksin covid-19 itu membahayakan, rasa khawatir yang begitu berlebihan dari efek samping vaksin, hingga hal yang sangat menggelikan yaitu masih saja ada masyarakat yang takut dengan jarum suntik. Bagi saya, hal-hal yang hanya bersifat sepele ini malah menimbulkan suatu ironi yang membuat penanganan vaksinasi di Indonesia yang semakin lambat. Maka dari itu, perlunya semacam edukasi dan sosialisasi dari pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan bahwa pentingnya vaksinasi covid-19 dengan mengajak mereka secara persuasif agar mereka semua dapat memiliki kekebalan tubuh yang baik dan sehat. Bila perlu, lebih baik lagi diadakan secara massal dan merata.

Ilustrasi Pemberlakuan Kebijakan PPKM Darurat Jawa dan Bali (Foto: Ist)

Vaksinasi Massal lebih baik dari PPKM yang Semakin Ketat?

Berbagai argumen yang saya paparkan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program vaksinasi covid-19 secara cepat ini jauh sangat penting dibandingkan dari pemberlakukan PPKM yang semakin ketat. Alasannya, PPKM hanya membatasi kegiatan masyarakat yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar dialami oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berekonomi menengah hingga ke bawah dan penurunan daya saing pada SDM yang membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan menjadi menurun secara tidak langsung.

Hal ini yang seharusnya menjadi evaluasi bagi Pemerintah untuk lebih mengedukasi terhadap pemberlakuan PPKM ini. Dan juga, pemerintah juga harus mempersiapkan berbagai dana bantuan untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak, rentan, dan membutuhkan. Mengingat bahwa masih banyak sekali masyarakat di Indonesia yang membutuhkan keperluan dalam bertahan hidup.

Atensi Bagi Komisi IX DPR RI Terhadap Kasus Ini

Melihat dari situasi seperti ini, saya berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberi semacam gagasan-gagasan positif, konstruktif, dan menarik kepada masyarakat agar adanya rasa kepekaan masyarakat terhadap situasi seperti ini dan juga masyarakat seharusnya memiliki kesadaran pentingnya dari protokol kesehatan. Hal ini justru pada penekanannya bukan hanya berpatok pada Kemeterian Kesehatan saja, tetapi juga pihak dari Lembaga Legislatif perlu turun tangan dalam menghadapi kejadian seperti ini.

Hingga saat ini, Komisi IX DPR RI masih terus memantau terhadap percepatan vaksin di Indonesia. Bukan hanya vaksin saja, melainkan berbagai kebijakan dari PPKM pun perlu diperhatikan kembali, mengingat kebijakan ini juga masih menuai pro dan kontra. Maka itu, keterlibatan dalam isu seperti ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, tetapi juga seluruh pihak perlu berperan penting, termasuk Komisi IX DPR RI dengan memperhatikan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Memang, Vaksin bukan hanya menjadi tolak ukur dari bebasnya virus covid-19 di Indonesia, melainkan sebagai kekebalan tubuh bagi kita agar mampu bertahan hidup di masa seperti ini dan dapat menjalankan kehidupan seperti kehidupan normal pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi lebih baik disegerakan dibandingkan dengan pemberlakuan PPKM yang dinilai kurang efektif.